<![CDATA[Pembaruan hukum pidana nasional sejak 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membentuk arsitektur baru kebijakan pemidanaan restoratif. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji keadilan restoratif secara sektoral berdasarkan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keterkaitan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, penyesuaian pidana sektoral, dan regulasi kelembagaan belum dikaji secara integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pemidanaan restoratif, mengidentifikasi disharmonisasi regulasi, dan merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sinkronisasi hukum, perbandingan regulasi, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memberikan fondasi substantif melalui tujuan dan pedoman pemidanaan serta pemaafan hakim, sedangkan KUHAP membangun mekanisme restoratif pada seluruh tahapan proses pidana. Disharmonisasi ditemukan pada kriteria perkara, batas ancaman pidana, kedudukan perdamaian, kewenangan, prosedur, dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan harmonisasi norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan melalui regulasi pelaksanaan, penyesuaian aturan sektoral, koordinasi antarlembaga, prosedur operasional standar, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu.]]>
