Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT Susetio, Wasis; Alfiana, Rita; Taher, Irman Jaya; Azis, Rizka Amelia; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Hayati, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5207

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khusunya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemik ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walapun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci : Badan usaha, Perizinan, UMKM.

Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia Thaher, Irmanjaya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.321 KB)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan data pribadi pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikarenakan, pengguna aplikasi diharuskan untuk melakukan pendaftaraan akun yang secara otomatis akan mencantumkan data pribadi. Secara praktis, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas meskipun harus bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi masih rentan akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka dari itu diperlukan aturan yang komprehensif dan rinci untuk melindungi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Maka, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan laju penularan Coronavirus Disease (Covid-19) yang mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif tanpa adanya penyalahguaan data pribadi serta adanya sanksi yang jelas bagi para pelanggar pasca pandemi Covid-19 berakhir.

Kedudukan Miranda Rules dan Penegakan Hukumnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dwi Seno Wijanarko; Irman Jaya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.671

Miranda Rules merupakan salah satu instrument penting dalam peradilan pidana yang mengatur tentang hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan). Hak-hak tersebut berupa hak untuk diam dalam pemeriksaan dan hak untuk didampingi penasihat hukum selama proses pemeriksaan dan persidangan, apabila ia tidak dapat mendatangkan kuasa hukum, maka menjadi kewajiban bagi instansi terkait untuk mendatangkannya. Tulisan ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan besar terkait Miranda Rules, yakni bagaimana konsepi Miranda Rules dalam mewujudkan proses peradilan yang tetap memberikan perlindungan hak bagi tersangka? Serta bagaimana Miranda Rules diimplementasikan dalam tataran praktis? Tulisan ini menghasilkan dua pembahasa utama: Pertama, Miranda Rule merupakan poin penting dalam peradilan pidana karena menyangkut hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses pemeriksaan. Sebagai salah satu negara hukum di dunia, Indonesia secara konsekuen menegakkan Miranda Rule ditandai dengan diadopsinya konsep Miranda Rule kedalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan. Kedua, meskipun Miranda Rule memberi peran besar dalam penegakan hukum, namun pada praktinya masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran terhadap Miranda Rule. Pelanggaran terhadap penegakan Miranda Rule membawa akibat hukum berupa tidak absahnya dakwaan yang ditujukan kepada tersangka, karena dakwaan tersebut didasarkan pada penyidikan dan pernyataan yang tidak sah sehingga batal demi hukum. Melihat urgensi Miranda Rule dalam sistem peradilan, maka kedepan diperlukan upaya wajib patuh terhadap penegakan hukum yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat, melainkan juga kepada struktur hukum sebagai anak panah dalam penegakan hukum.

Legal Politics: Personal Data Protection in Peduli Protect Applications in Indonesia Irmanjaya Thaher
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 8 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

The purpose of this study was to determine the application of personal data protection to the use of the Peduli Protect. This is because, application users are required to register an account which will automatically include personal data. Practically, the use of the Peduli Protect application can benefit the wider community even though it has to intersect with the protection of personal data. The author finds that the implementation of the Cares Protect application is still vulnerable to misuse of personal data, therefore comprehensive and detailed rules are needed to protect users of the Care Protect application. So, the use of the Care Protect application to stop the spread of Coronavirus Disease (COVID-19) which relies on public awareness and participation can run effectively without any misuse of personal data and clear sanctions for violators after the COVID-19 pandemic ends.

Legal Politics Formation of Law Concerning Law Number 9 of 2009 Educational Legal Entities Irmanjaya Thaher
The International Journal of Law Review and State Administration Vol. 1 No. 2 (2023): September – October : The International Journal of Law Review and State Adminis
Publisher : PDPI (Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58818/ijlrsa.v1i2.55

The research objective is to examine the process of forming the BHP bill in the DPR RI until the ratification of the bill becomes law. analyze the decisions of Constitutional Court Numbers 11-14-21-126 and 136/PUU-VII/2009 NUMBER 11-14-21-126 and 136/PUU-VII/2009 regarding the cancellation of the BHP law. The legal research methods used in this research are normative research methods and empirical legal methods. Normative legal research methods use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Conclusion Based on the BHP Bill which was passed as law number 9 of 2009 concerning Education Legal Entities, the community submitted a judicial review of the BHP law to the Constitutional Court. Based on the fact that the Constitutional Court annulled the BHP law in its entirety because it was deemed contrary to Article 28 D of the 1945 Constitution and Article 31 paragraph (1). The implication is that all tertiary institutions and education practitioners who have implemented the BHP system must change the system back to become state universities so that academic staff and lecturers who were appointed when using the BHP system requested that they be appointed as civil servants. The community and foundation managers are not affected by the negative effects of BHP

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG IRMANJAYA, IRMANJAYA; DJAYADIH, DJAYADIH
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 1 (2021): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Upaya mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan dalam rumah tangga harus terlaksana sesuai dengan derajat dan martabat kemanusiannya, namun pada faktanya kondisi ideal sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi Republik Indonesia belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tidak adanya putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak isteri dan anak korban kekerasan pada proses perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian memperoleh keterangan bahwa bentuk pemenuhan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada faktanya belum memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Menurut penulis, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu; Pertama, Majelis Hakim harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dengan menggunakan wewenang ex-officio hakim dalam memutus perkara dalam memutus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, dibutuhkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai paying hukum dalam membuat MoU antara Pengadilan Agama dengan instansi-instansi terkait dalam pemulihan korban kekerasan, seperti MoU antara Pengadilan Agama dengan klinik psikologi terapan. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami adanya hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI Azis, Rizka Amelia; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Ernawati, Ernawati; Taher, Irmanjaya; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Feriza, Gousta; Kurniawan, I Gede Hartadi; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.7939

AbstractBullying in schools is a serious issue with negative impacts, particularly for children with special needs who are often targeted because of their differences. Legal protection for children with special needs in inclusive elementary schools, where students of various abilities learn together, is crucial. The goal of this socialization is to raise public awareness about the importance of legal protection for children with special needs and to develop effective plans to prevent and address bullying in inclusive elementary schools. This socialization involves teachers, school staff, parents, and the community, enhancing participants' understanding of the laws and policies that protect children from bullying. It aims to help participants gain a deeper comprehension of the legal rights of children with special needs and the importance of creating a safe school environment. The socialization underscores the significance of fostering a friendly and tolerant school culture and highlights the critical roles played by all stakeholders in creating a safe and supportive environment for children with special needs. Keywords : Legal protection, special need children, bullying. AbstrakPerundungan di sekolah adalah masalah yang serius dan berdampak negatif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering dieksploitasi karena perbedaan mereka. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah dasar inklusi, di mana siswa dengan berbagai kemampuan belajar bersama, sangat penting. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, serta ingin membuat rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi yang melibatkan guru, karyawan sekolah, orang tua, dan masyarakat meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Untuk menunjukkan kepada peserta agar lebih memahami hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus dan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman. Sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya budaya sekolah yang ramah dan toleran, serta peran penting yang dimainkan oleh semua pihak dalam membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, perundungan.

PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Ernawati, Ernawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Menwih, Menwih; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 03 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i3.7350

AbstractNot all people have access to good legal protection, especially underprivileged people. The law feels sharp downwards but blunt upwards. Therefore, LKBH Esa Unggul collaborates with the Faculty of Law, Esa Unggul University to provide Community Service in the form of counseling and socialization of LKBH Esa Unggul activities with the aim of many communities around the campus benefiting from the existence of LKBH Esa Unggul. The implementation of Community Service carried out by LKBH Esa Unggul University is carried out locally using the counseling method. Esa Unggul University LKBH in collaboration with the Esa Unggul University Faculty of Law invited the community around the Esa Unggul University campus and also the Esa Unggul University Academic Community. After this outreach activity, the community around the campus and related stakeholders understood the role and function of the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute. Keywords: Community, duties and functions, Legal Assistance and Consultation Institute AbstrakTidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Oleh karena itu LKBH Esa Unggul bekerajasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dan sosialisasi kegiatan LKBH Esa Unggul dengan tujuan banyak masyarakat sekitar kampus mendapatkan manfaat dari adanya LKBH Esa Unggul. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan di lingkup lokal dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul. Setelah kegiatan penyuluhan ini masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul. Kata kunci: Masyarakat, tugas dan fungsi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

PROBLEMATIKA KETENTUAN INDUSTRI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAPAT MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL Kurniawan, I Gede Hartadi; Taher, Irmanjaya; Nazah, Farida Nurun
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7305

AbstrakKemajuan zaman menuntut segala hal untuk dapat terus berubah , tidak terkecuali industry Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pertumbuhan digitalisasi di segala sektor, tidak terkecuali yang juga terjadi di industri Perbankan, dan khususnya di Bank Perekonomian Rakyat. Industri Digitalisasi membutuhkan sumber dana permodalan kuat yang berkorelasi dengan kebutuhan perangkat sistem komputerisasi serta jaringan sistem layanan interkoneksi dari berbagai jaringan. Digitalisasi tentunya berhubungan erat dengan kelayakan sistem serta tentunya sangat berkaitan apabila industry BPR ikut terjun di dalam industri pasar modal dan berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa Industri BPR diperbolehkan melakukan penawaran saham secara publik di industry pasar modal. Industri Pasar Modal di era sekarang sudah tentu menuntut kemampuan sistem yang mumpuni bagi seluruh industry yang terdaftar di pasar modal. Hal ini karena ketika sebuah industry turut serta sebagai pelaku di pasar modal, maka industry tersebut tentunya akan dipantau secara luas oleh pasar secara global. Tentunya hal ini masih menjadi kendala bagi industry Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar masih menjalankan sistem perbankannya secara tradisional.Kata kunci : Bank , Digitalisasi, Pasar AbstractThe progress of the times requires everything to continue to change, including the People's Economic Bank industry. With the growth of digitalization in all sectors, this is no exception in the banking industry, and especially in the People's Economic Bank. The digitalization industry requires strong capital funding sources that correlate with the need for computerized system equipment and interconnection service system networks from various networks. Digitalization is of course closely related to the feasibility of the system and is of course very related if the BPR industry is involved in the capital markets industry and is related to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, one of the provisions of which is that the BPR Industry is allowed to make offers. shares publicly in the capital market industry. The capital market industry in the current era certainly demands capable system capabilities for all industries registered on the capital market. This is because when an industry participates as an actor in the capital market, that industry will of course be widely monitored by the global market. Of course, this is still an obstacle for the Rural Bank industry, most of which still run a traditional banking system. Keywords: Bank, Digitalization, Market

Politik Hukum : Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia Thaher, Irmanjaya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3068

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perlindungan data pribadi pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dikarenakan, pengguna aplikasi diharuskan untuk melakukan pendaftaraan akun yang secara otomatis akan mencantumkan data pribadi. Secara praktis, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas meskipun harus bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penulis menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Aplikasi PeduliLindungi masih rentan akan terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka dari itu diperlukan aturan yang komprehensif dan rinci untuk melindungi para pengguna aplikasi PeduliLindungi. Maka, penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk menghentikan laju penularan Coronavirus Disease (Covid-19) yang mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif tanpa adanya penyalahguaan data pribadi serta adanya sanksi yang jelas bagi para pelanggar pasca pandemi Covid-19 berakhir.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search