<![CDATA[Kejahatan di sektor sumber daya alam tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekologis dan dampak sosial yang luas. Dalam praktiknya, korporasi dapat terlibat sebagai pelaku sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana perlu menjangkau entitas korporasi, bukan hanya individu pengurus. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, problematika penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta strategi penguatan penegakan hukum dalam kejahatan sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya diikuti penerapan penegakan hukum yang efektif. Hambatan utama meliputi fragmentasi regulasi sektoral, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, keterbatasan kapasitas dan koordinasi kelembagaan, serta belum optimalnya penerapan sanksi yang mempertimbangkan keuntungan tindak pidana dan pemulihan ekologis. Penelitian ini mengembangkan kerangka enforcement gap yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu normative gap, institutional gap, dan sanction gap. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata bersumber dari kekurangan norma, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas institusi dan efektivitas pemidanaan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum memerlukan harmonisasi regulasi, optimalisasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016, peningkatan kemampuan aparat dalam menelusuri struktur serta manfaat korporasi, dan penerapan sanksi proporsional yang berorientasi pada pencegahan serta pemulihan lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang terpadu, konsisten, transparan, akuntabel, dan berkeadilan ekologis dalam praktik penegakan hukum nasional.]]>
