<![CDATA[Kekosongan pengaturan cuti ayah (paternity leave) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pria bukan sekadar celah regulasi, melainkan gejala ketiadaan landasan teoretik dan empirik dalam merumuskan kebijakan tersebut, di tengah rencana pemerintah mengatur cuti ayah selama 15 hingga 60 hari. Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian mengenai persepsi ASN pria terhadap kebijakan tersebut sebelum diberlakukan, khususnya pada institusi penegak hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi ASN pria di Kejaksaan Negeri Mataram terhadap rencana kebijakan tersebut, memaknainya sebagai bentuk pertukaran sosial dengan organisasi, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif grounded theory dengan data dari ASN pria, atasan, staf kepegawaian, dan pasangan ASN yang dianalisis melalui open coding, axial coding, dan selective coding, kemudian diinterpretasikan melalui tiga lensa teori sosial yang saling melengkapi. Hasil menunjukkan ASN pria menyambut positif rencana kebijakan tersebut sebagai kebutuhan mendampingi keluarga pascamelahirkan, namun tetap waspada terhadap risiko penumpukan beban kerja. Triangulasi sumber pada lima kategori sumber menunjukkan bahwa 11 dari 21 kategori didukung dua kategori sumber atau lebih, terutama pada strategi aksi/interaksi dan konsekuensi, sedangkan kategori fenomena dan kondisi antara masih bersumber tunggal. Kebijakan ini berpotensi menumbuhkan loyalitas dan kinerja pegawai, asalkan organisasi siap secara struktural, bukan sekadar siap di atas kertas. Temuan (novelty) penelitian ini adalah kategori inti "Resiprositas Dukungan Keluarga-Organisasi", yang menjelaskan interaksi antara kerentanan pascamelahirkan, kesiapan organisasi, dan strategi adaptif pegawai dalam menghasilkan kesejahteraan keluarga sekaligus penguatan hubungan pegawai-organisasi. ]]>
