This Author published in this journals
All Journal Currency
Muhammad Fadil
Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ASIMETRI INFORMASI DALAM PENGADAAN PANGAN MBG: TATA KELOLA BUMDES, SPPG, PEMASOK, DAN PRODUSEN LOKAL Muhammad Fadil; Nanik Wahyuni
Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) Vol. 5 No. 1 (2026): Currency
Publisher : LP2M AL-KHAIRAT PAMEKASAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/currency.v5i1.2427

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik berskala luas yang memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga terhadap pembentukan jaringan ekonomi pangan di tingkat lokal. Pelaksanaan pengadaan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemasok, dan produsen lokal yang mempunyai kepentingan serta penguasaan informasi berbeda. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya asimetri informasi yang dapat memengaruhi koordinasi, biaya transaksi, dan kesempatan produsen lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk asimetri informasi dalam pengadaan pangan MBG dan merumuskan tata kelola hubungan antarpelaku yang dapat memperluas akses informasi. Penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menempatkan teori asimetri informasi sebagai perspektif utama serta teori keagenan, biaya transaksi, dan tata kelola kolaboratif sebagai kerangka pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan informasi dapat muncul pada informasi kebutuhan, standar mutu, harga, prosedur pengadaan, kapasitas produksi, dan peluang kemitraan. BUMDes memiliki potensi sebagai information broker yang mempertemukan informasi permintaan SPPG dengan kapasitas produksi lokal. Model tata kelola yang diusulkan menekankan transparansi, aksesibilitas, verifikasi, komunikasi dua arah, dan akuntabilitas.