Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan publik berskala luas yang memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga terhadap pembentukan jaringan ekonomi pangan di tingkat lokal. Pelaksanaan pengadaan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemasok, dan produsen lokal yang mempunyai kepentingan serta penguasaan informasi berbeda. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya asimetri informasi yang dapat memengaruhi koordinasi, biaya transaksi, dan kesempatan produsen lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk asimetri informasi dalam pengadaan pangan MBG dan merumuskan tata kelola hubungan antarpelaku yang dapat memperluas akses informasi. Penelitian dirancang dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik dengan menempatkan teori asimetri informasi sebagai perspektif utama serta teori keagenan, biaya transaksi, dan tata kelola kolaboratif sebagai kerangka pendukung. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan informasi dapat muncul pada informasi kebutuhan, standar mutu, harga, prosedur pengadaan, kapasitas produksi, dan peluang kemitraan. BUMDes memiliki potensi sebagai information broker yang mempertemukan informasi permintaan SPPG dengan kapasitas produksi lokal. Model tata kelola yang diusulkan menekankan transparansi, aksesibilitas, verifikasi, komunikasi dua arah, dan akuntabilitas.
Copyrights © 2026