<![CDATA[Contract marriage remains a legal issue in Indonesia, raising significant challenges concerning the protection of women’s and children’s rights, particularly in relation to marital validity, the legal status of the parties, and the fulfillment of civil rights arising from such relationships. This study aims to examine the legal protection afforded to women in the position of wives and children born from contract marriages under Indonesian civil law and Islamic law. It employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The findings indicate that contract marriages based on a predetermined time limit are contrary to the fundamental principles of marriage under Islamic law and are not recognized as legally valid marriages under Indonesian law when they fail to satisfy the applicable substantive and formal requirements. Nevertheless, the absence of legal recognition of such marriages does not automatically extinguish the rights of children born from these relationships. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 strengthens the protection of children’s civil relationships with men who can be proven to have a biological relationship with them through scientific and technological evidence and/or other legally admissible evidence. This study emphasizes the need for a legal protection framework that distinguishes the validity of marriage from the fulfillment of women’s and children’s rights. Harmonizing the application of marriage law, civil law, and Islamic law is necessary to ensure legal certainty and safeguard children’s rights while taking into account the legal position of women involved in contract marriages. Abstrak Perkawinan kontrak merupakan persoalan hukum yang menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia, khususnya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status hukum para pihak, serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus sebagai istri dan anak yang lahir dari perkawinan kontrak berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan kontrak yang didasarkan pada pembatasan jangka waktu bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam hukum Islam dan tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum nasional apabila tidak memenuhi persyaratan substantif dan formal yang berlaku. Meskipun demikian, ketiadaan pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak anak yang lahir dari hubungan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat perlindungan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan perlindungan hukum yang membedakan status keabsahan perkawinan dari pemenuhan hak perempuan dan anak. Harmonisasi penerapan hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum Islam diperlukan untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak anak tanpa mengabaikan kedudukan hukum perempuan yang terlibat dalam perkawinan kontrak.]]>
