Anidi Anidi
Universitas Muhammadiyah Kendari

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Memperkuat Akuntabilitas Keuangan di Tengah Transparansi Publik yang Masih Reaktif Fitra Alpianto; Abu bakar; Anidi Anidi; Adam Adam
Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT] Vol 7, No 4 (2026): JURNAL JMP-DMT
Publisher : UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmp-dmt.v7i4.32261

Abstract

Penelitian kualitatif multisitus ini menganalisis bagaimana kepemimpinan transformasional kepala sekolah mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada dua SMP negeri di Kabupaten Konawe Selatan. Informan dipilih secara purposif sebanyak 16 orang, terdiri atas dua kepala sekolah, dua bendahara BOSP, empat guru, dua komite sekolah, dan enam siswa. Data diperoleh melalui observasi pasif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi; kredibilitas diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan bahwa kepala sekolah menerapkan pengaruh ideal melalui kepatuhan aturan dan pengendalian transaksi, motivasi inspiratif dengan membangun tanggung jawab bersama, stimulasi intelektual melalui ruang usulan dan pemecahan masalah, serta pertimbangan individual melalui pendampingan administrasi. Praktik tersebut memperkuat akuntabilitas internal melalui kesesuaian pengeluaran dengan RKAS, pencatatan transaksi, pemeriksaan bukti, serta monitoring dan evaluasi. Namun, transparansi publik masih cenderung reaktif: rincian penerimaan, pengeluaran, dan realisasi belum disampaikan secara rutin kepada orang tua dan masyarakat, sementara pengawasan komite masih dominan melalui forum rapat. Temuan menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional dapat memperkuat akuntabilitas prosedural tanpa secara otomatis menghasilkan transparansi publik yang proaktif