Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Prediksi Penggunaan Lahan Dan Pola Urban Sprawl Tahun 2029 Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Anggrita Dwi Primadani; Devie Indriany Moha
Jurnal Pertanahan Vol 16 No 1 (2026): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jp.v16i1.329

Abstract

Urbanisasi memicu ekspansi fisik yang signifikan dari pusat kota menuju wilayah peri-urban, yang berdampak pada konversi lahan yang tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik spasial dan temporal perubahan penggunaan lahan periode 2021–2025, menyusun model prediksi penggunaan lahan tahun 2029 menggunakan metode hibrida Cellular Automata - Artificial Neural Network (CA-ANN), serta mengidentifikasi pola urban sprawl yang terbentuk di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial. Data citra satelit diproses melalui teknik digitasi on-screen, dan seleksi variabel pendorong diuji menggunakan Korelasi Pearson untuk menghindari multikolinieritas. Hasil validasi model menunjukkan keandalan prediksi yang sangat kuat dengan nilai Percent of Correctness mencapai 98,90% dan Indeks Kappa Overall sebesar 0,986. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada periode aktual (2021–2025), lahan terbangun bertambah seluas 41,41 Ha dengan kontributor utama dari alih fungsi lahan terbuka (41,51%) dan kebun (38,47%). Pada proyeksi tahun 2029, lahan terbangun diprediksi kembali berekspansi seluas 24,03 Ha yang secara masif mulai menggerus kawasan sawah produktif di bagian selatan seluas 43,29 Ha. Berdasarkan analisis hierarki spasial, perkembangan fisik baik pada periode aktual maupun prediksi secara konsisten didominasi mutlak oleh pola Ribbon Development (pola memanjang mengikuti jalan) dengan persentase mencapai 45,67% pada periode eksisting dan melonjak hingga 91,76% pada tahun 2029. Dominasi ini membuktikan secara empiris bahwa faktor aksesibilitas jaringan jalan merupakan determinan utama yang mengunci morfologi urban sprawl di wilayah penyangga Perkotaan Purwokerto.
Kesesuaian Tata Ruang dan Aktivitas Ekonomi Informal di Ruang Terbuka Hijau Publik: Studi Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Zonasi RTH MH Thamrin, Kabupaten Bojonegoro Devie Indriany Moha; Desi Ade Trya; Dian Mardiati Sari
Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi
Publisher : Politeknik Raflesia Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53494/jira.v12i2.1520

Abstract

Ruang Terbuka Hijau (RTH) MH Thamrin di Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil penataan kawasan eks bantaran Sungai Bengawan Solo yang beralih fungsi dari permukiman tidak berizin menjadi ruang publik. Seiring waktu, kawasan ini juga ditumbuhi aktivitas ekonomi informal berupa pedagang dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aktivitas ekonomi informal tersebut terhadap arahan zonasi RTRW Kabupaten Bojonegoro, serta mengkaji tingkat kepatuhan pelaku usaha dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu hasil survei terhadap 30 masyarakat sekitar dan 30 pelaku usaha RTH MH Thamrin dari penelitian terdahulu, serta dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041 dan SNI 03-1733-2004 tentang penyediaan RTH publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin secara umum masih dapat ditoleransi selama tidak mengubah fungsi utama kawasan sebagai ruang terbuka hijau publik, namun keberadaannya belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan zonasi. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap tata tertib kawasan tergolong sedang hingga tinggi, dan berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat serta rendahnya konflik sosial. Namun demikian, keberlangsungan usaha masih rentan terhadap ketidakjelasan aturan penataan lapak dan potensi pembatasan jumlah pelaku usaha di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun ketentuan teknis penataan aktivitas ekonomi informal di dalam RTH sebagai pelengkap RTRW, agar fungsi ekologis dan fungsi ekonomi kawasan dapat berjalan beriringan secara berkelanjutan.