Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BERBASIS ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) UNTUK PENINGKATAN KEMANDIRIAN PESANTREN DI NGANJUK JAWA TIMUR Amal Taufiq; Siti Azizah; Dwi Setianingsih; Marcerino Restu Putro Lianto; M. I Thomas Alfianasah; Fitri Ninda
Al Basirah Vol. 4 No. 2 (2024): Al Basirah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jab.v4i2.264

Abstract

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah menjadi bagian sejarah negara selama ratusan tahun. lembaga ini juga memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Pesantren juga memiliki sifat kemandirian dalam pengelolaan lembaganya.  Untuk peningkatan kemandirian pesantrendilakukan kegiatan berupa Capacity Building atau pegembangan kapasitas kelembagaan. Kegiatan PKM ini merupakan kolaborasi dosen dan mahasiswa di Pondok Modern Al-Islam Kapas Sukomoro Nganjuk Jawa Timur, dengan menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang merupakan cara pandang baru lebih kreatif dan holistik dalam memandang sebuah realitas, yaitu dengan memfokuskan pada aset yang ada pada masyarakat atau komunitas. Hasil PKM menunjukkan keberhasilan  pada dua aspek pertama keberhsilan pada proses pelaksanaan kegiatan, hal ini ditunjukkan dengan semangat dan antusias yang tinggi peserta dalam mengikuti kegiatan dengan seksama sampai akhir kegiatan, sedangkan keberhasilan kedua pasca kegiatan, yaitu bisa dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan tentang makna aset yang mereka fahami selama ini yang berorientasi pada benda fisik saja, pada hal banyak sekali aset non fisik yang tidak kalah penting untuk dikembangkan, peserta juga mengalami perubahan mindset atau cara pandang mereka bahwa untuk mengembangkan masyarakat atau institusi tidak harus mencari dan mengumpulkan masalah, tetapi mencari sisi positif dari kondisi itu dengan menggerakkan dan menghubungkan antara satu aset dengan aset lainnya.
Persepsi dan Motivasi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terhadap Program Insentif Pemerintah Daerah di Desa Pepe Kabupaten Sidoarjo Nisrina Nadaa Tsabitah; Dwi Setianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/hfptag69

Abstract

Local government incentive programs provide financial support to neighborhood administrators, yet recipients may interpret these incentives differently according to their experiences, needs, and social responsibilities. This article examines how Neighborhood Association (RT) and Community Association (RW) heads in Pepe Village, Sedati District, Sidoarjo Regency, perceive the local government incentive program and how these perceptions relate to their work motivation and social action orientations. The research employs a descriptive qualitative approach involving five informants, consisting of three RT heads and two RW heads, selected through purposive sampling. Data were collected through observation, semi-structured in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model and interpreted through Max Weber’s social action theory. The findings reveal three principal perceptions of incentives: personal income, neighborhood operational funds, and recognition of community service. These interpretations shape different motivational responses. While some informants demonstrate stronger motivation through financial support and increased capacity to address community needs, others maintain their commitment primarily through religious values, social responsibility, and intrinsic motivation. The program supports neighborhood administration and community activities, but its implementation faces challenges related to insufficient financial amounts and uneven policy dissemination. The findings highlight the importance of clarifying the purpose of incentives and aligning policy support with the operational needs and responsibilities of RT/RW administrators.