<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi turut mendorong adopsi tanda tangan elektronik dalam penyusunan perjanjian perdata. Meskipun menawarkan efisiensi waktu dan kemudahan bertransaksi, mekanisme ini berpotensi menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait daya buktinya apbila terjadi sengketa di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi yang berlaku dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian perdata, sekaligus menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pengguna. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan relevan serta menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan. Bahan hukum yang dikaji mencakup berbagai instrumen regulasi, utamanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan peraturan turunan mengenai penyelenggaraan sistem serta transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik berkedudukan sah secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti saat sengketa, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memiliki kekuatan pembuktian yang optimal, keabsahan tanda tangan, identitas penanda tangan, integritas dokumen elektronik, dan keandalan sistem yang digunakan wajib dapat diverifikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam pembuatan perjanjian menuntut kecermatan guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak.]]>
