Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Langkah Preventif untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kelurahan Mangkoso, Kabupaten Barru Eka Merdekawati Djafar; Renaldi Tappang Samara; Winanda Fajri Al Hakim; Muhammad Nurabain Nazarbayev; Abd Rahman; Sardil Mutaallif; Augusto Rischy Tandirapang; Muhammad Mustafa Mullasadra; Muhamad Hikam As; Muhammad Askaril Akbar; Muhammad Aditya Wardani
Khidmat: Journal of Community Service Vol 3 No 2 (2026): Agustus, 2026
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/mspq3919

Abstract

Pengelolaan sampah berkelanjutan di Kelurahan Mangkoso, Kabupaten Barru, menghadapi kendala berupa pembuangan sampah tidak pada tempatnya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya pemahaman terhadap kewajiban hukum lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum warga mengenai hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan sampah sekaligus mengidentifikasi hambatan penerapannya. Kegiatan dilaksanakan pada 3 Juni 2026 dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui observasi partisipatif, penyuluhan hukum, dialog bersama warga, dan evaluasi deskriptif kualitatif. Materi penyuluhan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Hasil observasi menunjukkan masih adanya praktik pembuangan sampah di lahan kosong dan saluran air, sedangkan pengelolaan rumah tangga umumnya bertumpu pada pola kumpul–angkut–buang tanpa pemilahan dan pemanfaatan kembali yang memadai. Diskusi mengidentifikasi keterbatasan sosialisasi peraturan, sarana pengelolaan, dukungan anggaran, dan akses menuju tempat pemrosesan akhir sebagai hambatan pelaksanaan. Penyuluhan membuka ruang bagi warga untuk membahas tanggung jawab lingkungan dan kebutuhan layanan, tetapi peningkatan pengetahuan maupun perubahan perilaku belum diukur secara kuantitatif. Evaluasi didasarkan pada catatan observasi, isi diskusi, dan dokumentasi kegiatan selama kegiatan berlangsung; jumlah peserta tidak tercatat secara terverifikasi sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh warga kelurahan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui edukasi hukum berkelanjutan, pembinaan kader lingkungan, penyediaan sarana, serta pendampingan pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar kewajiban hukum dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.