Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengumuman Dividen terhadap Harga Saham dan Abnormal Return pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Muhammad Husni; Abd Rahman; Yohanis Rura; Syarifuddin Rasyid
JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha Vol. 13 No. 03 (2022): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jimat.v13i03.46384

Abstract

This study aims to determine the effect of dividend announcements on stock prices and abnormal returns on goods and consumption sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2021. The type of data used is secondary data. The sampling technique used is purposive sampling. The number of samples used was as many as 31 goods and consumption sector companies that made dividend announcements in the period 2019-2021. The data analysis technique uses a paired sample t-test with an observation period of 6 days, which is 3 days before and 3 days after the dividend announcement. The results showed the probability value of the stock price of 0.811 and the abnormal probability value of the return of 0.412, the value of Asymp. The significance of the > 0.05, means that there can be no significant difference between the average stock price and abnormal returns both before and after the dividend announcement.Keywords : Dividend Announcement, Stock Price, Abnormal Return.
Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah: Integrasi Edukasi Hukum Dan Pendekatan Partisipatif Tri Fenny Widayanti; Ratnawati Ratnawati; Hijrah Adhyanti Mirzana; Muhammad Ilham Arisaputra; Sakka Pati; Marwah Marwah; Wiranti Wiranti; Muhammad Fikri; Muhammad Nabil Zhafir; Abd Rahman; Vega Sampe Rompon; Andi Muhammad Randy Syekh; Nurul Hijrah; Winanda Fajri Al Hakim; Sitti Mut Mainnah; Adrian Adrian; Muh Rezky Zulkarnain; Sardil Mutaallif
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 3 No. 3 (2026): September, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v3i3.281

Abstract

Perlindungan hak atas tanah di tingkat desa tidak cukup bertumpu pada pendaftaran dan penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan kemampuan masyarakat memahami status hak, mengenali risiko, mengakses prosedur administrasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah desa. Kegiatan pengabdian di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berangkat dari lima persoalan yang terdokumentasi, yaitu rendahnya pemahaman status hukum tanah, lemahnya legalitas penguasaan, terbatasnya akses edukasi dan advokasi, kerentanan terhadap pelanggaran hak, dan belum optimalnya kapasitas pemerintah desa. Tujuan kegiatan adalah memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas perlindungan hak atas tanah melalui model pemberdayaan yang mengintegrasikan pemetaan masalah, edukasi hukum, dialog partisipatif, pendampingan, dan penguatan kelembagaan desa. Pendekatan yuridis empiris dipadukan dengan Participatory Rural Appraisal melalui observasi partisipatif, wawancara, diskusi kelompok, pemetaan sosial-hukum, dan evaluasi kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan tiga perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari dokumentasi yang tersedia, yaitu meningkatnya ruang belajar hukum berbasis persoalan nyata, menguatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah desa, dan tersusunnya alur perlindungan preventif yang menempatkan legalitas, dokumentasi, konsultasi, dan rujukan sebagai satu rangkaian. Artikel ini tidak mengklaim persentase peningkatan pengetahuan karena data pretest-posttest dan jumlah peserta terverifikasi tidak tersedia. Temuan juga menunjukkan bahwa keberlanjutan memerlukan institusionalisasi melalui pemerintah desa dan kelompok masyarakat, tetapi bukti formal pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar HAM belum terdokumentasi secara memadai. Model yang dihasilkan menempatkan masyarakat sebagai subjek, pemerintah desa sebagai fasilitator, dan mekanisme pertanahan sebagai rujukan, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka replikasi dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan administrasi desa.
Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Langkah Preventif untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kelurahan Mangkoso, Kabupaten Barru Eka Merdekawati Djafar; Renaldi Tappang Samara; Winanda Fajri Al Hakim; Muhammad Nurabain Nazarbayev; Abd Rahman; Sardil Mutaallif; Augusto Rischy Tandirapang; Muhammad Mustafa Mullasadra; Muhamad Hikam As; Muhammad Askaril Akbar; Muhammad Aditya Wardani
Khidmat: Journal of Community Service Vol 3 No 2 (2026): Agustus, 2026
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/mspq3919

Abstract

Pengelolaan sampah berkelanjutan di Kelurahan Mangkoso, Kabupaten Barru, menghadapi kendala berupa pembuangan sampah tidak pada tempatnya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta terbatasnya pemahaman terhadap kewajiban hukum lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum warga mengenai hak, kewajiban, dan larangan dalam pengelolaan sampah sekaligus mengidentifikasi hambatan penerapannya. Kegiatan dilaksanakan pada 3 Juni 2026 dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui observasi partisipatif, penyuluhan hukum, dialog bersama warga, dan evaluasi deskriptif kualitatif. Materi penyuluhan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Hasil observasi menunjukkan masih adanya praktik pembuangan sampah di lahan kosong dan saluran air, sedangkan pengelolaan rumah tangga umumnya bertumpu pada pola kumpul–angkut–buang tanpa pemilahan dan pemanfaatan kembali yang memadai. Diskusi mengidentifikasi keterbatasan sosialisasi peraturan, sarana pengelolaan, dukungan anggaran, dan akses menuju tempat pemrosesan akhir sebagai hambatan pelaksanaan. Penyuluhan membuka ruang bagi warga untuk membahas tanggung jawab lingkungan dan kebutuhan layanan, tetapi peningkatan pengetahuan maupun perubahan perilaku belum diukur secara kuantitatif. Evaluasi didasarkan pada catatan observasi, isi diskusi, dan dokumentasi kegiatan selama kegiatan berlangsung; jumlah peserta tidak tercatat secara terverifikasi sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh warga kelurahan. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui edukasi hukum berkelanjutan, pembinaan kader lingkungan, penyediaan sarana, serta pendampingan pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar kewajiban hukum dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.