Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban konsumen menyebabkan warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, mengalami berbagai kerugian, antara lain akibat jual beli daring melalui media sosial, pinjaman daring (pinjol), dan perjanjian kredit perumahan yang merugikan konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan dilaksanakan pada Februari 2023 di Aula Kantor Kelurahan Kampung Baru bersama mitra Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung (LBH-SBL) dan diikuti 80 warga, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan curah pendapat. Materi mencakup hak dan kewajiban konsumen, larangan klausula baku, syarat sah perjanjian, ketentuan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen serta jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun nonlitigasi. Kegiatan ini juga menunjukkan perlunya pembaruan materi edukasi karena POJK 77/POJK.01/2016 telah dicabut dan digantikan oleh POJK 10/POJK.05/2022, serta pentingnya kerangka pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan pelindungan data pribadi yang lebih baru. Edukasi hukum berbasis kemitraan dengan lembaga bantuan hukum berpotensi memperkuat kapasitas warga sebagai konsumen, tetapi perlu dilengkapi evaluasi terukur dan pendampingan berkelanjutan.