Garuda - Garba Rujukan Digital

Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi Raju Moh Hazmi; Zuhdi Arman; Ahmad Arif Zulfikar; Ragil Surya Perkasa
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2486

Regulasi membatasi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi. Namun, Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 (PKPU 389) justru mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah pemegang polis. Dengan menggunakan metode normatif terhadap data sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) justifikasi kewenangan atribusi mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya diletakan kepada OJK serta (2) untuk menemukan alasan majelis hakim mengonstruksikan kreditur berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahan asuransi di dalam PKPU 389. Riset ini menemukan PKPU 389 kontradiktif dengan UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Tafsir original intens meletakan kewenangan ini hanya kepada OJK sebagai entitas tunggal untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Implikasi diferensiasi fungsional melalui model unified supervisory, penerapan paradigma national economic walfare state, dan kebutuhan lembaga penyeimbang untuk melindungi disparitas kepentingan adalah causa prima diletakannya monopoli kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaaan asuransi kepada OJK. Kewenangan ini merupakan atribusi yang diberikan oleh original legislator hanya kepada OJK, sehingga tidak ada subjek yang dapat mengajukan PKPU diluar OJK.

Penerapan Teknologi Internet of Things Pada SMK Negeri 1 Perhentian Raja Kampar Riau Yoyon Efendi; Tri Astari; Alfry Aristo Jansen Sinlae; Ahmad Arif Zulfikar; Masriatus Sholikhah
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v4i1.113

Abstrak Seiring dengan perkembangan jaman, penggunaan teknologi dalam segala lini kehidupan adalah sebuah keharusan teramsuk dalam konteks pendidikan. Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia Indonesia yang cakap digital dan teknologi, SMK Negeri 1 Perhentian Raja menyediakan dua jurusan unggulan yakni Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) dan Budidaya Perikanan. Secara spesifik, permasalahan yang menjadi fokus program PKM ini adalah adanya beberapa guru pada kelas tertentu di Jurusan Teknik Komputer Jaringan masih menggunakan sistem absensi manual. Para guru memanggil satu persatu siswa lalu ditandai oleh guru di lembar absensi. Ini akan memakai waktu mengajar di kelas dan laboratorium, akibatnya kegiatan belajar menjadi kurang efektif. Selain itu bagi siswa diperlukan pengenalan teknologi baru yang berhubungan erat dengan jurusan yang mereka tempuh di SMK. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, tim PKM memberikan pelatihan teknologi baru seperti teknologi Internet of Things (IoT) menggunakan Radio Frequency Identification (RFID). Kegiatan diikuti oleh 5 orang guru dan 30 orang siswa jurusan TKJ dengan diawali Pre-test dan di akhiri Post-test. Program ini masih dalam masa perlakuan (pelatihan dan pendampingan) jadi hasil akhir yang diharapkan peningkatan 90% pengetahuan dan keterampilan siswa dan guru. Kata Kunci: Radio Frequency Identification (RFID); Internet of Things (IoT); Absensi Kehadiran siswa; Teknik Komputer Jaringan (TKJ); SMK N 1 Perhentian Raja; Abstract Along with the times, the use of technology in all lines of life is a must, including in the context of education. Responding to the need for digital and technology-savvy Indonesian human resources, SMK Negeri 1 Perhentian Raja provides two excellent majors, namely the Department of Computer Network Engineering (TKJ) and Aquaculture. Specifically, the problem that is the focus of this PKM program is that there are several teachers in certain classes in the Computer Network Engineering Department who still use a manual attendance system. On average, the teachers called the students one by one and then marked by the teacher on the attendance sheet. This will use up teaching time in classrooms and laboratories, resulting in less effective learning activities. In addition, students need an introduction to new technologies that are closely related to the majors they take at SMK. To overcome these problems, the PKM team provides training on new technologies such as Internet of Things (IoT) technology using Radio Frequency Identification (RFID). The activity was attended by 5 teachers and 30 students majoring in TKJ starting with the Pre-test and ending with the Post-test. This program is still in the treatment period (training and mentoring) so the final result is expected to be a 90% increase in the knowledge and skills of students and teachers. Keywords: Radio Frequency Identification (RFID); Internet of Things (IoT); Absence Attendance of students; Computer Network Engineering (TKJ); SMK N 1 Perhentian Raja;

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA Ahmad Arif Zulfikar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1045

Salah satu contoh sumber daya tidak dapat diperbarui yang memiliki peranan vital dalam aspek ekonomi di Indonesia ialah sektor pertambangan. Cadangan sumber daya batu bara yang mencapai 147,6 miliar ton tersebar di 21 provinsi di indonesia. pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan awal untuk diolah lebih lanjut dan sebagai sumber daya energi memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi mineral dan batubara secara efisien, serta berwawasan lingkungan, untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yaitu produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Meski demikian, fakta di kondisi lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tindak pidana di sektor pertambangan yang belum terselesaikan dengan beberapa kasus diantaranya penambangan emas dan batuan secara ilegal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk membahas permasalahan pengaruh penegakan hukum di bidang pertambangan serta dampak kegiatan pertambangan terhadap wilayah di Indonesia melalui studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan topik yang akan dibahas, jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif sosiologis yaitu melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan referensi lain seperti jurnal penelitian. Hasil setudi literatur dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan selain dapat mengangkat status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha pertambangan, nyatanya tidak selalu memenuhi persyaratan administrasi pertambangan dan masih memiliki sistematika kerja yang belum peduli lingkungan. Kata Kunci: Hukum pidana, UU Minerba, Dampak

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA Ahmad Arif Zulfikar
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 21 No 2 (2023): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v21i2.1045

Salah satu contoh sumber daya tidak dapat diperbarui yang memiliki peranan vital dalam aspek ekonomi di Indonesia ialah sektor pertambangan. Cadangan sumber daya batu bara yang mencapai 147,6 miliar ton tersebar di 21 provinsi di indonesia. pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan awal untuk diolah lebih lanjut dan sebagai sumber daya energi memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi mineral dan batubara secara efisien, serta berwawasan lingkungan, untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yaitu produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Meski demikian, fakta di kondisi lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tindak pidana di sektor pertambangan yang belum terselesaikan dengan beberapa kasus diantaranya penambangan emas dan batuan secara ilegal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk membahas permasalahan pengaruh penegakan hukum di bidang pertambangan serta dampak kegiatan pertambangan terhadap wilayah di Indonesia melalui studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan topik yang akan dibahas, jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif sosiologis yaitu melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan referensi lain seperti jurnal penelitian. Hasil setudi literatur dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan selain dapat mengangkat status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha pertambangan, nyatanya tidak selalu memenuhi persyaratan administrasi pertambangan dan masih memiliki sistematika kerja yang belum peduli lingkungan. Kata Kunci: Hukum pidana, UU Minerba, Dampak

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tehnologi Informasi Lina Maulidiana; Ahmad Arif Zulfikar; Ihwana As'ad; Satriya Nugraha; Nurasiah; Nurhidayati; Selvia Nuriasari
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v6i2.184

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban konsumen menyebabkan warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, mengalami berbagai kerugian, antara lain akibat jual beli daring melalui media sosial, pinjaman daring (pinjol), dan perjanjian kredit perumahan yang merugikan konsumen. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan dilaksanakan pada Februari 2023 di Aula Kantor Kelurahan Kampung Baru bersama mitra Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung (LBH-SBL) dan diikuti 80 warga, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan curah pendapat. Materi mencakup hak dan kewajiban konsumen, larangan klausula baku, syarat sah perjanjian, ketentuan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa warga memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen serta jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun nonlitigasi. Kegiatan ini juga menunjukkan perlunya pembaruan materi edukasi karena POJK 77/POJK.01/2016 telah dicabut dan digantikan oleh POJK 10/POJK.05/2022, serta pentingnya kerangka pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan pelindungan data pribadi yang lebih baru. Edukasi hukum berbasis kemitraan dengan lembaga bantuan hukum berpotensi memperkuat kapasitas warga sebagai konsumen, tetapi perlu dilengkapi evaluasi terukur dan pendampingan berkelanjutan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search