<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab perdata notaris atas kelalaian dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik di era digitalisasi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung data empiris, dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipatif pada Kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Bondowoso, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum perdata, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban notaris dalam penomoran dan pendaftaran akta elektronik bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 15, 16, dan 61 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kelalaian yang teridentifikasi meliputi anakronisme penomoran, duplikasi atau kekosongan nomor, keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, kesalahan administratif, dan kelalaian pengawasan terhadap sistem digital, yang berpotensi mendegradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi berbentuk biaya, rugi, dan bunga apabila empat unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi secara kumulatif, dengan batas tanggung jawab berupa force majeure sistem elektronik dan kesalahan para pihak. Digitalisasi tidak menghapuskan tanggung jawab notaris, melainkan memperluas cakupan kehati-hatian hingga ke aspek teknis manajerial data elektronik.]]>
