<![CDATA[Penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum di ranah peradilan Indonesia masih kerap terbelenggu oleh formalisme legalistik yang mengabaikan ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, sehingga putusan pengadilan yang netral secara tekstual kerap memproduksi ketidakadilan substantif bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan doktrinal antara hak asasi manusia dan urgensi rekonsiliasi gender serta merumuskan rekonstruksi model ajudikasi peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi sistematis, evaluasi koherensi normatif, serta penalaran deduktif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisme yudisial memicu disparitas putusan akibat adanya bias patriarkal dalam perumusan premis silogisme hukum hakim. Rekonstruksi model rekonsiliasi gender berbasis keadilan substantif memerlukan pembaharuan nalar yudisial melalui tiga pilar: dekonstruksi bias gender dalam premis pembuktian fakta, penerapan diskresi afirmatif (affirmative adjudication) yang mengedepankan pemulihan hak korban secara utuh (restitutio in integrum), serta keberanian melakukan terobosan hukum (judicial activism) yang berakar pada konstitusionalisme hak asasi manusia. Integrasi ini memposisikan peradilan bukan sekadar sebagai pelaksana undang-undang prosedural, melainkan institusi penegak martabat manusia yang berkeadilan emansipatif.]]>
