Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.158
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Media Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Unes Law Review Syntax Idea JUSTISI UNTAG Law Review JHR (Jurnal Hukum Replik) JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Journal De Facto Jurnal Sosial dan Teknologi Ahmad Dahlan Legal Perspective Muadalah : Jurnal Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial Abdurrauf Law and Sharia Journal of Dual Legal Systems
Tuasikal, Hadi
Universitas Muhammadiyah Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 5, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.542

Abstract

Pembaruan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan terwujudnya good governance di indonesia adalah pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga masyarakat, dan para pelaku pasar. Pemerintah kepentingan dengan upaya perbaikan pelayanan publik, karena jika berhasil memperbaiki pelayanan publik, akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan publik juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kesejahteraan warga masyarakat dan efisiensi mekanisme pasar.
Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 4, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.530

Abstract

Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 6, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.777

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi PemberantasanKkorupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun untuk Jaksa, ada terdapat banyak Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Tuasikal, Hadi
JUSTISI Vol 6, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.973

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
Peran Strategis Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al Syakhsyiyah) Dalam Penguatan Sistem Peradilan Agama Di Indonesia Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 4 No. 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i1.530

Abstract

Dalam sudut pandang ini, sulit memisahkan antara hukum keluarga dengan penguatan sistem peradilan agama di indonesia. Antara keduanya terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Di mana perkembangan lembaga peradilan Agama yang tumbuh pesat membutuhkan sistem hukum dan peradilan yang efektif guna menjamin terwujudnya kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan kewenangannya terutama dalam bidang hukum keluarga. Selain substansi hukum keluarga (al-Ahwal al-Syakhsyiyah)  tersebut maka tentu fakultas Syariah/hukum jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah memiliki peran yang sama dalam membidani lahirnya sumber daya manusia yang andal dan profesional sebagai aparatur hukum di lingkungan peradilan Agama, baik sebagai hakim, panitera, jurusan instansi lainnya.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 6 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i1.777

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Polri, Kejaksaan atau Komisi PemberantasanKkorupsi. Untuk Polri dan KPK dasar hukum kewenangan Penyidikan tindak Pidana korupsi sudah jelas, yaitu Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun untuk Jaksa, ada terdapat banyak Undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat dan telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
KARAKTERISTIK PERIKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Hadi Tuasikal
JUSTISI Vol. 6 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.973

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai karakteristik perikatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi syariah yang dipraktikkan di lembaga keuangan syariah adalah berkaitan dengan terpenuhnya syarat dan rukun akad (transaksi) menurut syariat islam, mengenai kualitas isi perjanjian (akad), dan konsistensi dalm menjalankan isi perjanjian (akad) yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, sebab sumber hukum utama dalam masalah ekonomi syariah adalah diseputar akad (transaksi), sedangkan yang lain hanyalah pelengkap saja.
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong Viomeisa Fakrindini Senewe; Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia; Hadi Tuasikal
Syntax Idea 3780-3791
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i8.4433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong, serta tantangan dan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong dengan cara mewawancarai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong, dan mendokumentasikan wawancara tersebut. Selain wawancara, juga dilakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur terkait penyandang disabilitas di Kota Sorong. upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah meliputi pendataan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan khusus, pemberdayaan dalam pekerjaan, dan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Namun pemenuhan hak tersebut belum maksimal karena tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, kebijakan daerah yang tidak memadai, dan keterbatasan koordinasi, serta karena hambatan seperti anggaran yang tidak mencukupi dan keterbatasan tenaga kerja. Pemerintah Kota Sorong sebaiknya menyusun dan mengesahkan peraturan daerah khusus yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan implementasi yang lebih baik
Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana waleulu, sapia; Tuasikal, Hadi; Hidaya, Wahab Aznul
Jurnal de Facto Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v11i1.221

Abstract

seorang terdakwa atau tersangka yang diminta oleh jaksa untuk menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali menjadi salah satu bukti yang paling penting. Permasalahan tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses peradilan pidana dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normative untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari perspektif normatif. Metode ini memerlukan pemeriksaan literatur tentang bahan hukum yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keterangan dan peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat memengaruhi pembuktian pidana. Meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, saksi mahkota dapat menjadi opsi yang lebih baik.
ANALYSIS OF POST-MERGER CONTAINER LOADING AND UNLOADING PERFORMANCE AT PT. INDONESIAN PORTS (PELINDO) Lobo, David; Markus, Dwi Pratiwi; Tuasikal, Hadi
UNTAG Law Review Vol 8, No 2 (2024): UNTAG LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/ulrev.v8i2.5191

Abstract

Seiring majunya perkembangan di bidang trasportasi laut sebagai konektivitas pelayaran di Indonesia, sebagai Negara kepulauan yang juga menghubungkan kepada dunia internasional. Hal tersebut telah membuka peluang besar bagi perkembangan Badan usaha bidang trasportasi laut di bidang kepelabuhanan seperti Pelindo. Pelindo sebagai badan usaha pelabuhan yang berada di bawah naungan kementrian badan usaha milik Negara, yang terdiri dari Pelindo I dengan pusatnya di Belawan, Pelindo II berpusat di Jakarta, Pelindo III di Surabaya dan Pelindo IV berpusat di Makassar. Dalam mendukung perkembangan kinerja pelabuhan di Indonesia, pada masa pemerintahan presiden RI Joko Widodo telah meresmikan penggabungan (Merger) Pelindo 1,2,3,4 menjadi satu Pelindo atau yang dikenal dengan istilah Pelindo bersatu atau Pelindo (Pesrero). Dengan penggabungan Pelindo memberi angin segar terutama dibidang permodalan, karena terjadi penggabungan modal sehingga saham yang dimiliki semakin besar yang akan membawa peluang besar dalam pengembangan pelabuhan, terutama pelayanan B/M petikemas tingkat dunia, bahkan menjadi operator petikemas terbesar 8 dunia fersi ocean week 14 April 2023 https://oceanweek.co.id. Pemerintah lewat BUP Pelindo berupaya menekan biaya logistik dalam negeri, yang dilakukan dengan meningkatkan produktivitas bongkar muat serta mengurangi waktu tunggu kapal di Pelabuhan atau port stay di pelabuhan.
Co-Authors Akhdharisa, Muhammad Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia Andilolo, Jhordyan Pakiding Batkormbawa, Meylisa Patricia Boho, Emanuel Dahliani Dahliani Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fachrul Razi Fausia, Sitti Gaman, Nonce Kristin Homer, Yan Piet idris, ishak Iim Abdul Hosim Karana, Hafidz Adhi Kartikojati, Yulius Kora, Paulinus Lobo, David Markus, Dwi Mecca, Anggil Syahra Putri MUHAMMAD ALI Ningsih, Riska Kurnia Prayoga, Hendra Purnama, Bayu R.S. Rakia, A. Sakti Sagisolo, Thonce Senewe, Viomeisa Fakrindini Setiawan, Ekha Agung Setiyawan, Deni Sri Yati Sriyati Sriyati, Sriyati Tarwiyah, Sintia Temongmere, Dominggus Triantoro, Aji Tutuarima, Gabriella P.M Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya waleulu, sapia