p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Teknika
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perbandingan Metode Klasterisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Indikator Kemiskinan Karina Sylfia Dewi; Cindy Auliani Hutagalung; Annisa Hevita Gustina Kumalasari Saefulloh; Putri Isnaini Cahyaning Baiti; Rosni Rosni; Nanda Azzanina
TEKNIKA Vol. 20 No. 3 (2026): TEKNIKA
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36257/teknika.v20i3.11812

Abstract

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan karakteristik ekonomi serta geografis yang beragam. Perbedaan kondisi antarwilayah tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang dapat memetakan wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kemiripan karakteristik pada indikator kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil pengelompokan kabupaten/kota menggunakan metode hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering (k-means clustering). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara yang meliputi persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Analisis dilakukan dengan penentuan metode hierarki terbaik berdasarkan nilai koefisien agglomerative, kemudian dibandingkan dengan hasil dari metode k-means clustering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode non-hierarchical (k-means clustering) menghasilkan nilai Davies-Bouldin Index yang lebih kecil dibandingkan metode hierarchical clustering, yang mengindikasikan bahwa cluster yang terbentuk memiliki tingkat kekompakan (compactness) yang lebih tinggi dan pemisahan (separation) yang lebih baik. Dengan demikian, metode k-means clustering dinilai memiliki performa yang lebih optimal dalam mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan indikator kemiskinan. Berdasarkan hasil klasterisasi, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi empat cluster utama dengan karakteristik kemiskinan yang berbeda. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Klasterisasi Wilayah Provinsi Lampung Berdasarkan Indikator Sosial Ekonomi Menggunakan Metode K-Means Clustering Rosni Rosni; Moh. Bayu Mulya Ali K.M; Muklas Rivai; Nasrullah Bachtiar
TEKNIKA Vol. 20 No. 3 (2026): TEKNIKA
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36257/teknika.v20i3.11859

Abstract

Pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan masih menjadi tantangan akibat adanya ketimpangan antarwilayah, termasuk di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Lampung berdasarkan indikator sosial ekonomi guna mengidentifikasi pola kesenjangan dan karakteristik wilayah. Metode yang digunakan adalah K-Means Clustering dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2024, meliputi variabel PDRB ADHK, persentase penduduk miskin, Umur Harapan Hidup (UHH), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada 15 kabupaten/kota. Penentuan jumlah klaster optimal dilakukan menggunakan metode elbow dan dievaluasi dengan silhouette. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah klaster dua (k = 2) merupakan konfigurasi yang paling optimal dengan rata-rata nilai Silhouette sebesar 0,4, yang mengindikasikan kualitas pengelompokan cukup baik. Klaster pertama menunjukkan wilayah dengan PDRB tinggi, tingkat kemiskinan rendah, UHH tinggi, dan IKG rendah, sedangkan klaster kedua didominasi oleh wilayah dengan PDRB rendah, kemiskinan tinggi, UHH rendah, dan IKG tinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas sosial ekonomi yang signifikan antarwilayah di Provinsi Lampung. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berkeadilan.