Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola Berbasis Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Sumba Barat Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fun Gerson Uta Dappa Nokko; Josef Mario Monteiro; Yonas S.O Benu
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat secara normatif telah sejalan dengan tugas penyelenggaraan informasi publik. Namun, efektivitas operasionalnya belum optimal karena platform yang tersedia masih bersifat informatif statis sederhana, belum dilengkapi fitur interaktif, dan belum didukung oleh pangkalan data (database) terintegrasi. Faktor-faktor utama yang menghambat pelaksanaan sistem informasi tersebut meliputi: (1) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah tenaga ahli IT maupun pemahaman muatan budaya lokal; (2) keterbatasan anggaran dan ketidakmerataan infrastruktur jaringan internet (blank spot); (3) kelemahan sistem pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual; (4) belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi lintas instansi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga adat; serta (5) rendahnya tingkat literasi digital dan kuatnya keterikatan masyarakat pada pola komunikasi tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pengembangan platform pangkalan data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sinergi kelembagaan dan sosialisasi kepada masyarakat guna mewujudkan efektivitas pengelolaan sistem informasi kebudayaan secara berkelanjutan.