<![CDATA[Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) sejak 2025-2026 menerapkan sistem klasifikasi desil (1-10) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan sasaran bantuan sosial (bansos), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kebijakan ini menuai polemik luas sejak Agustus 2026 setelah banyak warga yang secara subjektif merasa tidak mampu justru tercatat berada di desil 9-10 (kelompok sejahtera), sementara sebagian warga mampu justru tercatat di desil rendah. Mini riset ini bertujuan menganalisis akar persoalan polemik tersebut menggunakan kerangka administrasi publik, khususnya konsep “targeting error” dalam kebijakan sosial dan patologi birokrasi terkait tata kelola data. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari pemberitaan, pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos, dan tanggapan DPR RI periode Februari-Agustus 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa polemik ini bersumber dari tiga akar masalah utama: (1) kesenjangan pemahaman publik terhadap sifat desil sebagai ukuran posisi relatif, bukan ukuran mutlak kemiskinan; (2) keterbatasan akurasi data dasar yang belum sepenuhnya termutakhirkan; dan (3) lemahnya komunikasi kebijakan (policy communication) pemerintah sebelum implementasi. Riset ini merekomendasikan penguatan mekanisme usul-sanggah yang responsif, percepatan pemutakhiran data melalui Sensus Ekonomi 2026, serta perbaikan komunikasi publik agar transisi metodologi penargetan bansos tidak menimbulkan eksklusi yang tidak adil bagi kelompok rentan.]]>
