<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025 memisahkan pemilihan umum nasional dari pemilihan daerah. Pemilihan daerah wajib diselenggarakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan 27 November 2024 berakhir sebelum penggantinya dapat dipilih, sementara MK tidak menentukan cara mengisi jeda tersebut. Artikel ini mengkaji kepastian hukum masa jabatan kepala daerah pada masa transisi pemilu pasca putusan tersebut dan menilai dua konstruksi konstitusional yang tersedia, yaitu perpanjangan masa jabatan atau pengangkatan penjabat kepala daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Bahan yang dianalisis meliputi amar dan pertimbangan putusan, Pasal 201 ayat (9) sampai ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, serta pengalaman pengangkatan penjabat pada 2022 sampai 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif belum dirancang untuk situasi transisi ini sehingga terjadi kekosongan norma. Kedua pilihan konstruksi mengandung ketegangan konstitusional. Perpanjangan masa jabatan bertentangan dengan prinsip pembaruan mandat secara berkala, sedangkan pengangkatan penjabat melemahkan keterkaitan pemerintahan dengan mandat rakyat, terutama jika mencakup sebagian besar daerah dalam waktu lama. Artikel ini merekomendasikan kerangka transisi yang terbatas dalam undang-undang, dengan batas waktu yang eksplisit, mekanisme seleksi yang melibatkan DPRD, kriteria yang transparan, dan pembatasan kewenangan penjabat yang jelas.]]>
