Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD Asmarudin, SH, Imam
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.145 KB)

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikanhubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki kewenanganmembuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatanperanserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan padapeningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusidan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dankinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan strukturkelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yangberupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatankelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan),penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (saranaprasaranadan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagaiinstrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusunsecara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan PemerintahDaerah.

PERAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN DAN PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD Asmarudin, SH, Imam
CERMIN No 047 (2010): September
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.145 KB)

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikanhubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki kewenanganmembuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatanperanserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan padapeningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan perubahan konstitusidan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dankinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan strukturkelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yangberupa Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatankelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan),penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (saranaprasaranadan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagaiinstrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusunsecara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan PemerintahDaerah.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Hamzani, Achmad Irwan; Widyastuti, Tiyas Vika; Sanusi, Sanusi; Asmarudin, Imam; Wildan, Muhammad; Pratama, Erwin Aditya
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 1, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum Achmad Irwan Hamzani; Tiyas Vika Widyastuti; Sanusi Sanusi; Imam Asmarudin; Muhammad Wildan; Erwin Aditya Pratama
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.3

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dibidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi.Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Struggle of Legal Positivism Versus Progressive Thoughts in the Formal Tests of the Job Creation Act (Legal Development through Hermeneutics) Imam Asmarudin
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.1.3178

Hermeneutics is a form of interpretation and interpretation of a text in legal philosophy, in practice it is also used in the considerations of constitutional judges to interpret and interpret a law, one of which is in the formal examination of the work copyright law which is the pros and cons because using the Omnibus Law method. This study aims to find out how the struggle between positivistic and progressive legal thinking and the reality of the art of hermeneutics as a means of legal development, the research method uses the legal research method through the statute approach, conceptual approach, and case approach, the data analysis is descriptive qualitative, the research results show The struggles of Legal Positivism and Progressive Thought in the decision actually met at one point, both of them acknowledged that Omnibus Law was a method of future legislation formation and interpretation through the art of Hermeneutics became a means of making a legal construction, which in the end could become a means of developing law forward.Keywords: hermeneutics; legal positivism; omnibus law; progressive

Initiating the Reform of Principle Norms in the Formation of Laws in Indonesia Asmarudin, Imam; Fauzan, Muhammad; Nasihuddin, Abdul Aziz; Ardhanariswari, Riris; Hariyanto, Hariyanto; Nunna, Bhanu Prakash
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1390

The formation of responsive laws is an ideal form and a must in a country that adheres to democracy, the involvement of the community in the formation of laws and regulations is a form of implementation of democracy and popular sovereignty, so far the principles of the Formation of Legislation are regulated in Article 5 of Law Number 12 of 2011, but these principles are still formally operational and are considered unable to provide space for the community in conveying input that needs to be fulfilled in the mechanism of forming laws, so there needs to be an update on the principles of its formation. This research aims to find out how the idea of updating the norms of principles in the formation of laws in the future, the method in research uses legal research methods through approaches, data analysis is descriptive qualitative statute approach, conceptual approach, and case approach. the results of the study show that the formation of laws and regulations must certainly begin with a response to the existence of a legal problem that develops in society and there must be a regulatory solution, so that the formation of laws and regulations is not always based on political interests, certain groups or other interests, it is to avoid overregulation. The concept of responsiveness becomes urgent to be prioritized as a new norm of principles in the formation of good laws and regulations, because it can provide a two-way space between the legislator and the public quickly. the concept of responsiveness becomes a new idea in the new norm of the principles of good law formation, which has the character of strengthening the root foundation of the principle of openness and as a supporter (supporting) to the provisions of Article 96 Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.

Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Penempatan Korban Tanah Longsor Asmarudin, Imam; Siswanto; Ari Sudewo, Fajar
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2019): November 2019
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. pada tanggal 23 Pebruari 2000, terjadi tanah longsor di Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Oleh karena itu diusulkan untuk merelokasikan warga Desa Windusakti dan warga Desa Gunungjaya ke Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dianggap aman dari bencana alam tanah longsor. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah mengenai peralihan status atas tanah rawan longsor dan bagaimana peran dari pemerintah mengatasi persoalan hukum tersebut tersebut. Penelitian ini menggunakan fokus yuridis empiris. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan empirik. Data yang diginakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan obeservasi dan wawancara. Analisa data menggunakan tipe penelitian kualitatif analistis.. Hasil penelitian menunjukan proses tukar menukar Kawasan Hutan terbatas untuk penempatan korban tanah longsor Warga Desa Windusakti dan Desa Gunungjaya telah selesai sesuai peraturan perundang-undangan karena seluruh tahapan Proses Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasn Hutan telah dipenuhi semua oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.373/Menlhk/Stjen/PLA.0/5/2016, memerintahkan : Bupati Brebes Wajib mengurus titel hak atas Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah asmarudin, imam; Sugiharto, Imawan; Riyanti, Ratna; Abdurrachman, Hamidah
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

The purpose of this research is to explore how the potential of local native income from the sector of structuring the management of expertise in Tegal Regency. Taxes and levies are one of the sources of local income that can be returned to the community as a form of welfare, the form of return from local government are to provide good public services, orderly, safe and comfortable, one of which is in parking, management and arrangement of parking is a business that has income value. This research uses an empirical juridical approach where primary data is the main data, data obtained through observation and interview, then data processed descriptively analytically. Retribution is one of the sources of revenue Tegal regency should be selectively optimized. The arrangement of parking, management is expected to increase the income of the area as the original income of the region and vice versa for the community to feel its benefits, comfort, order, and security in parking. Based on data in 2020 Tegal district government has a total parking location point of 269 with parkers as many as 412 people, if the levy is carried out correctly and by the nominal deposited estimated Local Native Income from the parking management sector reaches Rp. 697,488,000,000. Seeing this potential requires policy breakthroughs for local governments in managing to park, one of which is by making Local Regulations on Parking Arrangement and Management

Kerangka Konseptual Kebijakan Daerah Bidang Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kajian di Kota Tegal) asmarudin, imam
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v9i2.142

terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasca lahirnya Undang-undang tersebut berdampak pada sistem ketenagakerjaan didaerah, khsusunya di kota Tegal, sehingga penyesuaian Kebijakan daerah bidang ketenagakerjaan pasca Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja perlu dilakukan untuk menjaga dan mengimplementasikan serta bentuk perlindungan Pemerintah Daerah bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka konseptual kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah diharapkan memberikan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab kewajiban serta kewenangan para pihak Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sehingga ada kejelasan batasan dan hubungan masing-masing pihak baik dari pengusaha maupun tenaga kerja.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search