<![CDATA[Partisipasi perempuan di sektor publik Indonesia terus meningkat, namun kesenjangan gender tetap lebar, terutama pada jenjang jabatan struktural, sebagai akibat dari beban ganda (double burden) yang secara struktural masih dipikul oleh perempuan pekerja. Kondisi ini menjadikan isu work-life balance (WLB) sebagai agenda kebijakan penting, meskipun kajian mengenai kebijakan WLB khusus di sektor publik masih terfragmentasi dan belum dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menelusuri evolusi kajian kebijakan WLB bagi perempuan bekerja di sektor publik selama periode 2015–2025 melalui pendekatan analisis bibliometrik. Data dihimpun dari basis data Google Scholar melalui Harzing Publish or Perish dengan kata kunci "Work Life Balance in Public Sector", kemudian diolah menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan divisualisasikan dalam tiga bentuk, yaitu network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran paradigma kajian WLB dari perspektif individual, yang berfokus pada pengelolaan konflik peran personal, menuju perspektif kelembagaan yang menyoroti pengaturan kerja, cuti pengasuhan, dan dukungan institusional. Network visualization mengidentifikasi empat klaster utama, yaitu konsep inti WLB, keorganisasian berbahasa Indonesia, konflik kerja-keluarga pascapandemi, serta isu gender dan pengaturan kerja perempuan dalam konteks Indonesia. Meski demikian, ketiga visualisasi secara konsisten tidak menunjukkan klaster atau kepadatan tema yang secara eksplisit memuat istilah khas sektor publik, seperti birokrasi, ASN, atau jabatan struktural, sehingga mengonfirmasi adanya research gap yang signifikan. Temuan ini menegaskan perlunya kajian kebijakan WLB yang dirancang secara khusus untuk konteks birokrasi pemerintahan, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan strategi pencarian kata kunci yang lebih presisi.]]>
