Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro
Universitas Tarumanagara
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Rise of Cases of Sexual Violence Against Minors in the Family Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i1.1619

Abstract

Basically, children need to be protected and their rights must be guaranteed so that they can live, develop and participate optimally in accordance with human dignity. They must also avoid violence and discrimination. However, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) admits that there are still many criminal acts, including sexual violence against children. Sexual violence is defined as actions that degrade, humiliate, harass, or attack a child's body and reproductive functions, which can cause psychological and physical suffering. This can even compromise reproductive health and lead to lost opportunities to receive education safely and optimally. What's worse, many perpetrators of sexual violence actually come from their own family environment, even though the family is supposed to be a safe haven for children. The variety and complexity of sexual violence cases varies greatly, and the modus operandi is increasingly sophisticated. This situation further strengthens the suspicion that Indonesia is facing an emergency related to sexual violence. The sustainability of this problem is a serious challenge in today's modern civilization. Apart from that, the factors that trigger sexual violence and the impacts felt by victims are very diverse. Therefore, as a country that has signed and ratified the Convention on the Rights of the Child, Indonesia has the responsibility to implement the principles contained in the convention. All Indonesian people need to raise awareness regarding the escalation of sexual violence against children in this country and emphasize the urgency of immediate action from various parties to protect the rights and welfare of children.
Analisis Yuridis Putusan No. 25/ Pdt. G/2024/PN Cjr George Daniel Pangaribuan; Nathalie Priscilla; Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5928

Abstract

Penelitian ini membahas kerangka hukum perjanjian sebagai hubungan yang mengikat yang menghasilkan hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebuah perjanjian yang sah memerlukan empat syarat pokok yang diatur dalam Pasal 1320, yaitu: kesepakatan yang terjadi tanpa paksaan, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Konsep pemenuhan (prestasi) dan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) juga dijelaskan, dengan penekanan pada pelanggaran yang dapat terjadi, yang dicontohkan melalui kasus yang melibatkan PT Multi Otto Internusa. Kasus ini menunjukkan akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak, yang dapat menyebabkan tanggung jawab atas ganti rugi. Peran pengadilan ditekankan, dengan penekanan pada keadilan prosedural dan prinsip due process, untuk memastikan semua pihak diperlakukan secara adil selama proses hukum. Metodologi penelitian ini terutama melibatkan analisis hukum normatif, dengan fokus pada undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Tanggung jawab terkait pelanggaran oleh karyawan juga dibahas, dengan menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya berdasarkan prinsip tanggung jawab vikarius dan kewajiban fidusia. Keadilan prosedural dieksplorasi, memperkuat perlunya keadilan dan transparansi dalam proses hukum, seperti yang digambarkan dalam kasus perjanjian pembelian kendaraan yang muncul masalah keterlambatan dan pembayaran. Kepatuhan pengadilan terhadap persyaratan prosedural, termasuk mediasi, mencerminkan komitmen untuk penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menilai tanggung jawab hukum dan keadilan prosedural, memberikan wawasan untuk penyelesaian sengketa di masa depan dalam transaksi konsumen serupa.
Co-Authors George Daniel Pangaribuan Nathalie Priscilla