Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pemagangan Tanpa Uang Saku Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia George Daniel Pangaribuan; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8245

Abstract

Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi peserta melalui pembelajaran langsung di dunia kerja. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemagangan di Indonesia kerap mengalami penyimpangan, salah satunya berupa tidak diberikannya uang saku kepada peserta magang. Padahal, hak atas uang saku telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak atas uang saku bagi peserta magang dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia serta mengkaji upaya penegakan hukum terhadap penyelenggara pemagangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peserta magang memiliki hak hukum untuk memperoleh uang saku yang mencakup biaya transportasi dan uang makan, serta perlindungan hukum melalui perjanjian pemagangan tertulis. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaannya (das sein), baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah. Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran hukum peserta magang, dan tidak konsistennya penerapan sanksi menjadi faktor utama tidak efektifnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan mekanisme perlindungan hukum agar hak peserta magang atas uang saku dapat terpenuhi secara adil, efektif, dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Putusan No. 25/ Pdt. G/2024/PN Cjr George Daniel Pangaribuan; Nathalie Priscilla; Rahmadania Aurelly Dwi Diantoro
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5928

Abstract

Penelitian ini membahas kerangka hukum perjanjian sebagai hubungan yang mengikat yang menghasilkan hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebuah perjanjian yang sah memerlukan empat syarat pokok yang diatur dalam Pasal 1320, yaitu: kesepakatan yang terjadi tanpa paksaan, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang sah. Konsep pemenuhan (prestasi) dan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) juga dijelaskan, dengan penekanan pada pelanggaran yang dapat terjadi, yang dicontohkan melalui kasus yang melibatkan PT Multi Otto Internusa. Kasus ini menunjukkan akibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak, yang dapat menyebabkan tanggung jawab atas ganti rugi. Peran pengadilan ditekankan, dengan penekanan pada keadilan prosedural dan prinsip due process, untuk memastikan semua pihak diperlakukan secara adil selama proses hukum. Metodologi penelitian ini terutama melibatkan analisis hukum normatif, dengan fokus pada undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Tanggung jawab terkait pelanggaran oleh karyawan juga dibahas, dengan menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya berdasarkan prinsip tanggung jawab vikarius dan kewajiban fidusia. Keadilan prosedural dieksplorasi, memperkuat perlunya keadilan dan transparansi dalam proses hukum, seperti yang digambarkan dalam kasus perjanjian pembelian kendaraan yang muncul masalah keterlambatan dan pembayaran. Kepatuhan pengadilan terhadap persyaratan prosedural, termasuk mediasi, mencerminkan komitmen untuk penyelesaian sengketa yang efisien dan adil. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menilai tanggung jawab hukum dan keadilan prosedural, memberikan wawasan untuk penyelesaian sengketa di masa depan dalam transaksi konsumen serupa.