Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Juridical Analysis of the Criminal Act of Selling Firearms and Ammunition by TNI Personnel to Papuan Separatist Groups Hamonangan Priambodho Sidabutar; Markoni Markoni; Boedi Prasetyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3943

Abstract

Penelitian ini menganalisis tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum TNI kepada kelompok separatis di Papua yang berdampak serius terhadap stabilitas nasional dan keamanan negara. Penjualan senjata ilegal oleh anggota TNI tidak hanya melanggar tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung kedaulatan negara, tetapi juga memperkuat kelompok separatis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan berbagai regulasi terkait lainnya yang mengatur kepemilikan, distribusi, dan penggunaan senjata api. Temuan menunjukkan bahwa motif utama tindakan ini adalah keuntungan finansial, sementara lemahnya pengawasan internal di lingkungan TNI turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus penjualan senjata kepada kelompok separatis. Penegakan hukum melalui peradilan militer dan sipil perlu diperkuat untuk memastikan adanya efek jera dan mencegah kasus serupa di masa mendatang
Protection for Victims of Domestic Violence Perpetrated by Military Members Rio Perdana Dharmaputra; Prastopo Prastopo; Boedi Prasetyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.4322

Abstract

This study examines the protection of Domestic Violence (KDRT) victims perpetrated by military personnel in Indonesia. Domestic violence cases involving military members are complex issues requiring serious attention, as they encompass aspects of general criminal law and military disciplinary law. Based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 25 of 2014 on Military Discipline, military personnel who commit domestic violence can be subjected to both criminal and disciplinary sanctions. The legal process for military domestic violence cases involves two pathways: the criminal pathway, managed by the police and prosecution, and the military disciplinary pathway, handled by the authorized superior. Besides law enforcement, this study highlights the importance of protecting victims’ rights, such as security, physical and psychological recovery, and legal support. However, there are several obstacles to victim protection, including the strong patriarchal culture, lack of understanding about domestic violence within the military, and the complexity of the legal enforcement process. This study recommends increasing awareness of domestic violence, strengthening support for victims, and improving legal procedures to make the protection of domestic violence victims more effective.
Implementasi Hukum Operasional TNI Dalam Penanganan Wilayah Perbatasan di Pulau Sebatik Studi pada Rumah yang Melintasi Dua Negara R Deltanto S D; Dedy Zulkifli; Boedi Prasetyo
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6988

Abstract

Wilayah perbatasan Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia menyimpan permasalahan kompleks, khususnya pada rumah-rumah warga yang secara fisik melintasi garis batas negara. Keberadaan rumah-rumah tersebut menimbulkan tantangan dalam penegakan kedaulatan, pengawasan wilayah, serta implementasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kondisi tersebut, dengan fokus pada kewenangan, hambatan, dan solusi hukum yang dapat diterapkan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) telah dijalankan dalam kerangka hukum nasional, namun masih menghadapi tantangan batas yurisdiksi, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan perangkat hukum di kawasan perbatasan. Diperlukan penguatan kerangka hukum, kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran TNI sebagai aktor strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara di perbatasan.