<![CDATA[Law No. 1 of 2023 on the New Penal Code introduces sentencing guidelines as a normative standard for judges, yet their implementation in judicial practice has not fully elaborated on all the stipulated indicators, resulting in varying quality of judgment reasoning. This study aims to juridically analyze judges' considerations in imposing sentences based on the sentencing guidelines of the New Penal Code and their conformity with applicable legal provisions. The study employs a normative legal method through library research on primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively using an inductive approach. The findings show that Article 54 paragraph (1) of the New Penal Code mandatorily requires judges to consider the form of fault, motive, state of mind, the offender's socio-economic condition, impact on the victim, victim forgiveness, and the sense of justice prevailing in society, yet the guidelines do not restrict judicial independence but instead direct judicial discretion to be more objective and reduce sentencing disparity. The study concludes that the sentencing guidelines strengthen the rationality, proportionality, and accountability of judges' considerations, thereby balancing legal certainty, substantive justice, and expediency within Indonesia's criminal justice system. ABSTRAKUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memperkenalkan pedoman pemidanaan sebagai standar normatif bagi hakim, namun implementasinya dalam praktik peradilan belum seluruhnya mengelaborasi secara mendalam seluruh indikator yang ditentukan sehingga menimbulkan variasi kualitas argumentasi putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, kondisi sosial-ekonomi pelaku, dampak terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai keadilan masyarakat secara imperatif, namun pedoman tersebut tidak membatasi independensi hakim melainkan mengarahkan diskresi agar lebih objektif dan mengurangi disparitas pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pedoman pemidanaan memperkuat kualitas pertimbangan hakim yang rasional, proporsional, dan akuntabel, sehingga mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.]]>
