Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISA YURIDIS PERAN POLISI SATWA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN POLDA KEPRI) Ispandir Hutasoit; Adi Chandra
PETITA Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan suatu kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Prosedur dari penggunaan anjing pelacak jenis helder dalam suatu kasus tindak pidana pemerkosaan dan Faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pemerkosaan dengan bantuan unit anjing pelacak. (Studi kasus Polda Kepri). Penelitian ini menggunakan metode dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dan melakukan observasi di lapangan dalam hal ini Polda Kepri dan Polresta Barelang maka disebut juga Metode Penelitian Yuridis Normatif. Pada proses awal penyidikan tindak pidana pemerkosaan penggunaan unit anjing pelacak yang berada pada Polda Kepri sangat membantu penyidik Rekrim Polresta Barelang dalam melakukan olah tempat kejadian perkara dimana petunjuk – petunjuk dapat diketahui dengan cepat berkat penciuman anjing pelacak jenis helder tersebut.

TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SERTA PENCEGAHAN KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT Ispandir Hutasoit
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Serta Pencegahan Kecelakaan Dalam Pengangkutan Laut Berdasarkan pedoman dan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan sebagai tanggung jawab mencegah terjadinya kecelakaan laut maka Direktorat Jenderal perhubungan laut melaksanakan pengelolaan perhubungan laut sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Merupakan landasan operasional perusahaan angkutan laut baik pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melakukan pengawasan serta pencegahan kecelakaan dalam pengangkutan laut adalah kurangnya jumlah personel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Kepulauan Laut, kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam pengawasan dikarenakan jarangnya diadakan pendidikan secara formal dan informal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kurangnya pemahaman oleh awak kapal terhadap pentingnya keselamatan dalam melakukan pelayaran, kurangnya pemahaman terhadap penyelenggara angkutan terhadap keselamatan laut dengan menggunakan dan mempersiapkan alat-alat kesemalatan sebagai upaya penyelamatan dari kecelakaan laut, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan pelayaran sebagai pengaturan terhadap lalu lintas laut, sarana dan prasaran yang menunjang adanya keselamatan laut terhadap personel Direktorat Jenderal di lapangan.

TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK YANG BELUM DEWASA (STUDI KASUS POLSEK LUBUK BAJA) Ispandir Hutasoit; Aslita Veronika Sihombing; Ciptono Ciptono
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v1i1.4034

Pada bagian pertama dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur yang ditangani oleh Polsek Lubuk Baja. Maka dari itu penulis mengambil penelitian di Polsek Lubuk Baja yang merupakan salah satu Polsek di kota Batam yang paling banyak kasus Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur.Pada bagian kedua dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai rumusan masalah yaitu faktor – faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus Polsek Lubuk Baja) dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Polsek Lubuk Baja).Pada bagian ketiga dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dengan observasi di lapangan berupa wawancara dan pengamatan terhadap penyidik dan tersangka tindak pidana pencabulan anak. Maka dapat disebut dengan metode penelitian Yuridis Empiris.Pada bagian keempat dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai kesimpulan yang akan ditarik selama melakukan penelitiaan yaitu ada berbagai macam faktor – faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu factor pendidikan, factor ekonomi, factor lingkungan, factor teknologi gadget dan factor minuman keras beserta narkoba. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Baja yaitu melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus tersebut.

PELAKSANAAN UPAYA PAKSA TERHADAP ORANG YANG MENOLAK PANGGILAN SEBAGAI SAKSI Ispandir Hutasoit; Rahmanidar Rahmanidar
PETITA Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v4i2.4992

Pelaksanaan upaya paksa terhadap orang yang menolak panggilan sebagai saksi di Polsek Sagulung sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimaksud dalam memenuhi asas pelayanan ini diatur dalam KUHAPidana mengatur upaya paksa dalam bagian penyidikan. Pemberlakuan upaya paksa sebagai kewajiban yang harus dilakukan agar terpenuhinya ketentuan syarat terhadap pemenuhan alat bukti juga agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Hak Dan Perlindungan Terhadap Saksi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut perlindungan fisik, psikis, pengamanan dan pengawalan,penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, perlindungan hukum, keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006), pemenuhan hak prosedural saksi. Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TERTANGGUNG DENGAN ASURANSI Ispandir Hutasoit
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v3i2.4994

Asuransi tergolong menjadi 2 (dua) jenis yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan suatu sarana pengalihan resiko atau kerugian terhadap tertanggung jika terjadi musibah, karena asuransi jiwa dapat memberikan santunan pada seseorang apabila terjadi meninggal, kecelakaan, serta manfaat tambahan lainnya sakit kritis, rawat inap di rumah sakit dan lainnya. Asuransi telah di kenal oleh masyarakat, akan tetapi masih banyak terjadi kesalahpahaman baik sengaja maupun tidak sengaja salah satu yaitu dalam pengisian formulir Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) sering terjadi kelalaian. Pengajuan klaim yang di tolak oleh Penanggung, membuat tertanggung kecewa, hingga menggugat ke pengadilan dengan perkara wanprestasi. Sengketa yang terjadi dan bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Sengketa yang terjadi dan bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Jika terjadi kelalaian pada polis asuransi atau ketidakjujuran oleh Tertanggung dalam pengisian SPAJ, maka pengajuan klaim oleh Tertanggung akan ditolak. Penyelesaian sengketa asuransi sebelumnya dapat melalui jalur mediasi BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia), jika melalui mediasi tidak ditemukan titik temu kata sepakat maka sengketa ini dilanjutkan kepengadilan, jika salah satu pihak tidak puas terhadap keputusan Majelis Hakim maka dapat mengajukan banding hingga kasasi. Untuk menghindari terjadinya sengketa semestinya membaca dengan teliti dan mengisi formulir sendiri atas semua pertanyaan di dalam SPAJ dengan jujur dan benar sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS Ispandir Hutasoit
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i3.5026

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas sangat merugikan perekonomian negara, bahkan kerugian negara dengan adanya penyelundupan ini mencapai triliunan rupiah. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa pelaku penyelundupan akan diberikan akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa contoh putusan kasus dengan posisi putusan No 221/PID/B/2010/PN.BTM dan posisi kasus No 420/PID.B/2010/PN.BTM yang terkait dengan Undang-undang No 17 Tahun 2006.

Analisis Yuridis Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Baru Erwin Depari; Ispandir Hutasoit; Rian Rumana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 4 No. 1 (2026): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v4i1.954

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia dari orientasi yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana berdasarkan KUHP Baru serta mengkaji relevansinya terhadap arah pembangunan sistem pemidanaan nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 52 KUHP Baru memberikan arah baru bagi kebijakan hukum pidana nasional dengan menempatkan pemidanaan tidak lagi semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah tindak pidana, melindungi masyarakat, membina dan merehabilitasi pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab dan penyesalan pelaku tanpa merendahkan martabat kemanusiaannya. Reformulasi tersebut mencerminkan integrasi teori pemidanaan modern, prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum pidana nasional. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru menjadi landasan normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih proporsional, berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghasilkan kemanfaatan bagi korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Implementasi tujuan pemidanaan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang adaptif, berorientasi pada perlindungan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan hukum pidana modern. The renewal of the national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a paradigm shift in the penal system in Indonesia from a retributive orientation to a more humane, restorative, and rehabilitative approach. This study aims to juridically analyze the purpose of punishment in the reform of the criminal law based on the New Criminal Code and examine its relevance to the direction of development of the national penal system. The research uses a normative legal research method with a normative juridical approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the formulation of the purpose of punishment in Article 51 and the penal guidelines in Article 52 of the New Criminal Code provides a new direction for national criminal law policy by placing punishment no longer solely as a means of retribution, but as an instrument to prevent criminal acts, protect society, foster and rehabilitate perpetrators, resolve conflicts, restore social balance, and foster responsibility and remorse for perpetrators without degrading their human dignity. The reformulation reflects the integration of modern criminal theory, the principle of restorative justice, criminal individualization, and the values of Pancasila as the philosophical basis of national criminal law. Thus, the purpose of punishment in the New Criminal Code becomes a normative basis for judges to render more proportionate sentences, fairness, provide legal certainty, and produce benefits for victims, perpetrators, society, and the state. The implementation of the penal goals is expected to be able to realize a national penal system that is adaptive, oriented towards community protection, and in line with the development of modern criminal law.

Analisis Yuridis Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Perspektif KUHP Baru Insan Romodon; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.955

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan pidana pengawasan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pengaturan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan dalam perspektif KUHP Baru serta mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, asas keseimbangan, dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan merupakan implementasi paradigma pemidanaan modern yang mengedepankan individualisasi pidana, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Pengaturannya dalam KUHP Baru didukung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memperkuat mekanisme pembimbingan melalui Balai Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan legitimasi kepada hakim dalam memilih jenis pidana secara proporsional, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi landasan filosofis pendekatan pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi pidana pengawasan masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, dan pedoman penerapan yang lebih komprehensif agar tujuan pemidanaan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERDASARKAN PEDOMAN PEMIDANAAN KUHP BARU Rudy Peri Suffristo Nainggolan; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i3.3352

Law No. 1 of 2023 on the New Penal Code introduces sentencing guidelines as a normative standard for judges, yet their implementation in judicial practice has not fully elaborated on all the stipulated indicators, resulting in varying quality of judgment reasoning. This study aims to juridically analyze judges' considerations in imposing sentences based on the sentencing guidelines of the New Penal Code and their conformity with applicable legal provisions. The study employs a normative legal method through library research on primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively using an inductive approach. The findings show that Article 54 paragraph (1) of the New Penal Code mandatorily requires judges to consider the form of fault, motive, state of mind, the offender's socio-economic condition, impact on the victim, victim forgiveness, and the sense of justice prevailing in society, yet the guidelines do not restrict judicial independence but instead direct judicial discretion to be more objective and reduce sentencing disparity. The study concludes that the sentencing guidelines strengthen the rationality, proportionality, and accountability of judges' considerations, thereby balancing legal certainty, substantive justice, and expediency within Indonesia's criminal justice system. ABSTRAKUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memperkenalkan pedoman pemidanaan sebagai standar normatif bagi hakim, namun implementasinya dalam praktik peradilan belum seluruhnya mengelaborasi secara mendalam seluruh indikator yang ditentukan sehingga menimbulkan variasi kualitas argumentasi putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pedoman pemidanaan KUHP Baru serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 54 ayat (1) KUHP Baru mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, kondisi sosial-ekonomi pelaku, dampak terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai keadilan masyarakat secara imperatif, namun pedoman tersebut tidak membatasi independensi hakim melainkan mengarahkan diskresi agar lebih objektif dan mengurangi disparitas pemidanaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pedoman pemidanaan memperkuat kualitas pertimbangan hakim yang rasional, proporsional, dan akuntabel, sehingga mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ALASAN PEMAAF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS GANGGUAN KECERDASAN BUATAN MENURUT KUHP BARU Poniman Pasaribu; Ispandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3347

The development of artificial intelligence technology has given rise to behavioral disturbances that may affect an offender's capacity for criminal responsibility, yet the New Penal Code lacks explicit juridical parameters on whether such disturbances can be qualified as an excuse (alasan pemaaf). This study aims to juridically analyze the application of the excuse defense to offenders of crimes based on artificial-intelligence-related disturbance under the New Penal Code. The study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary and secondary legal materials qualitatively through library research. The findings show that artificial intelligence remains positioned as a means rather than a legal subject that can be held criminally liable, so its use does not automatically negate the offender's fault; the excuse defense can only be applied where it is objectively proven, through medical and psychiatric examination and expert testimony, that the disturbance eliminated the offender's capacity to understand the unlawfulness of the act or to control their will. The study concludes that applying the excuse defense to claims of artificial-intelligence-related disturbance must be carried out restrictively and based on objective evidence in order to preserve legal certainty, justice, and legal expediency. ABSTRAKPerkembangan teknologi kecerdasan buatan memunculkan gangguan perilaku yang berpotensi memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana, namun KUHP Baru belum memiliki parameter yuridis eksplisit mengenai apakah gangguan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis penerapan alasan pemaaf terhadap pelaku tindak pidana berbasis gangguan kecerdasan buatan menurut KUHP Baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kecerdasan buatan tetap diposisikan sebagai sarana, bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penggunaannya tidak otomatis menghapus kesalahan pelaku; alasan pemaaf hanya dapat diterapkan apabila terbukti secara objektif melalui pemeriksaan medis, psikiatris, dan keterangan ahli bahwa gangguan tersebut menghilangkan kemampuan memahami sifat melawan hukum atau mengendalikan kehendak pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan alasan pemaaf terhadap klaim gangguan berbasis kecerdasan buatan harus dilaksanakan secara restriktif dan berbasis pembuktian objektif agar tetap menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search