Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA KUHP NASIONAL Perdamaian Harefa; Edwar Kelvin; Rian Rusmana Putra
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3346

Abstract

The misuse of deepfake technology can be employed to commit fraud, attack personal honor, and create or disseminate sexual content without consent. This study analyzes the scope of Indonesia’s criminal law provisions in addressing such acts following the entry into force of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on January 2, 2026, and formulates directions for normative reform. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, along with prescriptive analysis of the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crimes Law, the Pornography Law, and the Personal Data Protection Law. The findings indicate that the use of deepfake technology does not automatically constitute a criminal offense; criminal liability must be based on the fulfillment of specific offense elements, culpability, and the connection between the conduct and the perpetrator. Existing regulations, although fragmented, can address certain forms of deepfake misuse; however, challenges remain regarding the evidentiary assessment of synthetic content, victim protection, and the consistent application of legal provisions. Legal reform should therefore focus on mapping applicable offenses, formulating precise and proportionate prohibitions, establishing appropriate electronic evidence management procedures, and ensuring victim recovery, without criminalizing legitimate uses of deepfake technology. ABSTRAKPenyalahgunaan teknologi deepfake dapat digunakan untuk melakukan penipuan, menyerang kehormatan, serta menghasilkan atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan. Penelitian ini menganalisis jangkauan formulasi hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026 dan merumuskan arah pembaruan normanya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis preskriptif atas ketentuan KUHP, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Kajian menunjukkan bahwa penggunaan deepfake tidak dengan sendirinya membentuk tindak pidana; pertanggungjawaban harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik tertentu, kesalahan, dan hubungan perbuatan dengan pelaku. Pengaturan yang tersebar dapat menjangkau sebagian modus, tetapi masih menyisakan isu pembuktian konten sintetis, perlindungan korban, dan konsistensi penerapan norma. Pembaruan disarankan berfokus pada pemetaan delik, perumusan larangan yang presisi dan proporsional, tata kelola bukti elektronik, serta pemulihan korban, tanpa mengkriminalisasi penggunaan deepfake yang sah.