<![CDATA[The revocation of certain rights is a form of additional punishment that restricts convicted persons’ rights in accordance with legal provisions and court decisions. Its regulation must ensure legal certainty, proportionality in sentencing, and the protection of human rights. This study aims to analyze the regulation of the revocation of certain rights as an additional punishment under the National Criminal Code of Indonesia. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to examine the types of rights that may be revoked, the requirements for their application, and the limits of judicial authority. The findings indicate that Law Number 1 of 2023 regulates the revocation of certain rights as an additional punishment under Article 66, specifies the types of rights that may be revoked under Article 86, and establishes the limitations on its application under Article 87. These provisions provide a normative basis for restricting certain rights; however, their application must take into account the nature of the criminal offense, the relationship between the revoked rights and the offense committed, and the applicable legal provisions. Therefore, the imposition of this additional punishment requires carefully measured legal considerations to ensure that the objectives of sentencing are achieved without undermining legal certainty or the protection of convicted persons’ rights. ABSTRAKPencabutan hak tertentu merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang membatasi hak terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan putusan pengadilan. Pengaturannya perlu menjamin kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji jenis hak yang dapat dicabut, persyaratan penerapan, dan batas kewenangan hakim. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan dalam Pasal 66, merinci jenis hak yang dapat dicabut dalam Pasal 86, serta menetapkan batas penerapannya dalam Pasal 87. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi pembatasan hak tertentu, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan karakter tindak pidana, keterkaitan hak yang dicabut dengan tindak pidana, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan pidana tambahan ini memerlukan pertimbangan hukum yang terukur agar tujuan pemidanaan dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak terpidana.]]>
