Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Jurnal Dunia Ilmu Hukum Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Isfandir Hutasoit
Universitas Riau Kepulauan
Arts Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kepemimpinan Dalam Tata Kelola Direktorat Pengamanan Untuk Menegakkan Ketertiban dan Keamanan Internal: Studi Empiris Pada Badan Pengusahaan Batam Darman Darman; Isfandir Hutasoit; Dwi Afni Maileni; Agus Riyanto
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.602

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tata kelola Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menegakkan ketertiban dan keamanan internal pada kawasan otorita yang memiliki fungsi strategis bagi industri, logistik, perdagangan, dan investasi. Artikel ini menempatkan Ditpam bukan semata sebagai satuan pengamanan fisik, tetapi sebagai perangkat kelembagaan yang bekerja dalam kerangka security governance, pengendalian internal, dan hukum administrasi negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain studi kasus kualitatif yang diperkaya analisis normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen kelembagaan serta regulasi yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas Ditpam ditentukan oleh empat unsur utama, yaitu kejelasan mandat kelembagaan, konsistensi standar operasional prosedur, kualitas koordinasi lintas lembaga, dan kekuatan sistem akuntabilitas internal. Ditpam menjalankan fungsi preventif, protektif, responsif, dan korektif untuk menjaga stabilitas operasional kawasan, melindungi aset publik, dan meminimalkan risiko gangguan terhadap layanan BP Batam. Namun, kinerja tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, variasi pemahaman prosedur di lapangan, kebutuhan modernisasi sarana pendukung, dan fragmentasi koordinasi dengan aktor eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan Ditpam tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel semata, tetapi harus disertai pelembagaan mekanisme koordinasi, standardisasi dokumentasi tindakan, dan penegasan koridor legalitas serta proporsionalitas dalam setiap tindakan pengamanan. Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai tata kelola keamanan di lembaga pemerintah non-kementerian sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi BP Batam untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan resiliensi kelembagaan.
Manajemen Kepemimpinan dalam Menunjang Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Batam Roja Roja; Isfandir Hutasoit; Edwar Kelvin; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.601

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kualitas standar operasional prosedur (SOP), dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Kota Batam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengendalian stunting di wilayah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh intensitas program, tetapi juga oleh mutu tata kelola layanan primer, terutama pada aspek pengawasan, kepatuhan prosedural, dan kesinambungan tindak lanjut keluarga berisiko. Penelitian menggunakan desain eksplanatori kuantitatif dalam kerangka yuridis empiris (socio-legal), dengan memadukan analisis dokumen normatif dan data lapangan. Data empiris diperoleh melalui survei simulatif terhadap 48 responden yang terlibat langsung dalam program stunting, dilengkapi telaah SOP dan dokumen pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, kualitas SOP dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian stunting, dengan koefisien determinasi sebesar 0,62. Pengawasan internal merupakan faktor paling dominan, diikuti kapasitas SDM dan kualitas SOP. Temuan dokumen juga menunjukkan adanya kelemahan pada audit pengukuran dan pencatatan, dokumentasi umpan balik rujukan, serta tindak lanjut keluarga berisiko, yang menyebabkan SOP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan supervisi suportif berbasis indikator, standardisasi SOP kritis, dan pelembagaan bukti akuntabilitas administratif sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang.
Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana Yossy Wisata; Indra Sakti; Isfandir Hutasoit; Rabu
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.755

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, terutama untuk membedakan kapan tindakan tetap sah sebagai penegakan administratif dan kapan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana. Kerangka konseptual dibangun dari perdebatan hukum administrasi dan hukum pidana mengenai kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembenar perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris berbasis dokumen publik pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal sebagai jejak bukti praktik penertiban. Temuan menunjukkan pola penertiban yang dominan berupa pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, sehingga titik uji utama bergeser pada keterpenuhan prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, yaitu tahapan teguran dan peringatan, surat tugas atau perintah, berita acara, pendataan barang, serta mekanisme pasca penertiban, dan pada kesepadanan kadar pemaksaan dengan tujuan kebijakan daerah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan dan mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang sebagai instrumen inti untuk menjaga legitimasi penegakan dan mencegah ekses tindakan.
Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam Pelayanan Publik Berbasis Quick Response Service: Studi Kuantitatif Deskriptif Slamet Pribadi; Isfandir Hutasoit; Indra Sakti; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.778

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam pelayanan publik berbasis Quick Response Service. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei. Data diperoleh dari 42 responden yang memiliki pengalaman langsung terhadap layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang mengukur lima dimensi kinerja, yaitu kecepatan respons layanan, ketepatan penanganan, koordinasi antarpetugas, kemudahan akses layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata keseluruhan 3,74. Dimensi ketepatan penanganan memperoleh skor tertinggi, diikuti oleh kecepatan respons layanan. Sementara itu, sarana dan prasarana menjadi dimensi dengan skor terendah, meskipun tetap berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama layanan terletak pada kapasitas operasional petugas dalam merespons dan menangani keadaan darurat, sedangkan aspek pendukung masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada penguatan akses layanan, koordinasi operasional dan dukungan sarana-prasarana agar Quick Response Service dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Publik Erdhy Widyatama Suparno; Alwan Hadianto; Isfandir Hutasoit
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13356

Abstract

This study aims to identify patterns of sentencing disparities in corruption cases and formulate evaluative standards for assessing the legitimacy of lenient sentences from the perspective of legal certainty and public justice. The phenomenon of lenient sentences in cases involving significant state losses indicates a tension between the normative structure of sentencing and judicial practice, which has implications for declining public trust in the legal system. The urgency of this research lies in the need to conceptually explain the relationship between judicial discretion, sentencing standards, and proportionality of punishment in the eradication of corruption. This research is normative legal research with a philosophical approach used to examine the basic values of punishment and the relationship between legal certainty, justice, and the benefits of law through the perspective of Gustav Radbruch's thinking. The results of the study show that the minimum criminal limits and sentencing guidelines have not functioned effectively as instruments for differentiating the seriousness of criminal acts, because the parameters of state losses have not been consistently integrated into sentencing standards. This study concludes that sentencing disparities reflect a structural conflict between legal certainty, judicial discretion, and demands for public justice. The novelty of this study lies in the use of Radbruch's Formula as a normative evaluative framework for assessing the legitimacy of lenient sentences, so that sentencing disparities are understood as a manifestation of fundamental legal value conflicts, rather than merely a technical judicial issue.   Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi serta merumuskan standar evaluatif untuk menilai legitimasi vonis ringan dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan publik. Fenomena vonis ringan pada perkara dengan kerugian negara besar menunjukkan adanya ketegangan antara struktur normatif pemidanaan dan praktik peradilan yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan secara konseptual hubungan antara diskresi hakim, standar pemidanaan, dan proporsionalitas hukuman dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis (philosophical approach) yang digunakan untuk menelaah nilai-nilai dasar pemidanaan serta relasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui perspektif pemikiran Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas minimum pidana dan pedoman pemidanaan belum berfungsi efektif sebagai instrumen diferensiasi tingkat keseriusan tindak pidana, karena parameter kerugian negara belum terintegrasi secara konsisten dalam standar pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas pemidanaan mencerminkan konflik struktural antara kepastian hukum, diskresi yudisial, dan tuntutan keadilan publik. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Radbruch’s Formula sebagai kerangka evaluatif normatif untuk menilai legitimasi vonis ringan, sehingga disparitas pemidanaan dipahami sebagai manifestasi konflik nilai fundamental hukum, bukan sekadar persoalan teknis peradilan.
Relevansi Pedoman Pemidanaan Dalam Mengurangi Disparitas Putusan Hakim Pasca Berlakunya KUHP Nasional Agus Delima Sumantri; Isfandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.962

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui pengaturan pedoman pemidanaan yang bertujuan mewujudkan konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Meskipun demikian, praktik peradilan masih menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa akibat luasnya ruang diskresi dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap upaya mengurangi disparitas putusan hakim. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki peran strategis sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan secara objektif, proporsional, dan akuntabel. Keberadaan pedoman tersebut tidak mengurangi independensi hakim, melainkan memperkuat kualitas argumentasi hukum dan konsistensi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan implementasi melalui harmonisasi praktik peradilan, pembentukan yurisprudensi yang konsisten, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, serta penguatan koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi disparitas putusan hakim sekaligus memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Pertanggungjawaban Perdata PPAT Atas Kegagalan Integrasi Data Tanah Elektronik Andi Martalata; Dwi Afni Maileni; Isfandir Hutasoit
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.963

Abstract

Penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pertanahan guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, integrasi data tanah elektronik masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketidaksinkronan antara data fisik dan data yuridis yang bersumber dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan sistem elektronik pertanahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, hambatan pelayanan, serta sengketa hukum yang merugikan para pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata PPAT atas kegagalan integrasi data tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan di bidang pendaftaran tanah, peraturan jabatan PPAT, serta regulasi terkait penerbitan dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan keabsahan akta yang dibuat sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah. Apabila kegagalan integrasi data disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau ketidakpatuhan PPAT terhadap ketentuan hukum, maka dapat timbul pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun demikian, apabila kegagalan tersebut bersumber dari gangguan sistem elektronik atau kesalahan administratif yang berada di luar kewenangan PPAT, maka pertanggungjawaban hukum harus ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara PPAT dan instansi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penguatan sistem integrasi data untuk menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah elektronik.
Kriminalisasi Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Kebebasan Beragama Eriq Dwi Cahyono; Isfandir Hutasoit; Rian Rusmana Putra
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.965

Abstract

Penelitian ini menganalisis kriminalisasi tindak pidana terhadap agama dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kebebasan beragama. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan menyeimbangkan perlindungan terhadap kehidupan beragama, ketertiban umum, dan kerukunan antarumat beragama dengan jaminan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi sebagai hak fundamental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan ketentuan tindak pidana terhadap agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan prinsip kebebasan beragama dan batas pembatasan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap agama harus ditempatkan secara restriktif, objektif, dan proporsional agar tidak memasuki wilayah keyakinan internal atau forum internum. Perubahan pengaturan dari Pasal 156a KUHP lama menuju Pasal 300 KUHP Nasional menunjukkan pergeseran dari istilah “penyalahgunaan” dan “penodaan” menuju perbuatan yang lebih spesifik berupa permusuhan, kebencian, serta hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan. Penjelasan Pasal 300 juga memberikan ruang bagi ucapan atau tulisan yang bersifat objektif, terbatas pada kalangan sendiri, dan ilmiah sepanjang tidak mengandung permusuhan, kebencian, atau penghasutan. Dengan demikian, kriminalisasi dapat selaras dengan kebebasan beragama apabila diarahkan pada perbuatan konkret yang mengganggu hak orang lain, keamanan, atau ketertiban umum, disertai rumusan yang jelas dan penerapan yang tidak diskriminatif. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap kebebasan beragama dalam penerapan KUHP Nasional. Prinsip tersebut penting untuk mencegah overkriminalisasi, menjaga kepastian hukum, dan memastikan hukum pidana tidak digunakan untuk menyeragamkan keyakinan atau membatasi perbedaan penafsiran keagamaan yang sah dalam masyarakat demokratis.
Pertanggungjawaban Perdata Atas Kerugian Immaterial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Rio Fernanda; Dwi Afni Maileni; Isfandir Hutasoit
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial yang dialami korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menimbulkan berbagai kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian kecelakaan lalu lintas cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pidana, sedangkan pemulihan hak korban melalui mekanisme perdata masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian immaterial korban kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang menekankan adanya unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Kerugian immaterial meliputi trauma psikologis, penderitaan batin, rasa takut, kehilangan kenyamanan hidup, dan penderitaan emosional lainnya yang dapat dimintakan ganti rugi melalui putusan pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan. Namun demikian, penerapan ganti rugi immaterial masih menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian serta belum adanya standar baku mengenai besaran kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak korban secara menyeluruh.
Analisis Yuridis Batasan Delik Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Hendriyanto; Isfandir Hutasoit; Rizki Tri Anugrah Bhakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1003

Abstract

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan delik zina, khususnya melalui Pasal 411 yang memperluas ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus menetapkannya sebagai delik aduan absolut. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan yuridis mengenai kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme pengaduan yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 411 KUHP Nasional telah memberikan pembaruan terhadap pengaturan delik zina melalui perluasan subjek hukum, perubahan ruang lingkup perbuatan yang dipidana, serta penguatan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat. Namun demikian, masih terdapat persoalan mengenai kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", batasan subjek hukum, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan serta living law yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan disparitas penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang sistematis serta pedoman implementasi yang seragam agar formulasi Pasal 411 mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak warga negara, serta mendukung tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.
Co-Authors Agus Delima Sumantri Agus Priyo Trapsilo Agus Riyanto Alwan Hadianto Andi Martalata Darman Darman Dwi Afni Maileni Edwar Kelvin Erdhy Widyatama Suparno Eriq Dwi Cahyono Hendriyanto Indra Sakti Julius Marulitua Silaen Nasib Hutasoit Rabu Rian Rusmana Putra Rio Fernanda Rizki Tri Anugrah Bhakti Roja Roja Slamet Pribadi Yossy Wisata