<![CDATA[The constitutional right to a healthy environment under Article 28H of the 1945 Constitution requires proper waste management, yet resin waste from the dulang (traditional tray) craft center in Bresela Village is still found dumped on land, in rivers, or burned, posing pollution risk. This study aims to analyze the application of environmental law (Law 32/2009, Government Regulation 22/2021) in resin waste management and its effectiveness in preventing pollution based on Soerjono Soekanto's theory. The study uses an empirical legal method with statute and fact approaches, with data from purposive interviews, observation, and documents, analyzed descriptively and qualitatively. Results show the Village Government has conducted socialization, collection-transport, cooperation with the Environmental Agency, and provision of a shredding machine, yet a customary regulation (pararem) banning dumping has not been established, oversight remains inconsistent, facilities and funding are limited, and craftspeople's compliance is uneven. It is concluded that resin waste management has not yet effectively prevented pollution, so stronger regulation, sustained oversight, and community participation are needed. ABSTRAKHak atas lingkungan sehat dalam Pasal 28H UUD 1945 menuntut pengelolaan limbah yang tepat, namun limbah resin dari sentra kerajinan dulang di Desa Bresela masih ditemukan dibuang ke tanah, sungai, dan dibakar, berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ketentuan hukum lingkungan (UU 32/2009, PP 22/2021) dalam pengelolaan limbah resin serta efektivitasnya mencegah pencemaran berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta, data wawancara purposif, observasi, dan dokumen, dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi, pengumpulan-pengangkutan, kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan penyediaan mesin pencacah, namun pararem larangan pembuangan belum terbentuk, pengawasan belum konsisten, fasilitas dan pembiayaan terbatas, serta kepatuhan pengerajin belum merata. Disimpulkan bahwa pengelolaan limbah resin belum efektif mencegah pencemaran, sehingga diperlukan penguatan aturan, pengawasan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.]]>
