Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Cepalo Progressive Law Review Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Lex Scientia Law Review Jurnal Sumbangsih
Budiyono
Universitas Lampung
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no1.368

Abstract

Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah.unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan good governance. bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances- dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah. Kata kunci : Pengawasan DPRD, pemerintah daerah, fungsi pengawasan
PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.372

Abstract

Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan tata cara pemilhan kepala daerah secara langsung menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah semestinya Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden secara atau sesuai atau sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung.Kata kunci : pengisian jabatan, kepala daerahdan kedaulatan rakyat.
Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no3.387

Abstract

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri artinya pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaran Negara bukan sekedar pemberian legitimasi pemegang kekuasaan dengan begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan besar artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan peserta pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus dilaksanakan dengan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara Negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Kata kunci : pemilu dan pemilu demokratis.
REKONSTRUKSI TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R. Nurman Ardian A.K.; Muhammad Akib; Budiyono Budiyono
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.860

Abstract

AbstractCourt verdict of District Heads Election is the first verdict and the last hadfinal and binding since it was read out by Constitutional Court, although itfound and generated by the corruption court, so it unfulfilled sense of justiceas corruption of the judiciary in the dispute over the elections involving AkilMukhtar. Finding a model for retesting on the Court's Verdict in strictHeads Election disputes that did not fulfill justice was a goal to be achieved.This paper used juridicial normative methods. The conclusion of this paperthat for guarantee the legal certainty, the Constitutional Court verdictremains final and binding, but it can be applied to reopen the trial bymechanism “constitutional complaint” as the law of justice fulfillment, inaddition, the presence of amicus curiae through the amicus brief and theexamination of the judgment can serve as a model of the fulfillment of justicethat has been closed. In order for such efforts to be implemented, it isadvisable to regulate such terms or conditions through the amendment of theConstitutional Court Law and / or by the verdict of the Constitutional Courtas a precedent (judge made law) which is subsequently elaborated throughthe Constitutional Court Regulations.Keywords: Verdict, Constitutional Court, Reconstruction.AbstrakPutusan perkara Pilkada merupakan putusan pertama dan terakhir yangmengikat umum sejak dibacakan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapatdan dihasilkan oleh peradilan sesat sehingga tidak terpenuhi rasa keadilansebagaimana terjadi korupsi peradilan dalam sengketa hasil Pilkada yangmelibatkan Akil Mukhtar. Menemukan model pengujian kembali terhadapputusan Mahkamah dalam sengketa Pilkada yang tidak memenuhi keadilanmerupakan tujuan yang hendak dicapai. Menggunakan pendekatan yuridisnormatif dapat disimpulkan bahwa guna menjamin kepastian hukum,putusan Mahkamah Konstitusi tetap bersifat final dan mengikat, tetapi dapatdilakukan permohonan untuk membuka kembali persidangan denganmekanisme constitutional complaint sebagai upaya hukum pemenuhankeadilan, selain itu, kehadiran amicus curiae melalui amicus brief sertaeksaminasi terhadap putusan dapat dijadikan sebagai model pemenuhankeadilan yang sudah tertutup. Agar upaya tersebut dapat dilaksanakan,disarankan mengatur syarat-syarat atau ketentuan dimaksud melaluiperubahan Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan/atau dengan putusanMahkamah Konstitusi sebagai preseden (judge made law) yang kemudiandiperinci melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi.Kata kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, dan Rekonstruksi
PENYULUHAN URGENSI SARANA HUKUM DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 Martha Riananda; Malicia Evendia; Ahmad Saleh; Budiyono
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.188 KB) | DOI: 10.23960/buguh.v2n1.231

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Protokol kesehatan bukan lagi menjadi suatu pilihan namun sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian Covid19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah, masyarakat perlu memahami bahwa Covid19 ini sesuatu yang sangat membahayakan yang terjadi begitu masif tanpa memandang usia. Hukum sebagai panglima, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi polemik dan permasalahan yang perlu diatasi melalui hukum. Adapun target khusus kegiatan ini harapannya menjadi sebuah solusi dan upaya dalam mencegah penyebaran Covid19, peran hukum sangat urgen dalam memberi sanksi dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karenanya, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah masyarakat desa, khususnya pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan agama. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat akan kesadaran menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai post test yang diberikan tim. Beberapa indikator diantaranya: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.
RUWA JURAI MODEL: THE INDONESIAN COASTAL VILLAGE LEGAL DESIGN Budiyono
Progressive Law Review Vol. 4 No. 02 (2022): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v4i02.90

Abstract

The sea coast in Indonesia is generally an area with high poverty, damaged ecology, low independence of rural social organizations and the loss of local cultural values, as well as poor infrastructure and health. Similar conditions were found along 1,105 km of coastal coastline in Lampung Province with an area of 16,625.3 km2 of coastal waters. This study aims to present the local wisdom of ruwa jurai in the legal arrangement of the Lampung sea coast. The results of the analysis concluded that the availability of legal instruments that protect and empower coastal communities with a socio-cultural religious aspect approach that integrates immigrants and natives in a spirit of togetherness into a long-term solution. Meanwhile, for the short term by implementing the law in the coastal area development policy in a single village development planning unit every year.
THE AUDIT AUTHORITY THE STATE AUDIT BOARD OF THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN SOLOK REGENCY Budiyono Budiyono; Yusdiyanto Yusdiyanto; Irdham Riyanda
Cepalo Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no1.2814

Abstract

Village development is one of the government's agendas in the third nawacita listed in the 2020-2014 RPJMN. Nonetheless, the uncertainty of administrative law related to institutional authority and the mechanism for examining village financial management is still a problem. BPK-RI, as the state financial examiner, has not been explicitly mandated in the package of the State Finance Law to conduct audits of the village government and village finances. This research method was carried out through normative juridical and empirical juridical analysis methods to map the inspection model needed by the village government. The analysis was carried out using the theory of state finances and the theory of state financial audits, and the theory of authority. Research suggests that in the future, an adjustment is needed between the package of Laws on State Finance to align with the package of Laws related to Villages. The results of the study concluded that the authority currently owned by BPK-RI in managing village finances has the potential for arbitrary action (willekeur) by BPK-RI and the potential to submit a lawsuit for authority against BPK-RI in the future. Meanwhile, the village government, represented by the Nagari government in Solok Regency, revealed that the audit carried out by the BPK-RI had been beneficial in encouraging improvements in the performance of the Naga government, nonrequired that the BPK-RI could focus on the SPI audit model and the performance of the Nagari government. Therefore, the ideal inspection model can be carried out through integrated auditing.
Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Budiyono Budiyono; Muhtadi Muhtadi; Ade Arif Firmansyah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah. Kajian ini bertujuan untuk mendekonstruksi urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah sehingga akan terlihat titik berat otonominya. Penelitian yang dilakukan dengan koridor doctrinal research dan menggunakan statute dan conceptual approach ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terjadinya polemik antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta infleksibilitas, inefektifitas dan inefisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, seperti pelaksanaan kewenangan di bidang perizinan pertambangan yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota karena sesuai dengan aspek perpajakan daerahnya. Hal ini menjadikan pembagian urusan pemerintahan konkuren daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 bernuansa the thinnest version rule of law.   Deconstruction of Concurrent Government Affairs Based on Law Number 23 of 2014 on Local Governance ABSTRACT: The enactment of Law No. 23 of 2014 on Local Governance brings new consequences related to the implementation of concurrent government affairs between levels of local government. This study aims to deconstructing the administration of local government concurrent affairs so that it looks the emphasis autonomy. Research conducted by doctrinal research corridors and using the statute and conceptual approach, resulted in the following findings: The changes of local government concurrent authority as stipulated in Law No. 23 of 2014 brought consequences of a polemic between the provincial government and district/city governments as well as inflexibility, ineffectiveness and inefficiency in the implementation of government affairs, such as the exercise of authority in the field of licensing mining would be better if implemented by the district/city governments because in accordance with aspects of taxation area. This makes the distribution of concurrent local government affairs in Law No. 23 of 2014 shades of the thinnest version rule of law.
Diseminasi Hak Asasi Perempuan dalam Mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah Martha Riananda; Malicia Evendia; Budiyono; Ahmad Saleh
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.95

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.
Pidana Cukai Rokok Ilegal Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Muhamad Arif Fadli Syahputra; Maroni; Budiyono; Heni Siswanto; Muhtadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7393

Abstract

Tindak pidana cukai rokok ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi (economic crimes) yang berdampak terhadap kerugian pendapatan negara serta melemahkan fungsi pengawasan negara di bidang cukai. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cukai masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam mengungkap keterlibatan pelaku utama di balik jaringan distribusi rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam penanganan tindak pidana cukai rokok ilegal serta merumuskan upaya optimalisasi pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembuktian meliputi kesulitan pembuktian unsur subjektif akibat pola distribusi terputus (broken chain distribution), keterbatasan alat bukti digital, serta kendala pembuktian kerugian negara melalui keterangan ahli di persidangan. Selain itu, sistem pembuktian masih berorientasi pada pelaku lapangan sehingga aktor intelektual dalam jaringan rokok ilegal sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penuntutan melalui penerapan dan integrasi pendekatan tindak pidana pencucian uang guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai
Co-Authors Afadya Faisal Dhio Auli Ahmad Saleh F.X. Sumarja Fardiansyah, Ahmad Irzal Firmansyah, Ade Arif Heni Siswanto Irdham Riyanda Malicia Evendia Maroni Martha Riananda Muhamad Arif Fadli Syahputra Muhammad Akib Muhammad Akib Muhammad Fakih Muhtadi Muhtadi Muhtadi R. Nurman Ardian A.K. Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan