<![CDATA[Abstract: This study examines how Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law regulate exclusion in cyberbullying. The research questions are (1) how exclusion is regulated under Indonesian positive criminal law, particularly Articles 27A and 28(2) of the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 1 of 2024) and Articles 433, 434, and 436 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code; (2) how Islamic criminal law views it as a jarimah ta'zir; and (3) what the similarities and differences between the two systems are. This is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches with descriptive qualitative analysis. The results show that exclusion as such, namely removing someone from a group, is not expressly criminalized. It becomes punishable only when accompanied by elements of an offense, such as publicly accusing the victim of a degrading act (Articles 27A, 433, and 434), degrading the victim without a specific accusation (Article 436), or spreading hatred based on specific identities (Article 28(2)), generally upon the victim's complaint. In Islamic criminal law, exclusion that harms and humiliates a believer is prohibited and falls under jarimah ta'zir, whose sanction is determined by the ruler or judge according to public interest. Both systems reject exclusion that harms victims but differ in the source of law, the certainty of sanctions, and the objectives of punishment. Keywords: Exclusion, Cyberbullying, Indonesian Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law. Abstrak : Penelitian ini membahas pengaturan tindakan exclusion (pengucilan) dalam cyberbullying menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Rumusan masalahnya adalah (1) bagaimana tindakan tersebut diatur menurut hukum pidana positif, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 433, 434, dan 436 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; (2) bagaimana hukum pidana Islam memandangnya sebagai jarimah ta'zir; dan (3) apa persamaan dan perbedaan keduanya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa exclusion semata, yaitu mengeluarkan seseorang dari grup, tidak diatur secara tegas sebagai tindak pidana. Perbuatan itu dapat dipidana apabila disertai unsur tindak pidana, yaitu tuduhan yang merendahkan kehormatan seseorang agar diketahui umum (Pasal 27A UU ITE serta Pasal 433 dan 434 KUHP), penghinaan tanpa tuduhan (Pasal 436 KUHP), atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas (Pasal 28 ayat (2) UU ITE), umumnya atas pengaduan korban. Dalam hukum pidana Islam, exclusion yang menyakiti dan merendahkan sesama mukmin dilarang dan termasuk jarimah ta'zir yang sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan. Kedua sistem sama-sama menolak exclusion yang merugikan korban, tetapi berbeda dalam sumber hukum, kepastian sanksi, dan tujuan pemidanaan. Kata kunci: Exclusion, Cyberbullying, Hukum Pidana Positif Indonesia, Hukum Pidana Islam.]]>
