<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan pelindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Indonesia dan Brunei Darussalam, mengkaji modus operandi serta kualifikasi tindak pidana dalam penempatan PMI secara non-prosedural, dan mengidentifikasi hambatan penegakan hukumnya. Kajian ini penting karena keberadaan regulasi pelindungan PMI belum sepenuhnya diikuti dengan penindakan terhadap sponsor dan agen perekrut ilegal, sehingga meningkatkan kerentanan pekerja terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan dukungan pendekatan yuridis normatif. Data empiris diperoleh melalui observasi penanganan kasus di Tempat Singgah Sementara (TSS) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan serta wawancara dengan pejabat terkait dan PMI yang mengalami permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI non-prosedural masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, kesulitan pembuktian, dan keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif dan temuan empiris penanganan kasus di KBRI untuk menjelaskan keterkaitan antara praktik perekrutan non-prosedural, pelanggaran hak PMI di negara tujuan, dan pertanggungjawaban pidana perekrut di negara asal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi pemanfaatan informasi penanganan kasus sebagai dasar penelusuran dan pembuktian, serta pengembangan kerja sama bilateral Indonesia–Brunei Darussalam guna memastikan pelindungan korban berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap pelaku.]]>
