This Author published in this journals
All Journal Muamalah Insights
Rohida
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Pemerintahan Nagari Ranah Pasisia dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Sasak untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat : (Studi kasus : Wisata pantai Sasak Ranah Pasisia, Pasaman Barat) Rohida; Cahya Agung Mulyana
Muamalah Insights : Journal of Islamic Entrepreneurship and Management Vol. 1 No. 4 (2026): Desember : 2026
Publisher : Muamalah Insights : Journal of Islamic Entrepreneurship and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/muamalahinsights.v1i4.1301

Abstract

Pengelolaan destinasi wisata membutuhkan keterlibatan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengarahkan, mengembangkan, serta memberdayakan potensi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Sasak Ranah Pasisia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Wali Nagari, Sekretaris Nagari, pengelola wisata, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Ranah Pasisia telah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pelatihan pembuatan kue kambang loyang dan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas wisata pada saat Hari Raya Idulfitri dan Event Pesta Pantai, meskipun belum memiliki kebijakan dan aturan tertulis yang mengatur pengelolaan kawasan wisata secara khusus. Sebagai dinamisator, pemerintah melaksanakan koordinasi dan musyawarah dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan wisata sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Faktor pendukung pengelolaan wisata meliputi potensi sumber daya alam, partisipasi masyarakat, dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi khusus, keterbatasan lahan pengembangan, serta koordinasi yang masih bersifat situasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Nagari memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui berkembangnya usaha perdagangan, jasa parkir, dan usaha pengolahan hasil laut di kawasan wisata.