This Author published in this journals
All Journal AhkamServe
Asti Ananta
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Edukasi Urgensi Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Jorong Balai Satu Malalak Selatan Asti Ananta; Fajriyani Arsya
AhkamServe: Journal of Sharia Community Service Vol. 2 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Syariah - UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, tetapi wajib dilakukan pencatatan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sangat diperlukan sebagai bukti administratif dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan keluarga. Artikel ini membahas urgensi pencatatan perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan di Jorong Balai Satu, Malalak Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya hal tersebut dalam kehidupan sosial dan keluarga serta akibat hukumnya. Metode yang dipilih ialah edukasi hukum melalui penyampaian materi, diskusi,  dan interaktif dengan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum pencatatan perkawinan, urgensi pencatatan dalam memberikan jaminan terhadap kepastian hukum serta menjelaskan hubungan antara pencatatan perkawinan dengan pemenuhan hak suami, istri, dan anak, baik dalam aspek administrasi maupun keperdataan, sekaligus menguraikan berbagai konsekuensi yang dapat timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, masyarakat menjadi lebih memahami urgensi pencatatan perkawinan secara resmi serta berbagai konsekuensi yuridis yang berpotensi muncul apabila perkawinan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum. Edukasi hukum secara berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia.