Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal At-Tanwir Law Review JURNAL RUANG HUKUM
Kasim, Warsito
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Kasim, Warsito
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v2i2.483

Abstract

Peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pembangunan daerah antara lain ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung disampaikan kepada DPRD. Peran lainnya ditunjukkan oleh produktivitas lembaga legislatif ini bersama pihak eksekutif dalam hal penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi Legislasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi hukum bagi masyarakat dan juga para anggota DPRD sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan fungsinya. penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini mendeskripsikan peran DPRD dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan faktor-faktor penghambat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.
Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Turun di Desa Olibu Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo Firdaus, Afriani; Dali, Muh. Amin; Kasim, Warsito
At-Tanwir Law Review Vol 6, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v6i1.5133

Abstract

This study aimed to analyze the practice of kawin turun in Olibu Village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency, and to examine its legal implications under the Compilation of Islamic Law (KHI). Kawin turun referred to a customary form of marriage conducted without official registration at the Office of Religious Affairs (KUA) and was not followed by a complete, enduring household life. The practice emerged as a response to out-of-wedlock pregnancy to preserve family honor and satisfy social expectations. The study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The findings indicated that kawin turun did not fully satisfy the pillars and conditions for a valid marriage under Islamic law or the state’s positive law. Consequently, the marriage was not legally recognized, legal protection for women and children was weakened, and civil rights—such as maintenance (nafkah), inheritance, and the child’s legal status—became vulnerable. Therefore, more intensive legal education and religious guidance consistent with sharia principles were needed so that the community understood the importance of marriage registration and the cultivation of marriages characterized by sakinah, mawaddah, and rahmah.Keywords: kawin turun; Compilation of Islamic Law; customary law; marriage; Gorontalo.
Co-Authors Dali, Muh. Amin Firdaus, Afriani