Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Jurnal Hukum dan Pembangunan YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Sarip, Sarip
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
FENOMENA ALIRAN TAYLOR COUETTE POISEUILLE DENGAN ALIRAN AKSIAL-RADIAL DI DALAM SILINDER KONSENTRIS Sarip, Sarip
Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmstkik.v5i1.9058

Abstract

The filtering process using membrane technology is a modification of Taylor-Couette flow, which is a flow between two concentric cylinders that rotates with axial and radial flow and utilizes the vortex that occurs in Taylor-Couette flow which can increase membrane efficiency. The purpose this study was to determine the phenomenon of the Taylor Couette Poiseuille flow with axial-radial flow in concentric cylinders. The study was usesd a test section in the form of two concentric cylinders, in which the inner cylinder rotates as a membrane while the outer cylinder is stationary with a height of 500 mm, a radius ratio of 0.72; aspect ratio 40 and cylinder gap 12.5 mm. The inner cylinder rotation is set using an inverter to get the expected rotation. The phenomenon of observing flow patterns is done by using digital cameras on different inner cylinder turns. The results showed that changes in the inner cylinder rotations affect the flow pattern of Taylor-Couette that is formed in stages, namely laminar Couette, Taylor-vortex which is characterized by the appearance of paired vortexes, opposite directions that occur along the flow, wavy vortex and turbulant vortex. Changes in membrane porousity also show the effect of Taylor Couette Poiseuille flow phenomena with axial-radial flow which is higher, the transition to vortex occurs at higher Taylor numbers also means that Couette-Poiseuille flow stability increased. Keywords: axial-radial flow; Concentris cylinders; Taylor-Couette flow phenomenon. AbstrakProses penyaringan yang menggunakan teknologi membran merupakan modifikasi dari aliran Taylor-Couette, yaitu aliran diantara dua buah silinder konsentris yang berputar dengan aliran aksial dan radial serta memanfaatkan vortex yang terjadi pada aliran Taylor-Couette yang dapat meningkatkan efisiensi membran. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui fenomena aliran Taylor Couette Poiseuille dengan aliran aksial-radial di dalam silinder konsentris. Penelitian menggunakan seksi uji berupa dua silinder konsentris, yang mana silinder bagian dalam berputar sebagai membran sedangkan silinder luar diam dengan tinggi 500 mm, perbandingan radius 0,72; perbandingan aspek 40 dan celah silinder 12,5 mm. Putaran silinder bagian dalam diatur menggunakan inverter untuk mendapatkan putaran yang diharapkan. Fenomena pengamatan pola aliran dilakukan dengan menggunakan camera digital pada putaran silinder bagian dalam yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan putaran silinder bagian dalam mempengaruhi pola aliran Taylor-Couette yang terbentuk secara berjenjang yaitu Couette laminar, Taylor-vortex yang ditandai dengan munculnya vortex yang saling berpasangan, berlawanan arah yang terjadi di sepanjang aliran, wavy vortex dan vortex turbulant. Perubahan porousitas membran juga menunjukkan pengaruh fenomena aliran Taylor Couette Poiseuille dengan aliran aksial-radial yang semakin tinggi maka transisi terjadinya  vortex terjadi pada bilangan Taylor yang lebih tinggi pula berarti stabilitas aliran Couette-Poiseuille meningkat.
Dilema Pendewasaan Hukum Bagi Pemilih Pemula di Indonesia Sarip, Sarip
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 52, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian didasarkan usia pendewasaan antara hukum dan praktik pengawalan demokrasi Indonesia. Pendewasaan hukum jadi patokan melakukan perbuatan hukum, secara khusus berlaku bagi subjek hukum sesuai ketentuan hukum positif. Lex specialis, merupakan upaya khusus memberi kepastian dan keadilan selama memenuhi lex specialis. Bila tidak terpenuhi sifat khusus, legi generali menjadi rujukan atas produk hukum sejajar. Pendekatan perundang-undangan sebagai pilihan penelitian dengan bertumpu pada asas lex specialis derogat legi generali atas pendewasaan hukum pemilih pemula. Temuan dalam penegakan pendewasaan hukum terkesan memanfaatan pemilih pemula sebatas eksistensi kekuasaan. Ketidakonsistenan terlihat pada larangan keterlibatan pelajar SMA atau sederajat dalam setiap demonstrasi, termasuk demonstrasi bulan September 2019. Aturan Pemilu tegas memberi ruang bagi pelajar sebagai pemilih pemula, tentunya memiliki kedudukan hukum sama seperti yang lain. Praktik melahirkan pengingkaran atas lex specialis maupun legi generali berkenaan pendewasaan hukum Pemilu. Anggapan pemilih pemula masih anak-anak dan labil semakin melemahkan pemilih pemula sebagai subjek hukum dalam mengawal demokrasi dan menunjukan dilema pendewasaan hukum di Indonesia.
RELASI ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM HUKUM: KAJIAN KEPUTUSAN MUKHTAMAR MUHAMMADIYAH KE - 47 DI MAKASSAR Syafruddin, Syafruddin; Hasanah, Siti; Arzhi Jiwantara, Firzhal; Mukhlishin, Mukhlishin; Sarip, Sarip
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 2 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i2.6624

Abstract

The Republic of Indonesia is based on Pancasila as an agreement between all elements of the nation with various ethnic groups, languages ​​and various religions. The birth of Pancasila is considered by some Muslims to be an agreement between the founding fathers of the nation. Pancasila is considered very appropriate and appropriate to accommodate all races, ethnicities and religions in Indonesia. This is what then attracts researchers to examine more deeply Muhammadiyah's thinking about the relationship between Islam and Pancasila and what the relationship between Islam and Pancasila as a legal system is from Muhammadiyah's perspective. According to Muhammadiyah, the Pancasila state can be realized as "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," which signifies an advanced, just, prosperous, honorable and autonomous existence under the blessing of God. In Muhammadiyah's perspective, the relationship between Islam and Pancasila as a legal system in Indonesia is considered harmonious and complementary in a deep and substantial way. Keywords: Law, Legal Politics, Regional Government.
Penyuluhan Hukum Etika Digital bagi Pengguna Media Sosial di SMK 01 Pelayaran Mundu, Cirebon P. Sibuea, Hotma; Fitriana, Diana; Sarip, Sarip
Empowerment Vol. 5 No. 03 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i03.6186

Abstract

Media sosial adalah sebuah media online, dengan cara penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Perkembangan media sosial akhir-akhir ini sangat pesat. Sehingga menjadi topik hangat untuk dibahas karena banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial namun kurang memahami makna medianya itu sendiri. Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dari perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas yang tidak jarang mengesampingkan beragam etika yang ada. Hal ini dilihat dari penggunaan bahasa non baku dan tidak resmi dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi akan lebih efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan. Adapun Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA; jangan memposting artikel atau status yang bohong; jangan mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan. Kata kunci: Media Sosial, Etika, dan Komunikasi
Reflections on Sundanese Sandekala: Legal Aspects and Environmental Awareness Post-Pandemic Covid-19 Sarip, Sarip; Romdhoni, Ali; Kusuma Dewi, Elya; Syarifudin, Aip
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 01 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i01.907

Abstract

This study aims to examine the legal review of Sundanese local wisdom, specifically the concept of Sandekala traditionally practiced by West Java community. The analysis evaluated the effect of government policies on the implementation of local wisdom values in the context of education, technology, and restrictions during the COVID-19 pandemic, with particular attention to the role in fostering environmental awareness post-pandemic. Moreover, this study examined how these policies complement or deviate from the legal principles underlying local wisdom and environmental sustainability. An analytical method was used to review legal journals and online discussions, investigating how shifts in the understanding and application of local wisdom values have occurred in response to government measures. Furthermore, there are also big myths about these values that cause problems for keeping local wisdom true and useful. The results showed the importance of matching government policies with local values, including Sandekala, as a form of customary law that remains relevant, and ensuring the continuity of inclusive cultural and legal practices while protecting the environment in the post-pandemic context. This study provides valuable insights into how policies can enhance local wisdom and ensure compliance with relevant legal frameworks. In conclusion, keeping local wisdom is not just culture but also part of sustainable and inclusive law in Indonesia. Local wisdom should be kept and studied using science and technology.
The Totem Handshake Policy During the Pandemic: Between Legal Compliance and Individual Moral Autonomy Sarip, Sarip; Nasywa, Hamidah; Ayu Anggraeni, Putri
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 3 (2025): September
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i3.1997

Abstract

This research explores the state's emergency policy during the COVID-19 pandemic, particularly its moral dilemma in confronting the cultural tradition of handshakes and the symbolic implementation of the “Totem Handshake.” The state’s approach, limited to non-binding recommendations and symbolic language such as “physical distancing” and “social distancing,” raises critical questions about legal effectiveness. The study finds that symbolic appeals, though lacking coercive force, have a psychological and cultural impact resembling a form of “state magic” that influences public behavior. While such appeals were widely accepted, their legal standing remains weak, and the success of compliance is ambiguous—did people obey state messaging, or were they simply afraid of the virus? The research argues that the state faces greater social and legal risks if it enforces coercive regulations to restrict cultural practices. The public response varied, reflecting differing interpretations of state authority. Ultimately, this study highlights the state's reliance on symbolic language as a soft-law mechanism during moments of moral crisis. It suggests that in future emergencies, legal obedience may require not only formal authority but also cultural sensitivity and moral legitimacy, especially when asking citizens to temporarily abandon deeply rooted social traditions like handshakes.
Co-Authors Abdul Wahid Ali Romdhoni Ayu Anggraeni, Putri Elya Kusuma Dewi Firzhal Arzhi Jiwantara Fitriana, Diana Mukhlishin, Mukhlishin Nasywa, Hamidah P. Sibuea, Hotma Siti Hasanah Syafruddin Syafruddin Syarifudin, Aip