Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PEMERIKSAAN JOINT AUDIT DJP DAN DJBC Nugrahanto, Arif; Muchtar, Masruri
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.278 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.558

Abstract

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya dengan melakukan sinergi melalui joint audit. Joint auditdiharapkan bukan hanya optimalisasi penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai, namun peningkatan kepatuhan perpajakan dan kepabeanan dan cukai.  Berdasarkan literatur review dan wawancara dengan tim joint audit, antara pemeriksaan pajak dan audit bea dan cukai masing-masing memiliki kesamaan karakteristik yang dapat saling memperkuat dan juga terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat didayagunakan agar saling mengisi dan melengkapi. Adanya kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan overstate biaya dapat dengan mudah dideteksi sebagai temuan audit bagi auditor bea dan cukai, melalui skema joint audit. Sebaliknya adanya laporan importasi yang cenderung kecil dari hasil audit bea dan cukai dapat digunakan untuk melakukan koreksi harga pokok produksi dalam pemeriksaan pajak. Adanya fasilitas langsung yang diberikan oleh DJBC, berupa penangguhan pembayaran bea masuk, membuat Wajib Pajak cenderung lebih kooperatif terhadap auditor bea dan cukai. Pemeriksa pajak dapat memaksimalkan situasi tersebut dengan mengoptimalkan akses data dalam melaksanakan joint audit. Lebih lanjut, Pemeriksaan pajak yang cenderung meluas dan tidak-mendalam dapat di-support dengan audit bea dan cukai yang dalam dan tajam. Dengan sinergi ini, skema join audit dapat menutup keterbatasan pemeriksaan atau audit, melengkapi temuan sehingga pemeriksaan pajak maupun audit bea dan cukai menjadi jauh lebih komprehensif dan tajam
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA Nugrahanto, Arif; Andri Nasution, Soupani
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i1.607

Abstract

Several studies related to the effect of audits on taxpayer compliance provide different conclusions. Bergman and Nevarez (2006) find the fact that tax audits negatively affect compliance. In contrast, Gemmel and Ratto (2012) concluded that the audit had a negative effect on the group of taxpayers who obeyed, and at the same time had a positive effect on the group of taxpayers who did not comply. Given the different conclusions, the researcher is interested in testing in the Indonesian context by using the SIDJP data from the Directorate General of Tax for the period 2009-2013.The difference-in-differences approach model implemented in this study adopts Norman Gemmell and Marissa Ratto (2012). The dependent variable is income tax while the independent variable is the dummy variable for group, time and type of audits. Regression results show that the interaction coefficient between the dummy group variable and the time dummy variable which is the difference-in-differences coefficient, has a p-value that is statistically insignificant to reject null hypothesis. It tells that there is no difference in the level of compliance between the audited (corporate) taxpayer and non-audited (corporate) taxpayers. No impact on the level of compliance of taxpayers may come from several reasons, including the small coverage of the tax audits, the existence of the bomb crater effect, and the results of the type of updating audit risk.
PENERAPAN METODE CUP PADA TRANSAKSI CPO ANTARA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA Faruq, Umar; Nugrahanto, Arif
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 2 (2020): MENUJU KEUANGAN NEGARA YANG SUSTAINABLE
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i2.791

Abstract

This study attempts to analyze the criteria for reliable market price comparable in the implementation of the Uncontrolled Price (CUP) method for Crude Palm Oil industry. Using qualitative approach and analysis of 4 appeal decisions in the tax court resulted in the conclusion that the credibility of the market price comparable is very substantial. Credibility can be seen from several aspects. That is the independency and transparency of institusion which provide the market price data. How the market price is formulated and usage range of the market price data.In the 14 court decisions, the highest credibility of comparative data for CPO commodity is provided by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappepti), the Provincial Plantation Office. West Kalimantan (Dinas Perkebunan Prov. Kalbar), and KPB PTPN.In addition, this study also discusses the method of applying CUP in CPO industry. Among the five comparability factors, the most important aspects to consider are the product characteristics and contractual terms. While other factors, such as Functional analysis and risk (FAR), economic conditions, and business strategies have been reflected in the market price of CPO products.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria pembanding harga pasar yang andal dalam penerapan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) pada transaski jual beli komoditas Crude Palm Oil (CPO). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis terhadap 4 risalah putusan banding di pengadilan pajak menghasilkan kesimpulan bahwa kredibilitas data pembanding dalam penentuan harga transaksi pada transaksi hubungan istimewa menjadi faktor yang sangat substantial. Kredibilitas tersebut dapat dilihat dari aspek independensi dan transparansi dari pihak yang mengeluarkan data pembanding, aspek pembentukan harga yang mencerminkan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang terbentuk secara independent, dan cakupan serta intensitas penggunaan data pembanding tersebut.Dalam 14 putusan Pengadilan Pengadilan yang dianalisis, kredibilitas tertinggi data pembanding untuk komoditas CPO berturut-turut disediakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, dan KPB PTPN.Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dalam penerapan metode CUP pada transaksi komoditas CPO, diantara lima faktor kesebandingan, aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalahaspek karakteristik produk dan aspek ketentuan kontrak (contractual terms). Sedangkan factor-faktor lain, seperti analisis fungsional (FAR), kondisi ekonomi, dan strategi bisnis telah tercermin dalam harga jual produk CPO.
Analisis Kegiatan Penilaian Untuk Penggalian Potensi Pajak: Studi Kasus Kantor Wilayah DJP JTD Raharjo, Deshita Maharani; Nugrahanto, Arif
Educoretax Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i4.59

Abstract

Berbagai strategi dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dalam bentuk strategi penggalian potensi pajak melalui kegiatan penilaian yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, Penulis berusaha mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan optimalisasi penilaian sebagai upaya untuk mengamankan target penerimaan pajak dilaksanakan. Berdasarkan analisis, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan  optimalisasi penilaian dalam rangka penggalian potensi pajak di Kanwil DJP JTD baru dilaksanakan untuk tahap kegiatan pengawasan, kegiatan pemeriksaan, dan penagihan pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi dan penyidikan masih belum pernah dilakukan pelibatan Penilai di dalamnya. Lebih lanjut, Penulis juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penilaian, yaitu adanya keterbatasan akses data wajib pajak, adanya keterbatasan jumlah Penilai, dan masih adanya keengganan pelibatan penilai dalam kegiatan penggalian potensi pajak.
ELASTISITAS PENDAPATAN WAJIB PAJAK (ELASTICITY OF TAXABLE INCOME) DI INDONESIA Arif Nugrahanto
Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi Vol 4, No 2 (2019): Keberlanjutan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.991 KB) | DOI: 10.32493/keberlanjutan.v4i2.y2019.p1192-1217

Abstract

AbstractThe responses of taxpayers due to the changes in tax rates have attracted the curiosity of many economists. The magnitude of taxpayers’ responses is substantially considered to be very importance in the formulation of tax and transfer policy (Giertz, 2009). The fundamental analysis on how to see the respond of taxpayers due to any changes in tax rates uses elasticity of labor supply, which estimates the changes of working hours with respect to the changes in tax rates. Because people’s response to a tax change may take several forms, including a labor supply response, elasticity of labor supply must be read carefully, as pertaining only to specific circumstances. Then, the elasticity of taxable income, which was originated by Lindsey (1986), is used and introduced to overcome such restrictions.Using very rich panel data of Indonesian taxpayers from 2007 to 2010, this study generates numerous findings about the elasticity of taxable income. The extent of taxpayers’ response deeply depends on how the secular trend of income is isolated and controlled. Without income control, the elasticity of taxable income is 0.289, while using a 10-spline of log of income, the extent is 0.368. Moreover, the study also uses net income as complement of the core estimation. This study identifies that the elasticity of taxable income in Indonesia is in the range of 0.302-0.368 depending on the income definition applied. The findings confirm with most literature on this subject and closely near to what was specified by Saez, et. al (2010) as “a consensus value.” But it should be underlined that these magnitudes are just in the short run period. This also found that the short run and medium period produce varying magnitudes. The medium run period calculation generates the number of close to zero. It might be due to the existence of income shifting, as stated by Goolsbee (2000). Another argument is myopic phenomenon. As taxpayers only focus on the situation that just happen surroundings them.The difference in the effect highpoints what Slemrod (2001) said that the magnitude of reported income elasticity is not an unchanged parameter; indeed, it is subject to government policy. Moreover, the surroundings of the tax reform and after all may also have influences.  
APAKAH PEMERIKSAAN SUDAH MEMBUAT WAJIB PAJAK GENTAR? Arif Nugrahanto
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v2i1.527

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki deterrent effect (spillover effect) atau efek penggetar yang membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia, self-assessment, menyaratkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan  dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Direktur Jederal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data pemeriksaan (ALPP-Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak) dan data SPT WP OP di Jakarta 2009-2013. Sedangkan untuk menguji adanya spillover effect, peneliti mengadaptasi model regresi different in different (DID) yang digunakan oleh Ratto dan Gemmel (2012) dengan membandingkan perbedaan 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah pemeriksaan. Peneliti melakukan regresi OLS (Ordinary Least-Squares) dengan menggunakan STATA.Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat deterrent effect dalam pemeriksaan. Bahwa pemeriksaan terhadap WP Pedagang Kulit di Jakarta, terbukti menimbulkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak lain dalam hal ini WP Pedagang Tas Kulit. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa setiap kenaikan audit rate sebesar 1 percentage point, mengakibatkan kenaikan PPh yang dilaporkan sebesar 7,1 percentange point.Kecilnya magnitude spillover effect ini disebabkan beberapa hal, antara lain adanya kecilnya subjective probability of audit dan rendahnya pengaruh Wajib Pajak yang Diperiksa terhadap Wajib Pajak lainnya. Hal ini menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak hanya memberikan pengaruh yang terbatas terhadap kepatuhan Wajib Pajak lainnya.
LITERATURE REVIEW TAX AMNESTY DAN KEPATUHAN Arif Nugrahanto
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v4i2.1057

Abstract

Penelitian mengenai tax amnesty dan kepatuhan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Namun penelitian-penelitian tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang conclusive. Melalui penelitian ini, Peneliti berusaha mengidentifikasi persamaan mauupun perbedaan dalam aspek metodologi, data, maupun temuan penelitian, terkait dengan topik tax amnesty dan kepatuhan pajak, dengan pendekatan kualitatsi, yaitu denganmelakukan studi literatur.Dari berbagai literatur yang telah dianalisis, baik di Indonesia maupun di luar negeri, diketahui beberapa hal. Bahwa terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan temuan bahwa tax amnesty meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit penelitian yang menghasilkan temuan yang sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian menganai keberhasilan tax amnesty  masih sangat tebuka untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, terlihat bahwa peneliti di Indonesia lebih banyak menggunakan proxy kepatuhan formal dalam mengidentifikasi patuh-tidaknya wajib pajak, sedangkan peneliti dari luar negeri, cenderung menggunakan proxy kepatuhan material, dalam hal ini bisanya digunakan variable penerimaan pajak. Dan penggunaan metode penelitian untuk dalam rangka mendeteksi peningkatan kepatuhan pajak akibat tax amnesty sangat variatif.
AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN DAN PENGHINDARAN PAJAK Andyan Zakiy Pradhana; Arif Nugrahanto
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v5i2.1376

Abstract

Identification of tax avoidance is one of the substantial issues for tax authorities. Success in this stage ensure optimal tax compliance. To do that, financial statements become the object of critical analysis. This study seeks to identify the effect of financial statements (aggressive) on tax avoidance. The mineral and coal mining sector is chosen as the sample because it is one of the business sectors with a fairly high level of tax avoidance. There are 26 companies on the IDX that are the samples of this study. By regressing fixed effect panel data in the form of financial reports for 2012-2018, the results show that aggressive financial reporting has a positive effect on tax avoidance. With a confidence level of 99%, every 1% increase in the level of aggressiveness of financial reporting equivalent to an increase in tax avoidance efforts of 4.6%. For tax authorities, these findings can be used to assess the risk of non-compliance by taxpayers.
PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK Dea Mustika Kusuma Wardani; Arif Nugrahanto
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v6i1.1721

Abstract

This study aimed to analyze the effect of firm’s book-tax differences, accrual, and operating cash flow to its tendency of tax avoidance measured by current effective tax rate proxy. Using manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange as population, a purposive sampling method that had been applied in this study resulted in 72 firms (360 observations) as samples. This study also examined the moderating role of corporate governance using independent commissioner proxy. This study concluded that book-tax differences have significant positive influence on tax avoidance. Accrual shows no influence on tax avoidance, while operating cash flow shows negative significant influence on tax avoidance. The moderating model showed that independent commissioners which represent corporate governance fail to interfere with the influence of book-tax differences, accrual, and operating cash flow on tax avoidance.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 72 perusahaan sampel dan 360 observasi. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi corporate governance terhadap pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa book-tax differences berpengaruh positif terhadap tax avoidance, accrual tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan operating cash flow berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, corporate governance melalui proporsi komisaris independen tidak berhasil memoderasi pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance.
IMPLEMENTASI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DALAM PENGAWASAN WAJIB PAJAK, STUDI KASUS KPP MADYA MAKASSAR Arif Nugrahanto; Nurlatifah Asikin
Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Vol 15 No 1 (2022): Jurnal BPPK
Publisher : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48108/jurnalbppk.v15i1.672

Abstract

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan mengimplementasikan compliance risk management (CRM). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrisikan implementasi CRM dalam kegiatan pengawasan wajib pajak dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa seluruh tahap implementasi CRM telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SE-24/PJ/2019. Lebih lanjut, implementasi CRM juga memenuhi keempat aspek Edward III (aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi CRM, antara lain kurang optimalnya pemanfaatan CRM, khususnya dalam penentukan prioritas pemeriksaan, munculnya data pemicu di luar skema CRM yang mengakibatkan CRM hanya menjadi complement tools dalam kegiatan pengawasan, bukan sebagai main tools, dan masih rendahnya akurasi data dalam peta risiko CRM.