Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Melalui PBB-P2 Edwinsyah Putra; Achmad Lutfi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.307 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i2.2195

Abstract

Kota Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia dan juga sebagai pusat perekonomian Indonesia dapat menarik banyak minat warga masyarakat dari seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang datang serta beraktivitas di Jakarta, maka dapat menimbulkan permasalahan, salah satu permasalahannya adalah semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan. Sehingga dibutuhkan suatu cara bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian Ruang Terbuka Hijau salah satu caranya adalah dengan menggunakan instrument perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstuktivisme. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencontoh program serta kebijakan dari negara lain dalam rangka pengendalian Ruang Terbuka Hijau serta melestarikan lingkungan salah satunya adalah dengan cara memberikan insentif terhadap pengenaan pajak property (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).
Penentuan Prioritas Perbaikan Kualitas Layanan pada Organisasi Sektor Publik Menggunakan Metode Servqual dan IPA Tri Yuni Antoro; Achmad Lutfi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.652 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.3029

Abstract

Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas merupakan tugas dari pemerintah. Akan tetapi, kondisi sampai saat ini kualitas penyediaan pelayanan publik masih belum dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik mayoritas pembiayaannya melalui dana yang bersumber dari masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran pajak. Sehingga seluruh kegiatan organisasi sektor publik harus dapat dipertanggunggjawabkan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik secara umum memiliki dua jenis layanan yang harus selalu disediakan dengan baik, yaitu layanan eksternal kepada publik dan layanan internal kepada para pegawainya. Menurut penelitian, penyediaan layanan internal yang baik untuk pegawai sangat penting untuk kesuksesan secara keseluruhan sebuah organisasi. Salah satu jenis layanan internal yang ada di Kementerian Sekretariat Negara yaitu layanan pembayaran penghasilan pegawai. Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang metode untuk meningkatkan kualitas layanan internal dengan menggunakan perspektif pengguna layanan dan dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas layanan. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dengan metode Servqual dan IPA. penelitian ini telah mampu menghasilkan nilai gap antara persepsi dan harapan penggunan layanan, sehingga dapat diketahui atribut mana saja yang masih lemah. Selain itu juga dihasilkan data atribut kualitas layanan pembayaran penghasilan pegawai di Kementerian Sekretariat Negara yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta Dewi Larasasti; Achmad Lutfi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.531 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i2.2190

Abstract

Kebijakan pembebasan PBB atas Pembebasan PBB-P2 terhadap “Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, termasuk pensiunannya; Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan; Penerima Gelar Pahlawan Nasional; Penerima Tanda Kehormatan; Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur; Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil” telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 24 April 2019. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan postpositivism atau post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan PBB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan PBB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada.