Articles
<![CDATA[Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Mgs Ahmad]]>;
<![CDATA[Lutfi, Achmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK (PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL) DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.177 KB)
|
DOI: 10.31289/jap.v9i2.2921
<![CDATA[Education is one of the main focuses of all countries in developing the quality of Human Resources as a national development tool. Educational reforms are improved according to the times and changes in social, economic and political conditions. The purpose of this paper is to find out the bright spots of the implementation of the new zoning system applicable in Indonesian education by looking at various comparisons of other countries that have already applied. Some other writers still have pros and cons with the zoning system starting from the implementation, benefits, and even other things that affect the quality of education in Indonesia, namely the needs of teaching staff. In order to find a problem approach, the authors use theoretical references from Viennet and Pont. Data collection was collected from various education policy books, journals related to the zoning system, publications from the Ministry of Education and the Central Statistics Agency and then drawn conclusions as a result of the journal that was analyzed qualitatively. Developed countries have implemented a zoning system for schools to overcome conducive classrooms, but there are new problems facing developed countries today with zoning conditions. The implications of the developed countries' zoning system can be used as material for the evaluation of the Indonesian government to avoid the same thing. This paper concludes that equitable distribution of facilities and infrastructures as well as the quality of teachers and the needs of the number of teachers are important keys in implementing the zoning system to run as expected.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 (DESA TAMBUN DAN DESA SEGARAJAYA) ]]>
<![CDATA[Handiyono, Vitriana Jessica]]>;
<![CDATA[Lutfi, Achmad]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v10i2.2341
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa di Desa Tambun dan Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan lima komponen Kerangka Sistem Pengendalian Internal oleh COSO (2013). Hal tersebut dikarenakan pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting dalam implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tambun dan Desa Segarajaya, yang mana masih menemui berbagai permasalahan. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu bentuk sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa.Menggunakan pendekatan post positivist dengan studi pustaka dan wawancara mendalam, secara total ada sembilan akademisi dan praktisi yang berpartisipasi sebagai narasumber penelitian. Data wawancara dikategorikan dengan menggunakan pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan metode pengkodean selektif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua komponen sistem kontrol internal oleh COSO telah dilakukan oleh Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Kekhawatiran utama adalah lemahnya pemahaman pemerintah desa mengenai pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan itu sendiri belum sepenuhnya disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat. Dari lima komponen Kerangka Kontrol Internal COSO, hanya 4 komponen yang telah dilaksanakan (lingkungan kontrol, kegiatan kontrol, informasi dan komunikasi, dan pemantauan). Sementara penilaian risiko belum dilakukan secara efektif, karena terbatasnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan keterbatasan kompetensi pejabat desa yang dapat melaksanakan penilaian risiko. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan komponen COSO (2013) belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Diperlukan sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa dalam penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa lebih mendalam kepada aparatur desa. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2341]]>
<![CDATA[Analisis Pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019 ]]>
<![CDATA[Devry Prawitra]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi) Vol 4, No 3 (2021): Jurnal SEKURITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Manajemen Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1312.852 KB)
|
DOI: 10.32493/skt.v4i3.10641
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan PBB – P2 dan peran PBB – P2 melalui analisis efektivitas dalam pencapaiannya dan analisis kontribusi terhadap PAD dengan menggunakan data tahun 2015 - 2019. Metode dalam Penenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana data bersumber dari Bapenda DKI Jakarta maupun studi kepustakaan serta hasil pengamatan di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PBB – P2 cenderung stabil dengan peningkatan tertinggi tahun 2015 meningkat sebesar 24,52% dibanding tahun 2014 dan peningkatan terendah tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 8,43% dibanding tahun sebelumnya berbeda dengan laju pertumbuhan realisasi PAD yang cenderung fluktuatif dengan titik tertinggi meningkat sebesar 19,01% dari tahun 2016 dan titik terendah pada tahun 2018 menurun 1,31% dibandingkan tahun 2017; peningkatan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 104,75% (sangat efektif) dan terendah pada tahun 2015 sebesar 90,88% (efektif); tingkat kontribusi PBB – P2 terhadap PAD tertinggi di tahun 2019 sebesar 21,12% (sedang) dan terendah di tahun 2017 dengan nilai 17,33% (kurang); dan pengelolaan PBB – P2 di DKI Jakarta dilaksanakan secara hirarkhi sebagai bentuk internal control dalam pengelolaannya. ]]>
<![CDATA[Relations between Levels of Government in Handling the Covid-19 pandemic in Indonesia: A Study on Relations between the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>;
<![CDATA[Desy Hariyati]]>
<![CDATA[ Iapa Proceedings Conference 2020: Proceedings IAPA Annual Conference ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Association for Public Administration (IAPA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30589/proceedings.2020.407
<![CDATA[The Covid-19 pandemic has plagued various countries in this hemisphere. The spread of this pandemic has a significant impact on all aspects of life in various countries, including Indonesia. Various efforts have been made by both the central and regional governments in dealing with this problem, but in the process they are often faced with problems of differences in views and attitudes between levels of government, for example difference understanding that occurs between the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta. This problem occurs because of weak inter-governmental coordination in making public policies. This ineffective inter-governmental relationship, of course, can cause public confusion in complying with all existing policies so that it will lead to not achieving the goal of handling cases. The purpose of this study is to analyze how inter-governmental relations in handling Covid-19 in Indonesia, especially between the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta. The research method used in this research is literature study. While the data from the literature study is coded based on the indicators of the main theory. Result shows that there are a number of problems regarding the relation between central government and the government of DKI Jakarta Province in which most of the problems lie more on institutional and demographic factors rather than the other four factors.]]>
<![CDATA[Adopsi Inovasi Layanan Antar Jemput Ijin Bermotor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Dani Setiarini]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 8, No 2 (2019): December 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (738.512 KB)
|
DOI: 10.31314/pjia.8.2.136-144.2019
<![CDATA[The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of licensing pick-up service known as AJIB from the Jakarta Capital Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP) is a breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut time and costs in the licensing process, as well as to eliminate the practice of intermediaries / brokers. However, in practice, the level of public adoption of AJIB services is still low. This study aims to analyze the factors that influence the adoption of AJIB service innovations by the public. This research was conducted using a qualitative descriptive method using the theory of innovation adoption put forward by Jenifer Wisdom, et al (2013). The results of the study concluded that DPMPTSP organizational provide adequate support for this service, but there are several factors that still need to be corrected by the Jakarta Capital Investment and One Stop Integrated Service to increase the adoption of AJIB service innovations to the community, including improvements regulations that support the implementation of AJIB, increasing socialization about AJIB services to the public and improving online channels to access AJIB services.Fenomena munculnya berbagai inovasi di sektor publik memberi warna baru dalam implementasi layanan publik. Kehadiran layanan penjemputan perizinan sepeda motor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan terobosan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan, sekaligus untuk menghilangkan praktik perantara/calo perizinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap layanan AJIB ini masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi layanan AJIB oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori adopsi inovasi yang dikemukakan oleh Jenifer Wisdom, et al (2013). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dukungan organisasi DPMPTSP DKI Jakarta atas layanan ini sudah cukup baik, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang masih harus diperbaiki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan adopsi inovasi layanan AJIB kepada masyarakat, antara lain perbaikan regulasi yang mendukung penyelenggaraan AJIB, peningkatan sosialisasi tentang layanan AJIB kepada publik serta perbaikan saluran online untuk mengakses layanan AJIB. ]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Melalui PBB-P2 ]]>
<![CDATA[Edwinsyah Putra]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ridwan Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.307 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i2.2195
<![CDATA[Kota Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia dan juga sebagai pusat perekonomian Indonesia dapat menarik banyak minat warga masyarakat dari seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang datang serta beraktivitas di Jakarta, maka dapat menimbulkan permasalahan, salah satu permasalahannya adalah semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan. Sehingga dibutuhkan suatu cara bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian Ruang Terbuka Hijau salah satu caranya adalah dengan menggunakan instrument perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstuktivisme. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mencontoh program serta kebijakan dari negara lain dalam rangka pengendalian Ruang Terbuka Hijau serta melestarikan lingkungan salah satunya adalah dengan cara memberikan insentif terhadap pengenaan pajak property (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).]]>
<![CDATA[Penentuan Prioritas Perbaikan Kualitas Layanan pada Organisasi Sektor Publik Menggunakan Metode Servqual dan IPA ]]>
<![CDATA[Tri Yuni Antoro]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (378.652 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.3029
<![CDATA[Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas merupakan tugas dari pemerintah. Akan tetapi, kondisi sampai saat ini kualitas penyediaan pelayanan publik masih belum dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik mayoritas pembiayaannya melalui dana yang bersumber dari masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran pajak. Sehingga seluruh kegiatan organisasi sektor publik harus dapat dipertanggunggjawabkan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik secara umum memiliki dua jenis layanan yang harus selalu disediakan dengan baik, yaitu layanan eksternal kepada publik dan layanan internal kepada para pegawainya. Menurut penelitian, penyediaan layanan internal yang baik untuk pegawai sangat penting untuk kesuksesan secara keseluruhan sebuah organisasi. Salah satu jenis layanan internal yang ada di Kementerian Sekretariat Negara yaitu layanan pembayaran penghasilan pegawai. Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang metode untuk meningkatkan kualitas layanan internal dengan menggunakan perspektif pengguna layanan dan dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas layanan. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis dengan metode Servqual dan IPA. penelitian ini telah mampu menghasilkan nilai gap antara persepsi dan harapan penggunan layanan, sehingga dapat diketahui atribut mana saja yang masih lemah. Selain itu juga dihasilkan data atribut kualitas layanan pembayaran penghasilan pegawai di Kementerian Sekretariat Negara yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Dewi Larasasti]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (440.531 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i2.2190
<![CDATA[Kebijakan pembebasan PBB atas Pembebasan PBB-P2 terhadap “Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi, termasuk pensiunannya; Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan; Penerima Gelar Pahlawan Nasional; Penerima Tanda Kehormatan; Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur; Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil” telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 24 April 2019. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan postpositivism atau post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan PBB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan PBB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Kebijakan Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangun di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Ady Saputro]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 8, No 2: SEPTEMBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31334/reformasi.v8i2.1798
<![CDATA[This study dicusses the space on the coefficient of the building floor, especially buildings in the DKI Jakarta area in the study of the application of the policy of imposing compensation for exceeding the building floor coefficient value and the factors that influence the implementation of policies within the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy regarding the imposition of compensation for exceeding the building floor coefficient value and find factors that hinder the implementation of the policy implementation. This study uses the theory of Street Level Beauracrats from Michael Lipsky and the theory of influencing factors from Grindle. This research was conducted through an approach through interviews and study literature. This one of the study indicate that the implementation of the policy has been going well, and the community is enthusiastic in responding to every policy issued by the DKI Jakarta Provincial Government. Then a factors that influence the implementation of the policy are the strategic actors involved in formulating policies]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Monitoring Dan Aspirasi Publik Melalui Media Massa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Periode Januari-Desember 2019) ]]>
<![CDATA[Angga Noviar]]>;
<![CDATA[Achmad Lutfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol 7, No 2: September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31334/reformasi.v7i2.1057
<![CDATA[The purpose of this paper is to find out the implementation of monitoring program and media news analysis within the Jakarta Capital City Government managed by Department of Communication, Information and Statistics for Jakarta through the Public Opinion and Aspirations Management Unit. Every aspiration conveyed by the public through the reader letter in the mass media will be analyzed, managed and followed up by the relevant instruments. Furthermore, these public aspirations will be utilized by local governments to determine the direction of development policies. In its implementation, 85% of public aspirations were not responded by related instruments. To find solutions to existing problems the author uses theories from Replay and Franklyn. Data collection from the management unit of public opinion and aspirations in the form of activity documents, reference books and journals on public policy implementation and mass media communication, as well as interviews with stakeholders. In this study, the data obtained were analyzed qualitatively. In the research process found several obstacles in the internal unit so that the targets and objectives have not been achieved, including: there are still implementers who do not carry out standard operational procedures and officers that un-routinely forward and reply emails of analyzed aspirations to the relevant regional. This paper concludes that the implementation of the media news monitoring and analysis program in the Jakarta Capital City Government is not yet on target because of the low level of compliance and smooth implementation.]]>
