Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Working through Boundaries Imawan, Arga Pribadi
PCD Journal Vol 10 No 1 (2022): PCD Journal Volume 10 No. 1 2022
Publisher : PCD Press, Department of Politics and Government - Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/pcd.v10i1.3665

Abstract

It is commonly assumed that multidisciplinary and interdisciplinary research collaborations involve various values, knowledge, and practices, thereby existing between science and policy. This study argues, oppositely, that multidisciplinary and interdisciplinary research collaborations are socially constructed and not to be taken for granted. To support its argument, this article uses the concept of boundary work to see how the interaction between science and policy is constructed. Taking as its case study the Ground Up consortium, a collaborative water management research programme involving the Netherlands and Indonesia, this study finds that boundary work generated and formed boundaries between science and policy through a joint call for proposal documents, research proposals, and three people operating at boundaries. Furthermore, this article shows that the collaborative research in the Ground Up consortium was a social process evidenced through three mediums: text, object, and person. This qualitative research thus uses a single-case study to explore boundary work in a consortium setting. Data were collected through a review of documents (meeting notes, research proposals, and calls for proposals) as well as in-depth interviews with three members of the Ground Up consortium.
Idealitas Demokrasi Elektoral di Indonesia: Tautan Partisipasi Memilih dan Kesadaran Politik Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta Imawan, Arga Pribadi; Ramadhan, Dimas
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Vol 5 No 02 (2023): Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 05 Nomor 02 Bulan Desember 2023
Publisher : Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jbk.v5i02.350

Abstract

Salah satu persoalan serius dalam demokrasi di Indonesia ada pada praktik politik uang dalam pemilihan umum (Pemilu). Dalam banyak hal, praktik politik uang cukup problematik. Praktik politik uang diyakini berlangsung tetapi sulit untuk dibuktikan. Hal ini dapat disebabkan oleh keengganan dari warga negara untuk melaporkan praktik politik uang. Di sisi yang lain, angka partisipasi pemilih di Indonesia dari waktu ke waktu cukup tinggi. Untuk menjawab paradoks tersebut, tulisan ini mencoba mengelaborasi ketertarikan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan kesadaran akan politik uang. Pertanyaan yang hendak dijawab yakni sejauh mana partisipasi memilih berpengaruh terhadap kesadaran politik uang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan data survei Kolasse di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) pada bulan Desember 2022 serta menggunakan data riset yang dilakukan oleh Research Center for Politics and Government (PolGov) pada pagelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Yogyakarta pada bulan Desember 2018. Hasil analisa menunjukkan bahwa semakin seseorang hendak berpartisipasi untuk memilih, maka semakin seseorang tersebut tidak akan melaporkan praktik politik uang. Hal ini menarik, mengingat D.I.Y merupakan salah satu provinsi dengan provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di antara provinsi. Tingginya angka IPM menunjukkan tingginya kualitas hidup di wilayah tersebut yang diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap kualitas demokrasi. Pun demikian dengan telaah kualitatif menunjukkan semakin rendah level pagelaran pemilu di Indonesia, semakin kecil kemungkinan terjadinya politik uang. Kondisi ini juga didukung oleh potensi terbangun dan kuatnya tautan politik antara warga dengan organisasi masyarakat sipil. Tulisan singkat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memantik pembahasan terkait dengan politik uang. Di sisi lain, tulisan ini masih memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan pentingnya untuk melakukan elaborasi terkait dengan operasionalisasi politik uang, kebutuhan pengukuran menggunakan data survei dengan jumlah responden yang besar serta berskala nasional serta penguatan pembuktikan dalam riset celah penggunaan politik uang dalam skala nasional dan regional.
"Test, Learn, and Listen”: Rethinking the Epistemological Assumption of Evidence-Based Policymaking Taufiqurrahman, Taufiqurrahman; Imawan, Arga Pribadi; Wahyudi, Agus
Jurnal Filsafat "WISDOM" Vol 35, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.103353

Abstract

Evidence-based policymaking (EBP) relies on an epistemological assumption that evidence from randomized controlled trials (RCTs) is the finest evidence for policy formulation, while expert testimony is the poorest one. This paper argues that while RCTs are a valuable source of empirical evidence for policy interventions, they are not sufficient on their own to support evidence-based policy formulation. Through the lens of the INUS framework of causation, we demonstrate that the effectiveness of a policy is influenced by a complex interplay of contextual factors, which RCTs alone cannot capture. We advocate for the integration of contextual and qualitative knowledge, including testimonies from experts and community members, to supplement RCT findings. This additional knowledge provides insights into the social, cultural, and subjective dimensions of the target population, addressing motivations, preferences, and other factors that can significantly impact policy success. By comparing reductionist and non-reductionist perspectives on the use of testimony in evidence-based policy, we argue for a balanced approach that values credible testimonies as essential to understanding context. Ultimately, this paper underscores the importance of a multifaceted evidence approach in crafting effective, context-sensitive public policies.