Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Jurnal Bina Mulia Hukum JURNAL MERCATORIA KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kajian Ilmiah Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pratama, Gede Aditya
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
LEGAL REMEDIES AGAINST BANKRUPTCY DECISION FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 23/PUU-XIX/2021 Pratama, Gede Aditya; Zainab, Nina; Siswanto, Heru
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v7i2.1060

Abstract

Bankruptcy is a legal institution created as a way out of debt problems that befall debtors. The bankruptcy mechanism consists of the Postponement of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) and bankruptcy itself. These two mechanisms have different legal consequences, especially regarding the available legal remedies, which differ between bankruptcy rulings originating from PKPU applications and those originating from bankruptcy applications. The available legal remedies also differ between bankruptcy rulings originating from applications submitted by debtors and those submitted by creditors. Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 has changed the legal remedies provisions in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Prior to the Constitutional Court's decision, there was no opportunity for debtors to file legal remedies against a bankruptcy ruling caused by the rejection of a peace agreement due to the failure to reach an agreement in the PKPU process. However, after the issuance of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021, this has changed with the opening of the opportunity for legal remedies in the form of cassation against a bankruptcy ruling due to the rejection of a peace agreement because an agreement was not reached in the PKPU process. It is important to avoid the PKPU process being used as a means to bankrupt debtors who are still solvent but are bankrupted because there are interests of business competition involved.
Keamanan Nasional dalam Menghadapi Perubahan Cyber Warfare Putri, Elfirda; Pratama, Gede Aditya; Fithri, Beby Suryani
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i2.9534

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang cyber warfare dan tantangannya kedepan, strategi cyber security di Indonesia serta penguatan cyber security di Indonesia dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Masalah difokuskan pada bagaimana menjaga keamanan nasional dari ancaman serangan cyber yang mungkin terjadi dan kemungkinan taktik pertahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari penelitian sebelumnya dan data sekunder.  Kajian ini menyimpulkan bahwa peretas memanfaatkan keresahan masyarakat sebagai celah untuk meluncurkan serangan, mulai dari phishing hingga ransomware, kasus kebocoran data 91 juta pengguna situs belanja online. Kesimpulannya adalah Indonesia dalam keadaan darurat cyber warfare. Strategi yang harus dilakukan adalah Pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana siber, Peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama stakeholder di dalam negeri dan kerjasama internasional bidang cyber security untuk mewujudkan keamanan nasional.
Putusan Pengadilan Sebagai Utang Yang Dapat Menjadi Dasar Tagihan Untuk Pengajuan Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pratama, gede aditya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.2265

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan putusan pengadilan yang dapat diklasifikasikan sebagai Utang di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Definisi Utang di hukum kepailitan Indonesia mengalami perubahan pasca diundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menjelaskan mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa definisi Utang mengalami perluasan di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun demikian, terhadap perluasan definisi Utang tersebut, masih ditemukan adanya multitafsir. Sehingga, diperlukan adanya penjabaran lebih detail mengenai putusan pengadilan sebagai Utang yang dapat dijadikan dasar tagihan untuk pengajuan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia Pratama, Gede Aditya
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 1 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v15i1.450

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tes insolvensi yang hilang dalam syarat-syarat kepailitan di Indonesia. Pengaturan mengenai syarat kepailitan diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu. Hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tes insolvensi masih belum dijadikan sebagai syarat kepailitan untuk menentukan apakah debitur dapat dipailitkan atau tidak. Debitur dapat dinyatakan pailit cukup dengan dibuktikan bahwa debitur tersebut mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih, tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang, dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam menjelaskan mengenai tes insolvensi yang hilang dalam syarat kepailitan, artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa hilangnya tes insolvensi dalam syarat kepailitan di Indonesia dapat mengakibatkan suatu perusahaan/debitur yang sebenarnya berkinerja keuangan baik dapat dipailitkan. Hal ini dikarenakan syarat kepailitan di Indonesia tidak mempertimbangkan tentang kemampuan debitur dalam membayar utangnya. Sehingga debitur yang mempunyai aset besar dapat dipailitkan oleh kreditur yang hanya mempunyai tuntutan utang yang relatif kecil/sedikit.
Settlement of Intellectual Property Disputes through Arbitration in Indonesia Ni Luh Sukma Imagy; Ni Komang Darmiati; I Nyoman Tri Darma Gunawan; Pratama, Gede Aditya
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.2206

Abstract

The continual advancement of technology and the expanding array of human needs have fuelled significant growth within the trade sector, particularly in intellectual property (IP) domains. This growth is evidenced by a marked increase in intellectual property registrations, which play a pivotal role in the trade sector. The surge in registrations, including trademark, copyright, patent, and industrial design sectors, has correspondingly led to a rise in intellectual property disputes. While these disputes traditionally find resolution within Commercial Courts, alternative mechanisms such as mediation and arbitration have gained prominence. The World Intellectual Property Organization (WIPO) oversees a specialized institution for mediation and arbitration, namely the WIPO Mediation and Arbitration Centre. Indonesia similarly hosts its own institution dedicated to resolving intellectual property disputes, the Intellectual Property Arbitration and Mediation Agency (BAM HKI), established in 2011. Arbitration mechanisms prioritize privacy, efficiency, and expediency in resolving intellectual property disputes compared to Commercial Courts. Consequently, the presence of arbitration institution offers a viable alternative dispute resolution mechanism favoured by involved parties.
Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya Pratama, Gede Aditya; Putri, Elfirda Ade
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ya8v0r61

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu memiliki dasar hukum untuk memberikan keamanan terhadap data pribadi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan hak warga negara terhadap perlindungan diri pribadi serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap pelindungan data pribadi. Analisis ini meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta teori perlindungan hukum dan data pribadi.  
INDONESIAN BANKRUPTCY LAW POLICY AFTER POLITICAL & MONETARY TURMOIL IN 1998 Pratama, Gede Aditya; Putri, Elfirda Ade; Imawan, Arga Pribadi
JURNAL ILMU SOSIAL Volume 23, Issue 2, Year 2024
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.23.2.2024.64-74

Abstract

The monetary turmoil that occurred in 1998 plunged Indonesia into an economic crisis that had an unfavorable impact on the national economy, which at the time was dependent on foreign investment. In the end, to help improve the economy in Indonesia, the Government at that time took action to ask for assistance from the International Monetary Fund (IMF). The injection of funds from the International Monetary Fund (IMF) provided conditions for the Government of Indonesia to establish new bankruptcy regulations from the commonly used Dutch Bankruptcy Law of 1905 (Faillissements-Verordening, Staatsblad 217/1905 and Staatsblad 348/1906) so that the Government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1998 concerning Amendments to the Bankruptcy Law. In PERPPU 1/1998, it provides easy bankruptcy application requirements where the conditions only require 2 creditors and one of the creditors has a debt that has matured. Until Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU was enacted, the requirements for bankruptcy applications remained unchanged, so this paper aims to analyze the requirements for filing bankruptcy applications, which tend to be pro-creditor, so that it is straightforward to put debtors in a state of bankruptcy or PKPU, where the existence of the Bankruptcy and PKPU Law should provide help for debtors to find a solution to the debt pressure that has hit the debtor.
Peningkatan Kemampuan Gross Motor Skill Terhadap Anak-Anak di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Dengan Menggunakan Media GECE (Gerak Cepat) Candra , Juli; Prasetyo, Ery Teguh; Pratama, Gede Aditya; Kustanto, Prio; Denatara, Eskar Tri; Hutagalung, Jantarda Mauli; Tin, Gustinus Putera; Wijaya, Rezal; Sinta, Dewi; Suryana, Adi Yoga
Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21 No. 4 (2021): Special Issue (December 2021)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/952m8r67

Abstract

The gross motor skills of children in Muara Gembong sub-district, Bekasi district, are not in accordance with growth and development because the educational learning process due to the impact of Covid 19 is carried out online, so that it has an impact on decreasing Gross Motor Skills and decreasing students' physical fitness. The purpose of community service activities is to improve gross motor skills by using GeCe (Fast Motion) media, a tool used to measure speed, agility, flexibility. The method used is the lecture method for tool socialization activities, training on the use of tools, and mentoring. The results of the activity show that the application of the GeCe tool is able to improve the Gross Motor Skill of children in the Muara Gembong area. In conclusion, community service activities have a positive impact on the community in Muara Gembong District, especially helping in developing and improving Gross Motor Skills. The limitation in this activity is the relatively short time so that the objectives of the activity cannot be optimally achieved. Suggestions For the implementation of community service in the future it can be carried out in a better and sustainable manner because in the Muara gembong area there are still a lot of activities that need to be carried out in developing community activities in increasing human resources man.
Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI)  dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; Made Gede Arthadana; I Gusti Ayu Ketut Artatik; pratama, gede aditya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.3972

Abstract

Artificial Intelligence (AI) adalah tulang punggung inovasi dalam komputasi modern, yang memberikan manfaat bagi individu dan bisnis. Di tingkat operasional untuk penggunaan bisnis, AI adalah serangkaian teknologi yang didasarkan terutama pada machine learning dan deep learning, yang digunakan untuk analisis data, prediksi dan perkiraan, kategorisasi objek, natural language processing, rekomendasi, dan pengambilan data cerdas. Karya yang dihasilkan oleh AI menimbulkan tantangan baru dalam hak kekayaan intelektual (HKI). Beberapa negara mulai memperbarui undang-undang HKI mereka untuk mengatasi kompleksitas yang ditimbulkan oleh AI, termasuk isu kepemilikan dan perlindungan.   Hal ini adalah untuk memberikan pandangan bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat tentu membuat dinamika baru berkaitan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) terhadap hukum yang ada sekarang, namun belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi AI. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Bahwa metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang salah satunya mencakup Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang hak cipta umumnya mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia dalam sebuah karya agar bisa dilindungi hak cipta. Karya yang dihasilkan AI, yang merupakan abstraksi dari data yang dilatih, menimbulkan pertanyaan apakah memenuhi kriteria ini.
Co-Authors Beby Suryani Fithri Candra , Juli Denatara, eskar Tri Elfirda Ade Putri HERU SISWANTO I Gusti Ayu Ketut Artatik I Nyoman Tri Darma Gunawan Ida Bagus Alit Yoga Maheswara Imawan, Arga Pribadi Kustanto , Prio Made Gede Arthadana Ni Komang Darmiati Ni Luh Sukma Imagy Prasetyo, Ery Teguh Sinta, Dewi Suryana, Adi Yoga Tin, Gustinus Putera Wijaya, Rezal Zainab, Nina