Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Studia Legalia
Purnomo, Michael
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Perseroan sebagai Pelaku Usaha Perdagangan Karbon untuk Mitigasi Perubahan Iklim Andrian, Mazhar; Harahap, Rani Nuraeni; Purnomo, Michael
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i8.4670

Abstract

Climate change caused by greenhouse gas emissions has become a global issue, resulting in various regulations related to climate change mitigation. Indonesia, as a country with high emissions levels, is committed to reducing emissions through carbon trading mechanisms. Carbon trading is a market-based scheme that allows companies to buy or sell emission permits as part of a climate change mitigation strategy. This study aims to analyze the role of companies as business actors in the carbon trading mechanism in Indonesia and the effectiveness of the regulations governing it. The approach used in this study is normative juridical, analyzing various regulations such as Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Value and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2023 concerning Carbon Trading Through Carbon Exchanges, as well as various international regulations related to carbon trading. The results show that carbon trading is not only an instrument for reducing carbon emissions but also has a positive impact on the economy by attracting green investment and encouraging low-carbon technological innovation. Companies play a crucial role in this system, both as carbon trading actors and as subjects obliged to contribute to emission reduction. However, challenges remain in implementation, such as regulatory compliance, transaction transparency, and the effectiveness of carbon trading mechanisms. Therefore, strengthening policies and strict oversight are needed so that carbon trading can become an effective instrument in achieving the Net Zero Emission (NZE) target by 2060 and encouraging sustainable development.
REKONSTRUKSI PENGUASAAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN BUMN : TELAAH KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 3F UU BUMN Purnomo, Michael; Khomeini, Annisa Fathonah Putri; Adnan, Aelifya Anantia
Journal of Studia Legalia Vol. 6 No. 2 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Pasal 3F Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai berpotensi menggeser makna “penguasaan negara” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan otonomi luas kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam mengelola aset dan penyertaan modal BUMN, yang secara konseptual mengubah peran negara dari penguasa publik menjadi pemilik saham korporatif. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah benturan norma antara Pasal 3F dengan prinsip kedaulatan ekonomi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendelegasian kewenangan pengelolaan kepada lembaga otonom tersebut berpotensi mengikis lima dimensi hak menguasai negara, yaitu kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Akibatnya, terjadi pergeseran dari model state control menuju corporate investment governance yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi Pasal 3F melalui penegasan kembali peran Presiden dan Menteri BUMN sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BUMN serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik melalui DPR dan BPK agar penguasaan negara tetap selaras dengan amanat konstitusi ekonomi Indonesia.
Co-Authors Adnan, Aelifya Anantia Andrian, Mazhar Harahap, Rani Nuraeni Khomeini, Annisa Fathonah Putri