Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 Handayani, Retno Sari; Fahmi, Khairul
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.54

Abstract

Sekalipun telah melampaui rezim psudo-demokrasi dibawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, sepertinya Indonesia belum juga menemukan formula yang tepat untuk mengakomodir nilai demokrasi yakni kedaulatan rakyat. Masalah yang hendak dibahas dan dianalisa pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta menganalisis problematika sosial yang muncul dalam penerapannya. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan kategori penelitian live case study. Kategori penelitian ini menganalisa peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung. Adapun yang dijadikan sumber penelitian berupa ketentuan hukum normatif  yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 serta aturan teknis yang dibuat berkenaan dengan norma tersebut. Dari hasil analisis pelaksanaan peraturan yang dibuat ditemukan berbagai permasalahan sosial yang tidak dapat dihindarkan. PSU menimbulkan problematika baru bagi pemilih, penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu. Problematika Pemungutan Suara Ulang berupa angka partisipasi turun, potensi tekanan kecemasan dalam lingkup masyarakat karena perhatian yang berlebihan dari aparat maupun kandidat hingga adanya distorsi preferensi pilihan. Oleh karena problematika tersebut, diharapkan pertimbangan yang paling bijak agar PSU yang terjadi menjadi solusi yang paling tepat namun tetap dapat meminimalisir secara optimal adanya permasalahan sosial dimasyarakat yang mungkin timbul.
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMIHAN UMUM TAHUN 2019 DI INDONESIA Handayani, Retno Sari
PERSPEKTIF Vol 9, No 1 (2020): PERSPEKTIF, Januari
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v9i1.2828

Abstract

It seems that Indonesia has not yet found the right method in implementing procedural democracy to elect legislative and executive members directly. Every election from time to time still always leaves problems. The problem to be discussed and analyzed in this study is how the application of Law Number 7 of 2017 Article 372 concerning Voting (PSU) and analyze the social problems that arise in its implementation. The research method used in this study is the normative-empirical legal research method with the live case study research category with the research category that is the legal events that the process is ongoing. As for the source of research in the form of normative legal provisions namely Law Number 7 of 2017 Article 372 as well as technical rules made with respect to these norms. The analysis shows that the implementation of the regulations made resulted in various social problems. PSU raises new problems for voters, election organizers, and election participants. A phenomenon in the form of decreased participation rates, the potential for anxiety pressure within the community because of excessive attention from officials and candidates to the distortion of preference preferences in the implementation of the PSU. The problems that arise are then expected to be considered so that the implemented PSU becomes the most appropriate solution but can still optimally minimize social problems in the community that may arise.