Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Cita Hukum Jurisprudence STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Konstitusi JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Hasanuddin Law Review JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Indonesian Journal of Religion and Society UNES Journal of Swara Justisia Journal of Social and Policy Issues Jurnal Konstitusi Riau Law Journal
Khairul Fahmi
Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif Fahmi, Khairul
Jurnal Konstitusi Vol 7, No 3 (2010)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.269 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

PendahuluanDalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar”. ...
Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada Fahmi, Khairul
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 4 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.058 KB) | DOI: 10.31078/jk1443

Abstract

Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah.Pengaturan hak itu berada diantara dua paradigma yang saling tolak tarik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkat dari paradigma bahwa hak tersebut harus dibatasi, termasuk dengan menggunakan alasan-alasan objektif demi menghasilkan pejabat publik yang berintegritas dan pemilu yang fair. Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai melanggar hak konstitusional warga negara. Pergeseran yang terjadi berimplikasi pada hadirnya produk legislasi pemilu yang cenderung lebih liberal. Di mana, pembatasan hak pilih hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan ketidakcakapan. Sementara aspek lain yang dinilai sebagai batasan untuk menghasilkan pejabat politik yang profesional dan tidak cacat moral tidak boleh lagi diadopsi sebagai alasan pembatasan. Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.The right to vote and the right to be a candidate are citizens’ constitutional rights, recognized as part of the right to be equal before the law and government; secured in the Indonesian constitution of UUD 1945. As constitutional rights, the guarantee on the exercise of these rights is regulated in related Laws on the elections of legislative members, president-vice president, and regional election. The regulation on these rights lies between two ever-tugging paradigms. By means of normative legal method, this Study explores the shift of the paradigm on the regulation of the said rights. Legal drafters stand on the paradigm that says these rights ought to be limited, including by applying objective excuses that are meant to create integrity public officials and fair election. In implementation, by means of judicial review, such paradigm is – in fact – shifted to the omission of such paradigm for the limitation is deemed as a violation to the citizens’ constitutional rights. The occuring shift creates an implication to the existence of election legislations that are inclined to be more liberal, where the limitation of suffrage and candidate eligibility can only be exercised in the case of incompetence. Whereas other aspects that are rated as limitations to the yielding of professional and morally-flawless political officials may no longer be adopted as excuses for the limitation. Hence, whoever wins the vote, whether s/he is morally or lawfully-flawed, will depend on the bearers of suffrage. The Laws as legal products may no longer be applicable for use as instruments to sift candidates of political officials that are elected through elections.
PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 Handayani, Retno Sari; Fahmi, Khairul
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.54

Abstract

Sekalipun telah melampaui rezim psudo-demokrasi dibawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, sepertinya Indonesia belum juga menemukan formula yang tepat untuk mengakomodir nilai demokrasi yakni kedaulatan rakyat. Masalah yang hendak dibahas dan dianalisa pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta menganalisis problematika sosial yang muncul dalam penerapannya. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan kategori penelitian live case study. Kategori penelitian ini menganalisa peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung. Adapun yang dijadikan sumber penelitian berupa ketentuan hukum normatif  yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 serta aturan teknis yang dibuat berkenaan dengan norma tersebut. Dari hasil analisis pelaksanaan peraturan yang dibuat ditemukan berbagai permasalahan sosial yang tidak dapat dihindarkan. PSU menimbulkan problematika baru bagi pemilih, penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu. Problematika Pemungutan Suara Ulang berupa angka partisipasi turun, potensi tekanan kecemasan dalam lingkup masyarakat karena perhatian yang berlebihan dari aparat maupun kandidat hingga adanya distorsi preferensi pilihan. Oleh karena problematika tersebut, diharapkan pertimbangan yang paling bijak agar PSU yang terjadi menjadi solusi yang paling tepat namun tetap dapat meminimalisir secara optimal adanya permasalahan sosial dimasyarakat yang mungkin timbul.
REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019 Rahmad, Riki; Fahmi, Khairul
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8143

Abstract

Hasil penelitian tentang pembagian tugas KPPS selama proses pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan di TPS selama Pemilu Serentak Tahun 2019 didapati bahwa masih banyak ditemui kelemahan, seperti Pada saat pemungutan suara masih panjangnya antrian pemilih dalam TPS dan juga masih adanya salah satu KPPS yang belum bekerja maksimal dibandingkan KPPS lain. Pada saat rekapitulasi suara masih diperlukan waktu yang panjang bahkan sampai larut malam untuk proses rekapitulasi surat suara mengakibatkan proses  tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dan berakibat pada permasalahan hukum nantinya, maka penulis menganggap diperlukan suatu rekonstruksi ulang terhadap pembagian tugas dan wewenang KPPS yang ada pada buku panduan KPPS untuk Pemilu Tahun 2019. Diharapkan dengan adanya rekonstruksi ulang tersebut maka proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara dapat lebih cepat dari waktu yang ditentukan dan juga hasil dari proses pemungutan dan rekapitulasi suara tersebut menjadi berkualitas dan data dari hasil rekapitulasi ditingkat TPS dapat diuji tingkat validitas dan keakuratannya. 
Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif Tosika, Metrina; Fahmi, Khairul; Asrinaldi, Asrinaldi
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.23958

Abstract

Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “memenuhi syarat” yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.
Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Khairul Fahmi; Feri Amsari; Busya Azheri; Muhammad Ichsan Kabullah
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.18 KB) | DOI: 10.31078/jk1711

Abstract

The electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked the electoral justice system has been established in Law Number 7 of 2017. It is marked by the regulation of all procedures for implementing the election stages and the mechanism for handling election violations or disputes. The settlement of violations and election disputes is carried out by Election Supervisory Body (Bawaslu). In resolving violations and conflicts, Bawaslu has the authority to issue final decisions. With this authority, the role of Bawaslu is strengthened in the framework of law enforcement for election justice. This study would like to examine how this authority is exercised, especially in West Sumatra. West Sumatra has chosen because this province has become one of the most vulnerable areas in terms of organizing free and fair elections. Furthermore, there has also been an increase in the number of cases handled by Bawaslu in the 2019 elections compared to 2014 in West Sumatera. Therefore, how election law enforcement is carried out by Bawaslu to realize electoral justice, particularly in handling election violations and disputes. This article using normative legal research methods by relying on legal materials in the form of court decisions and decisions of the Bawaslu in province and city. In this study, it was concluded that the electoral justice system had implemented in the process of handling violations and disputes by Bawaslu in West Sumatra. All complaint report indicated it, i.e., administrative offenses, alleged criminal acts, and election disputes have been passed based on procedures determined by statutory regulations. However, there are still some weaknesses that must be evaluated because the election justice can not maximize. 
Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Raja Ahmad Faisal Harahap; Khairul Fahmi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v7i2.2563

Abstract

This study aims to analyze Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, relating to the management of the duties, obligations and authority of polling group administrators in 2019 elections. Besides analyzing the health aspects of polling group officers in 2019 elections due to post-implementation 2019 elections many officers of the Organizers of the Voting Group died and were sick in a number of Indonesian regions. This research method uses a qualitative approach by conducting literature studies from various relevant sources. The results of this study indicate that the need to manage the duties, obligations and authority of the Voters Organizing Group officers proportionally both at the stage of voting and also the vote count. In addition, it is necessary to pay attention to the health aspects of the polling group officers. That should be allegedly caused by a complicated simultaneous electoral system and unpreparedness in the management of election management. 
Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945 Khairul Fahmi
Jurnal Cita Hukum Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098

Abstract

Abstract. As a contest for garnering the trust of the people, an election shall be lawful and legitimate whenever it is conducted in a fair manner. A fair election is a constitutional mandate, explicitly stated in Article 22E point (1) of the 1945 Constitution. However, the Constitution had not provided further guidance on fair election. Consequently, exploring the philosophical base of the fairness of the election will be critical in order to formulate the benchmark of fairness of the election. Furthermore, such benchmark will be referred to in formulating regulations or the technical issues of election organization. By means of conceptual approach, this Excerpt wishes to explore this cause. Based on the studies conducted, the fairness of election as intended by the Constitution is actually based on the concept of fairness and the social justice stated in the Fifth Principles of Pancasila.Abstrak. Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelurusi landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Untuk selanjutnya, ukuran itulah yang akan diacu dalam merumuskan aturan maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, nukilan ini hendak mendalami hal itu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila.  DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098
Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara Khairul Fahmi
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i4.14155

Abstract

The development of the association of modern states increasingly influences how the constitutional norms of the country are guarded and maintained. Inter-state relations in the economic, social, political, and security sectors established through various treaties have influenced the existence of the constitution because of the impact on multiple changes. Furthermore, it also affects the integrity of the country's sovereignty, especially when there is a conflict between the international legal system and the constitution. In this connection, the problem discussed is how constitutional changes occur through international treaties and how the impact of constitutional changes through international conventions on the existence of state sovereignty placed in the hands of the people. This study concludes, Firstly, the 1945 Constitution as a constitution has not only changed through formal changes in accordance with Article 37 of the 1945 Constitution but has also been changed in an informal manner through the ratification of international treaties. Second, amending the constitution through international treaties can reduce the existence of the constitution as the embodiment of the country's supreme power, which is placed by the people.
Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik Metrina - Tosika; Khairul Fahmi; Asrinaldi Asrinaldi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1 (2020): Volume 5 No 1 2020 April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the financial statements of political parties and campaign funds for Political Parties Election Contestants in Indonesia which intersect but are not integrated into one source of public information. Political party reforms that have not yet occurred have an impact on the financial arrangements of political parties that are not detailed, transparent, and accountable. So we need the formula to unify all financial statements of political parties in an application or information system that contains information on revenue and expenditure from all financial sources of each political party. This is because providing access to political finance is crucial to the quality of elections and democracy. The purpose of this study is to illustrate the need for integration of political party financial reports and campaign funds in an information system that is widely accessible to the public. The research method used is a literature study. In this study it can be concluded that the integration of political parties' financial statements is necessary because voter references to the finances of political parties and candidates in the previous elections can affect the quality of the level of participation in the next election.
Co-Authors Arrasuli, Beni Kharisma Asrinaldi Asrinaldi Busya Azheri Desip Trinanda Egip Satria Eka Putra Feri Amsari Handayani, Retno Sari Hengki Andora Indah Nadilah Nadilah Ismansyah Ismansyah Khairani Khairani Metrina - Tosika Miftahul Fikri Fikri Muhammad Ichsan Kabullah Muhammad Revan Fauzano Makarim Nursyirwan Effendi, Nursyirwan Pandu Alfa Putra, Ilhamdi Raja Ahmad Faisal Harahap Ridwan Rika Susanti Riki Rahmad Saldi Isra Tosika, Metrina Viko Darma Yuliandri, Yuliandri Yuslim Yuslim Zainal Arifin Mochtar Zulkifli Aspan