<![CDATA[Abstrak Maraknya kasus pelanggaran HAM berat pada masa lampau belum ditunjang dengan proses penyelesaian yang jelas yang berorientasi pada kebutuhan korban dan keluarganya. Penyelesaian melalui jalur KKR menjadi sangat urgen dilakukan. Namun, dalam perjalanannya UU KKR justru inkonstitusional sehingga pengungkapan kebenaran tidak dapat dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah problematika dalam formulasi RUU KKR serta menelaah desain KKR dengan menghapus keberadaan amnesti. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU KKR melahirkan diskriminasi, memposisikan korban dan pelaku secara tidak seimbang, dan keberadaan amnesti dalam UU KKR menjadi pintu melanggengkan impunitas sehingga jalan terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan rekonstruksi dengan penguatan kedudukan korban, hak atas pemulihan secara imperatif, dan mengganti pengaturan amnesti dengan mendesain abolisi. Abolisi dirasakan jauh lebih tepat disbandingkan dengan amnesti yang menghapus segala ketentuan pidana bagi para pelaku. Abstract The rise of cases of gross human rights violations of the past has not been supported by a clear resolution process that is oriented towards the needs of victims and their families. The settlement of the TRC is very urgent. But, in its progress, the TRC Law is unconstitutional so that truth- telling cannot be done. The purpose of this research is to examine the problems in the formulation of the KKR Bill and to examine the KKR design by eliminating the existence of amnesty. The method used is library research with a normative approach. The results of the research reveal that the TRC Law creates discrimination, positions victims and perpetrators, and the existence of amnesty in the KKR Law becomes the door to perpetuate impunity so that the best way to do this is to carry out reconstruction by strengthening the position of victims, the right to recovery, and changing regulations. amnesty by designing abolition. Abolition is felt to be much more appropriate than amnesty which eliminates all criminal provisions for the perpetrators.]]>
