Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Jurnal Meta-Yuridis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Galang Windi Pratama, Toebagus
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Meta-Yuridis

 1 
Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe Galang Windi Pratama, Toebagus
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 1 (2018): Meta-Yuridis
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i1.2905

Abstract

AbstrakPerkembangan Hak Merek di Indonesia memang cukup signifikan, sebagaimana dapat dilihat dari jumlah merek yang terdaftar sebanyak 818 580 terhitung hingga 24 November 2016. Kondisi ini tidaklah cukup baik karena masih jauh tertinggal dari negara negara maju sehingga perlu dilakukan komparasi sistem hukum merek dengan negara lain seperti zimbabwe. Negara ini walaupun dari segi perekonomian jauh dibawah Indonesia namun juga memiliki beberapa aspek terutama dalam perlindungan merek yang patut dijadikan contoh oleh Indonesia sehingga untuk dapat mengupasnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.Hasil komparasi menunjukkan bahwa walaupun sistem hukum merek baik Indonesia maupun Zimbabwe merujuk pada TRIPs, namun banyak terdapat perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ialah Zimbabwe dengan Banjul Protocol nya yang membuat sistem pendaftran merek secara sentral di ARIPO dan sama halnya dengan Cina dengan Amerika Serikat dengan Pengakuan Dilusi Mereknya. sehingga masukan yang dapat diberikan bagi sistem hukum merek di Indonesia yang mengakui sistem dilusi merek, agar merek terkenal di Indonesia dapat lebih terlindungi. dan yang terpenting sebagaimana dapat dilihat dari hasil Komparasi dengan Sistem hukum merek di Zimbabwe ialah kewenangan organisasi regionalnya. ARIPO sama halnya dengan ASEAN merupakan organisasi regional yang menaungi regional tertentu. Dalam hal ini dengan adanya banjul protocol di ARIPO amat membantu negara negara berkembang di Afrika termasuk zimbabwe dalam menghadapi persaingan global. Dan hal ini apabila diterapkan di ASEAN akan berdampak besar bagi arus perdagangan di Asia tenggara terlebih sejak MEA digalakkan sehingga persaingan semakin tinggi maka adanya protokol ini tentu akan bermanfaat bagi Indonesia.Kata Kunci : Perbandingan, Sistem Pendaftaran Merek, Indonesia, Zimbabwe.
HOAX DI INDONESIA : SUATU KAJIAN Widodo, Wahyu; Budoyo, Sapto; Galang Windi Pratama, Toebagus; Soeprijanto, Troeboes
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4691

Abstract

Hoax atau berita Bohong belakangan sering beredar pada aplikikasi media Sosial di Indonesia belakangan ini. tentu berdampak negatif terhadap berbagai bidang di dalam bermasyarakat dan bernegara dimana salah satu sektor yang cukup terkena dampak ialah sektor hukum. Maraknya Hoax di Indonesia tentu mempengaruhi wibawa hukum Indonesia, karena dengan maraknya Hoax ini secara tidak langsung membutkikan bahwa hukum di Indonesia masih belum  mampu menangani hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Hukum Indonesia menanggulangi Bahaya Hoax.Berita Hoax atau kabar bohong adalah perbuatan Pidana karena melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ada beberapa faktor yang menyebabkan Hoax marak di Indonesia seperti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan rendahnya wibawa hukum Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kurang mampunya pemerintah di dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berakibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang rendah sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya berita Hoax yang tersebar yang sebagian besar seringkali mendiskreditkan atau menyudutkan pemerintah. Untuk mencegah hal ini perlu dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca bagi masyarakat, bagi Insititusi Pendidikan untuk terus mengkampanyekan Anti-Hoax melalui Penyuluhan Kepada masyarakat dan kepada pemerintah untuk menaikkan wibawa hukum dengan memberikan citra positif kepada masyarakat.
Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia Budoyo, Sapto; Galang Windi Pratama, Toebagus; Haryono, Haryono; Timur, Wahyu
Jurnal Meta-Yuridis Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v1i2.3384

Abstract

Penegakan Plagiasi di Indonesia dapat dibilang belum cukup efektif karena tingkat plagaisi yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja sudah ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus Plagiasi di Indonesia. hal ini perlu dikaji lebih dalam, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini. Dengan pokok permasalahan yakni kenapa hal ini bisa terjadi, dan apakah pengaturan di Indonesia sendiri sudah cukup efektif.hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang menjadi kelemahan dari sistem penegakan Plagiasi di Indonesia yakni belum diaturnya Plagiasi terkait Kriptomnesia yang terjadi ketika memori yang terlupakan kembali tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan, yang mempercayai bahwa memori tersebut merupakan suatu hal baru dan pertama kalinya sehingga ide yang muncul tanpa disadari meniru Karya orang lain. Hal yang juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa plagiasi dilakukan ini berbeda dengan self-plagiarism yang dilakukan dengan sengaja sehingga masukan yang bisa diberikan adalah perlu adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut.
UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HKI DENGAN BASIS SYARIAT ISLAM BAGI GENERASI MILENIAL GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SADAR AKAN HUKUM Haryono, Haryono; Widodo, Wahyu; Galang Windi Pratama, Toebagus; Budoyo, Sapto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v3i1.5329

Abstract

Pembajakan di Indonesia telah menjamur layaknya pengedar narkoba yang semakin merajalela, hal ini berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini penulis menerapkan konsep hak cipta syariat islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta Berbasis Syariat Islam yang dalam hal ini bersifat komunal secara konseptual memang bertentangan dengan konsep dari hak cipta itu sendiri yang bersifat individual namun spirit hak cipta komunal itu sendiri sudah ada pada Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia karena sesuai dengan nilai nilai yang ada di Indonesia terutama sila kelima. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia namun dalam pelaksanannya memerlukan beberapa penyesuaian yakni diperlukan adanya upaya perluasan yurisdiksi obyek wakaf sehingga terjangkau pula pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UUW dan Pasal 21 PP No. 42/2006 Karena dengan adanya perluasan itu, pada satu sisi, berarti obyek wakaf menjadi semakin luas, dan dengan begitu pula harapan terwujudnya kesejahteraan umat melalui pranata wakaf ini menjadi semakin terbuka luas.
Co-Authors Haryono Haryono Orwela, Citra Rinta Ariani, Mahayu Sapto Budoyo Soeprijanto, Troeboes timur, wahyu Wahyu Widodo